Aspirasimediarakyat.com — Pendidikan tinggi dan riset kembali ditegaskan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia di tengah ancaman brain drain dan tuntutan akselerasi inovasi nasional, ketika negara dipaksa memilih antara menjadi pasar gagasan bangsa lain atau berdiri sebagai pusat produksi pengetahuan sendiri demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045 yang mensyaratkan lompatan kualitas sumber daya manusia, keberanian investasi, serta tata kelola kebijakan berbasis data dan kolaborasi global.
Isu ini mengemuka seiring meningkatnya kekhawatiran atas keluarnya talenta terbaik Indonesia ke luar negeri, sebuah fenomena yang dikenal sebagai brain drain. Arus tersebut dinilai berpotensi menggerus daya saing inovasi nasional apabila tidak diimbangi strategi sistematis untuk menarik kembali talenta diaspora serta membangun ekosistem riset yang kompetitif dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menegaskan bahwa pendidikan tinggi dan riset bukan sekadar sektor pelengkap, melainkan mesin penggerak ekonomi jangka panjang. Ia menyampaikan pandangan itu dalam forum Human Development Synergy Forum: Kemitraan Multi-Pihak untuk Memperkuat Kebijakan Ekosistem Pendidikan dan Riset Nasional yang digelar di Jakarta pada 18 Desember 2025.
“Tanpa investasi pada ide dan inovasi, pertumbuhan ekonomi akan berhenti pada kondisi steady state,” ujar Stella dalam keterangan resmi, Jumat (19/12/2025). Pernyataan tersebut merujuk pada teori pertumbuhan ekonomi modern yang menempatkan pengetahuan sebagai faktor produksi strategis.
Forum tersebut diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia dan Yayasan Bicara Data Indonesia. Diskusi berfokus pada upaya membangun kemitraan multipihak guna memperkuat kebijakan ekosistem pendidikan dan riset nasional.
Secara garis besar, forum mendorong pergeseran paradigma dari brain drain menuju brain gain dan brain circulation. Strategi ini menekankan pentingnya menarik talenta kembali ke Tanah Air serta membangun jejaring kolaborasi riset dengan diaspora untuk transfer pengetahuan. Arah tersebut disebut selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan sumber daya manusia, sains, dan pendidikan.
Mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi Paul Romer, Stella menjelaskan bahwa investasi pada sumber daya manusia dan inovasi memiliki efek signifikan terhadap produk domestik bruto. Kenaikan investasi riset sebesar 10 persen diperkirakan mampu meningkatkan PDB sekitar 0,2 persen dalam jangka pendek dan hingga 0,9 persen dalam jangka panjang.
Dari sisi fiskal, anggaran riset pada 2025 disebut mencapai Rp3,2 triliun, meningkat 218 persen dibandingkan Rp1,47 triliun tahun sebelumnya. Lonjakan ini terjadi antara lain karena Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperoleh dukungan dana riset dari LPDP yang dapat disalurkan langsung ke universitas.
Stella juga mengemukakan gagasan pembangunan research university yang kuat, dengan orientasi kualitas riset, bukan sekadar kuantitas publikasi. Ia mencontohkan dampak ekonomi universitas global seperti Stanford University yang disebut menghasilkan manfaat ekonomi tahunan sekitar US$2,7 triliun serta menciptakan jutaan lapangan kerja. “Ini bukan opini, melainkan fakta ekonomi,” tegasnya.
Strategi spesialisasi riset menjadi sorotan berikutnya. Pemerintah didorong tidak menyebar investasi secara tipis di semua bidang, melainkan fokus pada sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Rumput laut disebut sebagai contoh konkret: Indonesia merupakan penghasil rumput laut tropis terbesar di dunia dengan nilai pasar sekitar US$12 miliar, namun masih dominan menjual bahan mentah tanpa hilirisasi berbasis riset.
