Aspirasimediarakyat.com — Gelombang konflik geopolitik di Timur Tengah mulai merambat hingga ke jalur logistik energi yang menjadi urat nadi perekonomian global, ketika dua kargo minyak milik Pertamina dilaporkan tertahan di kawasan Teluk Arab dan menunggu proses negosiasi diplomatik agar dapat keluar dengan aman melalui Selat Hormuz, sebuah jalur laut strategis yang selama puluhan tahun menjadi simpul vital perdagangan energi dunia sekaligus titik rawan setiap kali ketegangan militer antara negara besar meningkat dan menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa proses negosiasi untuk membebaskan dua kargo milik Pertamina yang berada di kawasan tersebut sedang berlangsung dan diharapkan segera selesai dalam waktu dekat. Ia menjelaskan bahwa terdapat dua kapal yang masih berada dalam proses penyelesaian diplomatik. “Ada dua kapal, dua kargo. Itu masih dalam negosiasi, insya Allah sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Doakan, ya,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Situasi ini bermula ketika Pertamina International Shipping melaporkan keberadaan empat kapal yang beroperasi di kawasan Timur Tengah pada Senin (2/3/2026). Keempat kapal tersebut adalah kapal Gamsunoro yang sedang melakukan proses pemuatan di Khor Al Zubair, Irak; kapal Pertamina Pride yang telah menyelesaikan pemuatan dan berlabuh di Ras Tanura, Arab Saudi; kapal PIS Rinjani yang berlabuh di Khor Fakkan, Uni Emirat Arab; serta kapal PIS Paragon yang tengah melakukan proses pembongkaran muatan di Oman.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan bahwa komunikasi diplomatik dengan otoritas Iran terus dilakukan untuk menjamin keselamatan dua kapal tanker Pertamina yang terdampak situasi ketegangan di Selat Hormuz, kawasan yang menjadi titik sensitif dalam konflik geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Pertamina International Shipping kemudian menyampaikan perkembangan terbaru bahwa dua dari empat kapal tersebut telah berhasil menjauh dari area konflik. Kapal PIS Rinjani dan PIS Paragon dilaporkan telah bergerak keluar dari zona berisiko sehingga tidak lagi berada dalam area yang terpengaruh langsung oleh eskalasi ketegangan.
Saat ini terdapat dua kapal yang masih berada di kawasan Teluk Arab, yaitu VLCC Pertamina Pride dan kapal Gamsunoro. Kedua kapal tersebut menunggu situasi keamanan yang lebih stabil sebelum dapat melintasi Selat Hormuz. Otoritas perusahaan memastikan bahwa kondisi kapal serta awak kapal tetap aman.
Kapal Gamsunoro diketahui melayani kargo milik konsumen pihak ketiga, sementara VLCC Pertamina Pride sedang menjalankan misi penting mengangkut minyak mentah jenis light crude oil untuk memenuhi kebutuhan energi domestik Indonesia.
Pejabat sementara Corporate Secretary Pertamina International Shipping Vega Pita menjelaskan bahwa meskipun terdapat kapal yang tertahan akibat situasi geopolitik, sistem distribusi energi nasional masih berjalan stabil. Ia menyebutkan bahwa rantai pasok energi tetap terjaga dengan dukungan sedikitnya 345 armada kapal yang berada dalam pengelolaan berbagai entitas di lingkungan Pertamina Group.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengingatkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah dapat memicu persaingan global dalam memperebutkan pasokan minyak mentah, terutama bagi negara-negara yang selama ini bergantung pada kawasan tersebut sebagai sumber energi utama.
Menurut Eddy, negara-negara pengimpor energi besar seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan kemungkinan akan mencari sumber pasokan alternatif apabila ketegangan geopolitik terus meningkat. Negara-negara tersebut selama ini sangat bergantung pada suplai minyak dari Timur Tengah.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah negara pemasok alternatif yang berpotensi menjadi tujuan baru antara lain Nigeria, Angola, dan Brasil. Negara-negara tersebut juga selama ini tercatat sebagai pemasok minyak mentah bagi Indonesia.
