Aspirasimediarakyat.com — Desakan terhadap penegak hukum untuk mengusut penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua menguat setelah muncul kritik terhadap efektivitas pengelolaan anggaran yang dinilai belum berdampak signifikan pada penyelesaian persoalan mendasar masyarakat adat, sehingga memunculkan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari lembaga yang memiliki mandat langsung dalam perlindungan hak Orang Asli Papua.
Anggota DPD RI sekaligus Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Paul Finsen Mayor, secara tegas mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera memanggil dan meminta keterangan seluruh Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) di berbagai provinsi di tanah Papua.
Desakan tersebut berkaitan dengan penggunaan dana Otsus yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, yang selama ini terus mengalir setiap tahun sebagai bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah pusat.
Menurut Paul Finsen Mayor, langkah tersebut diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan publik terkait efektivitas penggunaan anggaran yang dinilai belum sejalan dengan realitas kondisi sosial masyarakat Papua.
Ia mempertanyakan mengapa dana dengan jumlah besar terus terserap, sementara berbagai persoalan kemanusiaan yang dihadapi Orang Asli Papua (OAP) belum menunjukkan penyelesaian yang signifikan. “MRP di setiap provinsi tampak absen dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pendamping, fasilitator, dan mediator antara masyarakat adat pemilik hak ulayat dengan pihak pemerintah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menyoroti peran strategis MRP sebagai lembaga representatif yang seharusnya menjadi jembatan antara kebijakan negara dan kepentingan masyarakat adat.
Ia menilai ketidakhadiran lembaga tersebut dalam berbagai krisis yang menimpa masyarakat adat menimbulkan pertanyaan serius mengenai arah penggunaan anggaran selama ini.
Sejumlah persoalan krusial disebut masih berlangsung, mulai dari konflik tanah adat, insiden kekerasan, hingga kondisi ratusan ribu pengungsi internal OAP yang belum tertangani secara optimal.
Kondisi ini dinilai sebagai indikator bahwa fungsi pengawasan dan perlindungan yang melekat pada MRP belum berjalan secara maksimal sesuai mandat pembentukannya.
Paul Finsen Mayor menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat merupakan tugas utama MRP sejak awal berdiri.
Jika persoalan masyarakat tetap tidak terselesaikan sementara anggaran terus terserap, maka hal tersebut membuka ruang evaluasi terhadap tata kelola keuangan lembaga.
Akuntabilitas dalam penggunaan dana publik menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran utama.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi prasyarat dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Sebagai langkah lanjutan, ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap penggunaan dana Otsus di seluruh kantor MRP.
Ia juga meminta agar hasil audit tersebut disampaikan secara terbuka kepada publik, terutama jika ditemukan indikasi kerugian negara. “Jangan sampai dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat hanya habis digunakan untuk hal-hal yang tidak menyentuh akar persoalan di Papua,” tegasnya.
“Desakan audit terhadap dana Otsus mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme pengawasan dalam pengelolaan anggaran afirmatif, di mana keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari besaran alokasi dana, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut mampu menjawab persoalan struktural masyarakat, sehingga diperlukan sistem akuntabilitas yang transparan, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan.”
Sebagai representasi daerah sekaligus pimpinan adat, Paul Finsen Mayor menyatakan bahwa masyarakat adat Papua saat ini menaruh harapan besar pada hasil audit dan langkah konkret dari aparat penegak hukum.
Ia menilai bahwa kejelasan dalam pengelolaan dana Otsus akan menjadi titik penting dalam memastikan keadilan sosial bagi masyarakat Papua.
Ia juga berharap Kejaksaan Agung tidak ragu untuk mengambil langkah hukum apabila ditemukan bukti penyalahgunaan anggaran.
Gambaran situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana Otsus tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi kepercayaan publik, keadilan sosial, serta efektivitas kebijakan dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat adat yang selama ini menjadi fokus utama program tersebut.
