Aspirasimediarakyat.com — Perubahan sikap seorang saksi ahli dalam perkara sensitif terkait dugaan keaslian ijazah mantan presiden memunculkan persoalan serius tentang konsistensi keterangan di bawah sumpah, integritas proses peradilan, serta implikasi hukum yang tidak bisa diabaikan, terutama ketika pernyataan yang disampaikan di ruang sidang berbeda dengan pengakuan di ruang publik, sementara hukum acara menempatkan kesaksian sebagai elemen krusial dalam pembuktian yang berpotensi menentukan arah putusan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan itu sendiri.
Kasus ini bermula dari kesaksian Rismon Sianipar dalam sidang gugatan citizen lawsuit (CLS) di Pengadilan Negeri Surakarta yang saat itu dihadirkan sebagai saksi ahli oleh pihak penggugat terkait polemik ijazah Joko Widodo.
Dalam persidangan tersebut, Rismon menyampaikan temuan yang mengarah pada dugaan bahwa ijazah yang dipersoalkan tidak autentik, sebuah pernyataan yang langsung menempatkannya sebagai salah satu elemen penting dalam konstruksi argumentasi hukum penggugat.
Namun dinamika berubah drastis ketika Rismon kemudian menyatakan hasil penelitian terbarunya justru menyimpulkan bahwa ijazah tersebut asli, sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Joko Widodo dan keluarganya.
Perubahan sikap ini tidak berhenti pada pernyataan publik semata, melainkan diperkuat dengan langkah langsung mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo untuk menyampaikan permintaan maaf secara personal atas kekeliruan analisis sebelumnya.
Meski demikian, hingga Selasa (17/3/2026), Rismon belum mencabut keterangan yang telah disampaikannya di bawah sumpah dalam persidangan, sebagaimana dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Negeri Surakarta, Subagyo, yang menyatakan tidak adanya pencabutan resmi dalam berkas perkara.
Kondisi ini menimbulkan dualisme posisi hukum: antara keterangan resmi di persidangan yang masih tercatat sah dan pernyataan baru di luar sidang yang tidak serta-merta memiliki kekuatan mengikat dalam proses pembuktian.
Kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufiq, menilai perubahan tersebut membuka potensi konsekuensi hukum yang serius, terutama jika terbukti terdapat keterangan palsu yang disampaikan di bawah sumpah.
Ia merujuk pada ketentuan pidana dalam KUHP yang mengatur bahwa pemberian keterangan palsu di bawah sumpah dapat diancam pidana hingga tujuh tahun penjara, dengan penekanan bahwa persidangan merupakan ruang hukum terbuka yang memungkinkan pelaporan oleh siapa pun.
Menurutnya, pernyataan baru Rismon di ruang publik tidak otomatis menghapus atau menggugurkan kesaksian yang telah diberikan di persidangan, karena secara hukum, kesaksian di bawah sumpah memiliki kekuatan pembuktian tersendiri.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa meskipun pencabutan kesaksian dimungkinkan, bukti yang telah masuk dalam proses persidangan tetap tidak dapat dihapus, sehingga tetap menjadi bagian dari pertimbangan hakim.
“Dalam perspektif hukum acara, hal ini memperlihatkan bahwa konsistensi saksi bukan hanya persoalan etika, tetapi juga menyangkut validitas pembuktian dan stabilitas proses peradilan itu sendiri. Fenomena ini menggambarkan betapa rapuhnya kepercayaan publik ketika satu pernyataan di ruang sidang dapat berubah arah di luar forum resmi tanpa mekanisme koreksi hukum yang tegas dan transparan.”
Jika kesaksian di bawah sumpah dapat berubah tanpa konsekuensi yang jelas, maka ruang sidang berisiko kehilangan maknanya sebagai arena pencarian kebenaran yang objektif. Ketidakpastian ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan yang seharusnya berdiri kokoh di atas fakta dan integritas, bukan pada opini yang berubah-ubah mengikuti tekanan atau kepentingan.
Dalam penjelasannya, Rismon menyebut bahwa penelitian lanjutan dengan metode berbeda menemukan adanya watermark dan emboss yang konsisten pada dokumen ijazah, yang sebelumnya tidak teridentifikasi dalam analisis awal.
Ia juga mengklarifikasi adanya kesalahan persepsi terkait istilah hologram, yang menurutnya sebenarnya merujuk pada emboss, sebuah detail teknis yang turut mempengaruhi kesimpulan sebelumnya.
Temuan tersebut diperoleh setelah membandingkan dokumen yang diunggah oleh pihak tertentu dengan bukti lain yang muncul dalam proses gelar perkara, termasuk referensi dari saksi lain dalam sidang.
Di sisi lain, kuasa hukum penggugat menegaskan bahwa keterangan Rismon bukan satu-satunya, melainkan bagian dari rangkaian kesaksian dari sejumlah saksi lain yang dinilai saling menguatkan.
Dengan demikian, perubahan sikap satu saksi tidak serta-merta menggugurkan keseluruhan konstruksi pembuktian yang telah dibangun dalam persidangan.
Situasi ini menempatkan hakim pada posisi krusial untuk menilai bobot masing-masing alat bukti, termasuk mempertimbangkan konsistensi, metode, serta kredibilitas saksi dalam memberikan keterangan.
Ketika kebenaran hukum dipertaruhkan di ruang sidang, setiap inkonsistensi menjadi bara yang dapat membakar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Keadilan tidak boleh tunduk pada perubahan narasi yang tidak teruji, karena hukum bukan panggung sandiwara yang bisa diubah alurnya sesuka hati.
Perkembangan perkara ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, serta perlunya mekanisme akuntabilitas yang tegas terhadap setiap perubahan pernyataan yang berdampak pada proses hukum.
Di tengah tarik-menarik narasi dan kepentingan, publik menunggu kepastian yang lahir dari proses hukum yang transparan, konsisten, dan berintegritas, sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap fakta diuji secara objektif demi kepentingan keadilan yang berpihak pada kebenaran.
