Aspirasimediarakyat.com — Rencana peluncuran proyek Pelabuhan Tanjung Carat pada 9 April 2026 menjadi penanda babak baru ambisi Sumatera Selatan dalam membangun kedaulatan logistik dan mempercepat arus ekspor komoditas unggulan, sekaligus menguji konsistensi pemerintah daerah dalam menerjemahkan proyek strategis nasional ke dalam realisasi konkret yang selama bertahun-tahun hanya berputar di meja perencanaan tanpa kepastian eksekusi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan bahwa project launching Pelabuhan Tanjung Carat akan dilaksanakan dengan melibatkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebagai simbol dukungan penuh pemerintah pusat terhadap proyek tersebut.
Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru menyampaikan bahwa agenda peluncuran tidak hanya bersifat seremoni, tetapi juga akan diikuti dengan penandatanganan nota kesepahaman serta pembentukan Badan Usaha Pelabuhan sebagai fondasi kelembagaan pengelolaan.
“Pada 9 April nanti, kita akan melaksanakan project launching Pelabuhan Tanjung Carat. Selain itu, juga akan dilakukan MoU komitmen dukungan serta pembentukan BUP,” ujar Herman Deru dalam keterangannya.
Langkah tersebut menjadi penting karena proyek Pelabuhan Tanjung Carat selama ini kerap terjebak dalam stagnasi yang diwariskan dari periode pemerintahan sebelumnya tanpa kejelasan progres yang signifikan.
Sebagai infrastruktur strategis, pelabuhan ini dirancang untuk menjadi simpul utama distribusi logistik dan ekspor bagi Sumatera Selatan yang selama ini masih bergantung pada pelabuhan di provinsi lain.
Ketergantungan tersebut tidak hanya berdampak pada biaya logistik yang tinggi, tetapi juga mengurangi daya saing komoditas daerah di pasar internasional.
Untuk memastikan kesiapan investasi, Pemprov Sumsel telah melakukan market sounding dengan sejumlah perusahaan besar yang memiliki kepentingan langsung terhadap rantai distribusi komoditas.
Perusahaan seperti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Hutama Karya disebut telah terlibat dalam penjajakan awal dukungan terhadap proyek ini.
Selain itu, kolaborasi juga diperkuat melalui kemitraan dengan PT Bukaka Teknik Utama Tbk yang memiliki pengalaman dalam pembangunan infrastruktur berskala besar.
Direktur Portofolio PT Bukaka Teknik Utama Tbk, Budi Hartono, menyatakan kesiapan perusahaannya dalam mendukung proyek melalui kemampuan teknis di bidang struktur baja, transportasi, hingga investasi infrastruktur.
Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa skema business to business dipilih sebagai pendekatan utama agar pembangunan berjalan lebih efisien, profesional, dan minim intervensi birokrasi yang berpotensi memperlambat proses.
Pendekatan tersebut juga dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa proyek tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, melainkan didorong oleh kekuatan investasi swasta yang terukur.
Namun demikian, pelaksanaan proyek tetap harus mengikuti tahapan dan aspek legal yang berlaku, termasuk sinkronisasi dengan kebijakan nasional yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.
Status Pelabuhan Tanjung Carat sebagai Proyek Strategis Nasional menempatkannya dalam pengawasan langsung pemerintah pusat, sehingga setiap tahapan pembangunan harus memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi.
“Secara ekonomi, keberadaan pelabuhan ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi komoditas unggulan Sumatera Selatan seperti karet, kelapa sawit, dan batu bara yang selama ini menghadapi hambatan logistik. Efisiensi distribusi tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah produk daerah sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor industri hilir.”
Di sisi lain, publik juga menaruh perhatian terhadap konsistensi pelaksanaan proyek agar tidak kembali menjadi simbol ambisi tanpa realisasi yang nyata, sebagaimana yang terjadi pada sejumlah proyek infrastruktur sebelumnya.
Transparansi dalam pengelolaan, kejelasan pembiayaan, serta pengawasan yang ketat menjadi faktor krusial agar proyek ini tidak terjebak dalam pola lama yang merugikan kepentingan daerah.
Pelabuhan Tanjung Carat tidak sekadar infrastruktur fisik, melainkan representasi dari upaya membangun kemandirian ekonomi daerah yang selama ini terfragmentasi oleh keterbatasan akses logistik.
Keberhasilan proyek ini akan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Ruang partisipasi publik juga menjadi penting agar proses pembangunan tidak mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin muncul di sekitar kawasan pelabuhan.
Dengan berbagai dinamika tersebut, peluncuran proyek ini menjadi lebih dari sekadar seremoni, melainkan ujian nyata terhadap komitmen pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan jangka panjang dalam membangun fondasi logistik yang kuat dan berdaya saing tinggi.