“Artinya, kita berpeluang berebut pasokan minyak mentah dengan negara-negara raksasa pengimpor migas,” ujar Eddy ketika menjelaskan hasil diskusinya dengan sejumlah pengamat energi internasional dalam konferensi video dengan analis komoditas di Singapura dan Tokyo.
Lonjakan harga minyak mentah global mulai terasa sejak sekitar sepekan setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Harga minyak dunia dilaporkan melonjak lebih dari 30 persen hingga menyentuh sekitar 107 dolar AS per barel dan kemudian terus bergerak di atas level tersebut.
Lonjakan harga tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global sekaligus menekan struktur anggaran banyak negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.
Kebutuhan energi nasional yang mencapai sekitar satu juta barel minyak per hari membuat setiap kenaikan harga minyak dunia secara langsung meningkatkan biaya impor energi yang harus ditanggung negara.
Situasi ini menjadi semakin kompleks apabila kenaikan harga minyak terjadi bersamaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, karena pembayaran impor energi mayoritas menggunakan mata uang dolar.
Eddy menjelaskan bahwa asumsi harga minyak dalam kerangka makro APBN berada pada kisaran 70 dolar AS per barel dengan target defisit sekitar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Jika harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel, defisit anggaran berpotensi melebar hingga melampaui 3,6 persen.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 Indonesia mengimpor sekitar 17,6 juta ton minyak mentah dan 37,8 juta ton produk petroleum dengan nilai mencapai 32,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp551 triliun.
Jika volume impor tetap sama sementara harga energi global meningkat, kebutuhan devisa untuk impor energi akan ikut melonjak dan berpotensi menekan stabilitas fiskal nasional.
Dalam situasi global yang semakin tidak menentu, keamanan pasokan energi menjadi faktor yang sangat krusial bagi banyak negara, karena gangguan terhadap jalur distribusi seperti Selat Hormuz dapat memicu defisit pasokan energi dunia yang membuat negara-negara pengimpor pontang-panting mencari sumber energi alternatif.
“Krisis energi global sering kali memperlihatkan wajah paling brutal dari sistem ekonomi dunia: ketika jalur minyak tersendat, pasar berubah menjadi arena perebutan sumber daya, harga melambung liar seperti kuda lepas kendali, dan rakyat di berbagai negara harus menanggung beban melalui kenaikan harga energi, inflasi, serta tekanan terhadap biaya hidup yang semakin berat.”
Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai lonjakan harga minyak dunia juga akan memberikan tekanan besar terhadap pengelolaan energi nasional jika tidak diikuti penyesuaian kebijakan harga atau dukungan fiskal tambahan.
Menurutnya, harga minyak global yang telah menembus sekitar 111 dolar AS per barel jauh berada di atas asumsi harga minyak dalam APBN yang dipatok sekitar 70 dolar AS per barel.
Selisih harga yang sangat lebar tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi maupun kompensasi energi yang harus ditanggung pemerintah apabila harga bahan bakar minyak di dalam negeri tidak mengalami penyesuaian.
“Berat bagi Pertamina jika tidak ada penyesuaian harga atau penambahan pagu subsidi BBM tanpa menaikkan harga. Di lain pihak, ruang fiskal juga sempit. Pilihannya sangat sulit,” kata Hadi.
Fenomena seperti ini memperlihatkan bahwa ketergantungan energi pada impor bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga kerentanan strategis yang dapat berubah menjadi bom waktu fiskal ketika gejolak geopolitik global terjadi.
Ketika konflik internasional membuat harga energi melonjak, rakyat sering kali berada di posisi paling rentan karena biaya hidup ikut terdorong naik sementara kebijakan penyesuaian energi kerap menjadi dilema politik yang tidak sederhana.
Energi bukan sekadar komoditas pasar, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan keberlangsungan kehidupan masyarakat modern. Ketika rantai pasok energi terganggu oleh konflik global, kepentingan publik tidak boleh terperangkap dalam kebijakan yang lamban atau tidak transparan, karena setiap liter minyak yang terlambat tiba dapat berubah menjadi tekanan ekonomi yang dirasakan langsung oleh rumah tangga, industri, dan stabilitas fiskal negara.
