Aspirasimediarakyat.com — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bawah kepemimpinan Bupati H. M. Toha Tohet, S.H., dan Wakil Bupati Abdur Rohman Husen kembali menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan daerah melalui pengajuan prioritas infrastruktur strategis dalam forum koordinasi pembangunan tingkat provinsi, sebuah langkah yang mencerminkan upaya pemerintah daerah menyeimbangkan kebutuhan riil masyarakat dengan keterbatasan fiskal daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap perencanaan pembangunan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan pada Senin, 9 Maret 2026.
Forum koordinasi tersebut menjadi bagian penting dari mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan berbagai usulan prioritas pembangunan yang akan diajukan melalui skema Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Drs. Syafaruddin, M.Si., yang hadir dalam forum tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar usulan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Usulan kami ini fokus pada infrastruktur yang mendesak untuk kebutuhan masyarakat Muba,” ungkap Syafaruddin.
Ia merinci bahwa usulan tersebut mencakup perbaikan dan pembangunan jalan sebanyak 26 ruas, pembangunan enam unit jembatan, serta satu paket normalisasi.
“Prinsipnya usulan yang kami ajukan pada Bantuan Keuangan Bersifat Khusus APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sangat dibutuhkan di Muba,” tambahnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Dr. Mursalin, S.E., M.M., menjelaskan bahwa dari berbagai usulan yang disampaikan terdapat tujuh ruas jalan yang menjadi prioritas utama pembangunan.
Program peningkatan infrastruktur jalan tersebut diarahkan untuk memperbaiki konektivitas antarwilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.
Ruas pertama yang diusulkan adalah peningkatan Jalan Mangun Jaya – Macang Sakti sepanjang 7,14 kilometer dengan kebutuhan anggaran Rp40 miliar pada tahun 2026.
Selanjutnya, peningkatan Jalan Sukarami – Berlian Makmur (C2) sepanjang 4,29 kilometer diusulkan dengan nilai anggaran Rp30 miliar.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga mengusulkan lanjutan peningkatan Jalan Jirak – Mekar Jaya sepanjang 0,71 kilometer dengan kebutuhan dana Rp5 miliar pada tahun anggaran yang sama.
Selain itu, peningkatan Jalan Sekayu – Muara Teladan – Simpang Supat hingga Simpang 108 sepanjang lima kilometer diusulkan dengan anggaran Rp35 miliar karena jalur tersebut menjadi penghubung penting mobilitas masyarakat.
Usulan lain mencakup peningkatan Jalan Bandar Jaya – Keluang – Talang Siku sepanjang 4,29 kilometer dengan nilai anggaran Rp30 miliar, serta peningkatan Jalan Sekayu – Talang Care sepanjang 4,29 kilometer dengan kebutuhan anggaran Rp30 miliar.
Sementara itu, ruas Jalan Simpang Jalan Negara – B2 (Mekar Jadi) menuju Kecamatan Lalan sepanjang 7,14 kilometer juga menjadi prioritas dengan estimasi anggaran Rp40 miliar.
“Ketika pemerintah daerah memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur secara rinci seperti ini, publik tentu berharap bahwa setiap rencana tersebut benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat, karena jalan yang baik bukan sekadar proyek fisik, melainkan urat nadi kehidupan ekonomi warga—jalur distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, serta penghubung layanan kesehatan—yang apabila terabaikan akan menghambat pergerakan sosial ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan yang selama ini masih bergantung pada konektivitas jalan darat.”
Ketimpangan pembangunan infrastruktur adalah bentuk ketidakadilan yang paling nyata dirasakan masyarakat di daerah.
Ketika akses jalan rusak dibiarkan berlarut-larut, yang terhambat bukan hanya kendaraan, tetapi juga masa depan ekonomi warga yang menggantungkan hidup pada kelancaran distribusi barang dan mobilitas kerja.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Dody Eko Prasetyo, S.T., M.T., turut memberikan arahan terkait arah kebijakan pembangunan daerah.
Menurut Dody, kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2026 secara umum tidak akan jauh berbeda dengan arah kebijakan pembangunan pada Tahun Anggaran 2025.
Ia menekankan bahwa kondisi fiskal yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas pembangunan.
“Di tengah keterbatasan anggaran, arahan Pak Gubernur tidak akan jauh berbeda dengan tahun anggaran 2025. Karena itu, kita akan menginventarisasi program yang benar-benar prioritas,” ujar Dody.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Drs. Syafaruddin, M.Si., juga didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Dr. Mursalin, S.E., M.M., serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin yang diwakili Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Fadli, S.T., M.T.
Melalui pengajuan berbagai prioritas pembangunan infrastruktur tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya memastikan bahwa pembangunan jalan dan jembatan tidak sekadar menjadi agenda tahunan dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar menjelma sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah, penghubung antarwilayah, dan akses vital bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan harapan pada hadirnya pembangunan yang merata, transparan, serta berpihak pada kebutuhan nyata warga di seluruh pelosok Musi Banyuasin.