Di sisi lain, dukungan industri terhadap riset nasional dinilai masih terbatas. Stella memaparkan bahwa di Eropa kontribusi swasta terhadap pendanaan riset mencapai 59 persen, Amerika Serikat 63 persen, sementara China, Korea Selatan, dan Jepang melampaui 75 persen. Ia menekankan pentingnya meyakinkan sektor swasta bahwa investasi riset di universitas berpotensi menghasilkan profit margin tinggi pada industri berbasis teknologi.
“Realitas di lapangan memperlihatkan jurang antara ambisi dan praktik: ketika laboratorium kekurangan peralatan mutakhir dan peneliti muda berjuang dengan kontrak jangka pendek, bangsa ini masih sibuk berdebat soal prosedur birokrasi yang berlapis-lapis, seolah kreativitas dapat tumbuh subur di tanah yang terus dipadatkan regulasi tanpa fleksibilitas, padahal tanpa keberanian memotong simpul inefisiensi dan memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan riset, mimpi menjadi pusat inovasi hanya akan menjadi slogan yang dipamerkan di panggung seminar tanpa pernah menjelma menjadi industri, lapangan kerja, dan kesejahteraan nyata.”
Ketidakadilan dalam akses pendanaan dan fasilitas riset adalah bentuk pengabaian terhadap hak generasi muda untuk berinovasi. Negara tidak boleh membiarkan talenta terbaiknya hengkang hanya karena ekosistem di dalam negeri gagal memberi ruang tumbuh yang adil dan bermartabat.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, mengungkap akar persoalan daya saing inovasi Indonesia. Mengutip pandangan OECD, ia menilai sistem pembelajaran nasional masih didominasi rote learning atau hafalan, yang menghasilkan inert knowledge—pengetahuan yang tidak terkonversi menjadi solusi nyata.
“Kita masih memproduksi pengetahuan, belum mengaplikasikannya,” ujar Ojat. Ia menekankan urgensi pergeseran menuju pembelajaran berbasis critical thinking yang relevan dengan kebutuhan industri dan tantangan global.
Berdasarkan Global Innovation Index 2024 yang dirilis World Intellectual Property Organization (WIPO), Indonesia berada di peringkat 55 dari 139 negara, turun satu tingkat dari tahun sebelumnya. Posisi ini menempatkan Indonesia di urutan keenam di ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina.
Peringkat input inovasi Indonesia berada di posisi 60 dan output inovasi di peringkat 59, mencerminkan kesenjangan antara kapasitas riset dan hasil berdampak ekonomi. Data tersebut menjadi alarm bahwa investasi belum sepenuhnya terkonversi menjadi nilai tambah industri.
Executive Director Yayasan Bicara Data Indonesia, Yenny Bachtiar, menilai brain drain tidak semata kehilangan, melainkan peluang membangun brain gain melalui kemitraan terarah dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis data yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan agar riset berujung pada solusi pembangunan.
Program Manager Friedrich-Ebert-Stiftung, Rina Julvianty, menambahkan bahwa investasi berkelanjutan pada pendidikan dan inovasi, ditopang kemitraan multipihak, merupakan fondasi daya saing bangsa. FES memposisikan diri sebagai jembatan antara riset dan kebijakan publik, menghubungkan praktik internasional dengan kebutuhan nasional.
Forum ini menghadirkan dua dialog kebijakan bertajuk Brain Drain: Membangun Kemitraan Global dalam Pendidikan dan Riset untuk Masa Depan Indonesia serta Benchmarking Kemitraan Global Dalam Pendidikan dan Riset, yang mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor.
Pergulatan antara brain drain dan brain gain bukan sekadar statistik migrasi talenta, melainkan cermin pilihan arah bangsa: apakah pendidikan tinggi dan riset ditempatkan sebagai prioritas strategis dengan tata kelola transparan, kolaborasi industri, dan keberpihakan pada kepentingan publik, atau dibiarkan berjalan sporadis tanpa orkestrasi; rakyat berhak atas sistem pendidikan yang melahirkan inovasi, pekerjaan bermartabat, dan kedaulatan ekonomi, karena ketika ilmu pengetahuan tumbuh subur di tanah sendiri, kesejahteraan tidak lagi menjadi janji, melainkan hasil kerja kolektif yang nyata.
