Aspirasimediarakyat.com – Aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR kembali memanas pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025. Polisi terpaksa memukul mundur massa yang bertahan hingga pukul 19.40 WIB dengan gas air mata, setelah negosiasi dan seruan untuk membubarkan diri tidak digubris. Barisan pengunjuk rasa sempat menutup akses jalan tol dalam kota arah Semanggi–Grogol hingga Bandara Soekarno Hatta, sementara jalur di depan gerbang utama DPR/MPR disterilkan aparat.
Suasana ricuh tersebut memperlihatkan wajah tegang relasi antara warga dengan aparat. Sorakan “Revolusi, Revolusi” yang diteriakkan massa bersahutan dengan letupan petasan yang diarahkan ke jembatan layang sekitar lokasi. Keadaan kian tidak terkendali ketika petugas mulai menembakkan gas air mata sekitar pukul 19.00 WIB.
Dalam barisan pengamanan, prajurit TNI ditempatkan di posisi depan untuk menahan pergerakan massa. Langkah ini menegaskan adanya koordinasi lintas aparat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur keterlibatan TNI dalam membantu Polri pada kondisi tertentu. Namun, perdebatan hukum selalu muncul: sampai sejauh mana keterlibatan militer sah dalam penanganan demonstrasi sipil.
Sebelum TNI turun tangan, polisi telah lebih dulu memukul mundur demonstran ke arah Jalan Gerbang Pemuda dengan tembakan gas air mata. Pemandangan di lapangan menunjukkan sejumlah massa aksi harus dilarikan oleh rekan mereka dengan menggunakan ojek daring untuk menjauh dari kerumunan, memperlihatkan dampak langsung dari eskalasi aparat terhadap warga sipil.
Salah seorang demonstran bernama Rara, 21 tahun, bahkan harus mendapatkan bantuan oksigen dari relawan medis setelah mengalami sesak napas akibat terpapar gas air mata. Peristiwa ini menyinggung isu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama hak warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum tanpa intimidasi fisik yang berlebihan.
Aksi ini bukan peristiwa tunggal. Sebelumnya, demonstrasi serupa juga berlangsung pada 25, 28, dan 29 Agustus 2025, dengan isu utama mengenai tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan. Kebijakan ini dianggap publik sebagai bentuk penyalahgunaan prioritas anggaran di tengah krisis sosial-ekonomi yang belum merata.
Namun eskalasi benar-benar membesar setelah tragedi 28 Agustus 2025. Seorang pengemudi ojek daring meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis Brimob di sekitar kawasan demonstrasi. Peristiwa itu diduga sebagai puncak kemarahan warga yang kemudian meluas menjadi aksi serentak di berbagai titik ibu kota.
Dalam kerangka hukum, peristiwa tersebut membuka ruang pertanyaan serius terkait dugaan pelanggaran Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Selain itu, tanggung jawab aparat dalam penanganan unjuk rasa kembali dipertanyakan, mengingat Polri wajib mengedepankan asas proporsionalitas sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
Kemurkaan massa semakin terlihat ketika sejumlah fasilitas publik ikut dibakar. Tercatat tujuh halte di Jakarta hangus dilalap api pada Sabtu dini hari, di antaranya Halte Bundaran Senayan, Halte Pramuka Pemuda, Halte Polda Metro Jaya, Halte Senen Toyota Rangga, Halte Sentral Senen, Halte Senayan Bank DKI, serta Halte Gerbang Pemuda. Kerusakan fasilitas umum ini menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pelaku yang dapat dijerat Pasal 170 KUHP tentang perusakan barang secara bersama-sama.
Dalam perspektif regulasi, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberi landasan bagi warga untuk melakukan demonstrasi secara damai. Namun di sisi lain, aturan ini juga menegaskan bahwa setiap aksi wajib menghormati ketertiban umum, serta tidak merusak sarana publik. Benturan antara norma hukum yang melindungi kebebasan berekspresi dan norma hukum yang menindak perusakan menjadi dilema yang nyata.
Sementara itu, pihak kepolisian berargumen bahwa langkah tegas dengan gas air mata dan barikade aparat merupakan bagian dari prosedur tetap pengamanan, apalagi massa sudah dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban lalu lintas. Akan tetapi, publik menyoroti apakah standar penggunaan kekuatan sudah benar-benar sesuai dengan prinsip necessity dan proportionality sebagaimana diatur dalam standar internasional.
Ahli hukum tata negara mengingatkan bahwa keterlibatan aparat harus selalu diawasi dan dikawal dengan prinsip akuntabilitas. Kematian seorang warga sipil, apalagi karena kendaraan taktis, tidak bisa hanya disebut sebagai kecelakaan semata. Potensi pelanggaran hak hidup dan tanggung jawab pidana harus diuji melalui mekanisme peradilan yang independen.
Dari sisi politik, kebijakan DPR mengenai tunjangan rumah yang menjadi pemicu aksi juga belum mendapat klarifikasi memadai. Masyarakat memandang kebijakan ini tidak sejalan dengan asas kepatutan dan kepentingan publik. Pasal 3 UU Keuangan Negara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Kegaduhan di sekitar kompleks parlemen bukan sekadar pertentangan antara warga dengan aparat, tetapi juga potret kegagalan komunikasi politik antara lembaga legislatif dengan masyarakat. Ketika ruang dialog tertutup, jalanan menjadi arena ekspresi. Sayangnya, arena itu seringkali berubah menjadi ajang benturan keras antara aspirasi rakyat dengan instrumen negara.
Kondisi ini memperlihatkan urgensi penerapan prinsip good governance. Baik DPR sebagai lembaga politik maupun aparat sebagai penegak hukum dituntut untuk menegakkan aturan secara adil. Jika salah satu pihak lalai, maka yang terkorbankan bukan hanya kepercayaan publik, melainkan juga kredibilitas institusi negara.
Kerugian akibat rusaknya fasilitas umum diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Namun kerugian terbesar adalah hilangnya rasa aman warga yang seharusnya dilindungi oleh negara. Aparat dan penyelenggara negara semestinya tidak hanya fokus pada penegakan hukum represif, tetapi juga pada pemulihan rasa keadilan masyarakat.
Kedepan, evaluasi menyeluruh sangat dibutuhkan. Regulasi tentang penyampaian pendapat, protap kepolisian dalam pengendalian massa, hingga kebijakan politik DPR harus dikaji ulang agar tidak terus memicu konflik terbuka.
Bentrok di Senayan pada akhirnya menjadi peringatan keras bahwa demokrasi tidak bisa berjalan sehat jika aspirasi publik dibiarkan terbentur tembok kekuasaan. Negara memiliki kewajiban hukum untuk menjembatani suara rakyat dengan kebijakan, bukan memadamkannya dengan gas air mata.
