Aspirasimediarakyat.com — Dalam pusaran birokrasi yang sering terjebak pada rutinitas lama dan pola kerja yang membatu, inovasi kerap hanyalah jargon yang dipajang di panggung seremoni tanpa pernah menjelma menjadi perubahan nyata. Di tengah kompleksitas itu, muncul satu pertanyaan filosofis yang mengusik: bagaimana mungkin sebuah daerah bisa bertahan di tengah badai krisis pangan global dan ancaman stagnasi layanan publik bila cara kerjanya masih berkutat pada pola yang sama selama puluhan tahun? Ketegangan antara masa lalu yang menahan dan masa depan yang menuntut kemajuan menjadi panggung utama dalam proses penilaian lapangan IGA 2025 di Palembang.
Dua juri nasional IGA 2025, yakni Dr. Agus Eko Nugroho SE., M.Appl.Econ, Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN RI, serta Ira Hayatunisma, MM, perwakilan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, menuntaskan serangkaian validasi lapangan di Kota Palembang.
Agenda tersebut merupakan tahapan krusial sebelum Menteri Dalam Negeri mengumumkan pemenang dan menyerahkan piagam penghargaan IGA 2025 pada Desember mendatang. Setiap daerah peserta diwajibkan membuktikan inovasinya bukan sebatas konsep, tetapi benar-benar berjalan di lapangan.
Di Palembang, terdapat dua inovasi yang menjadi fokus penilaian: digitalisasi ketahanan pangan dan penguatan ekosistem inovasi daerah. Keduanya dianggap mewakili arah kebijakan nasional untuk mempercepat transformasi tata kelola daerah berbasis teknologi dan kolaborasi.
Titik pertama yang dikunjungi tim juri adalah program digitalisasi ketahanan pangan. Inovasi ini mengintegrasikan data produksi, distribusi, hingga konsumsi dengan sistem daring yang dapat diakses oleh instansi terkait. “Inovasi ini menjawab tantangan keterbatasan pangan secara cepat dan efisien, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat menjaga stabilitas pangan lokal,” ujar Dr. Agus Eko Nugroho.
“Digitalisasi tersebut dinilai penting di tengah fenomena cuaca ekstrem, risiko gagal panen, dan fluktuasi pasokan pangan antarwilayah. Dengan akses data real time, pemerintah daerah dapat mengantisipasi potensi krisis lebih cepat dibandingkan metode manual.”
Validasi kemudian berlanjut ke titik kedua: penguatan ekosistem inovasi daerah. Inovasi ini menekankan kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah kota, dinas teknis, masyarakat, hingga pelaku usaha—untuk mendorong kebiasaan kerja baru yang lebih adaptif.
Menurut penilaian juri, Palembang memiliki kekuatan pada kemampuan menjembatani proses inovasi dari tahap ide hingga implementasi. Hal ini tidak umum terjadi di banyak daerah, yang sering kali berhenti pada konsep tanpa keberlanjutan.
“Komponen pendukung seperti penguatan kapasitas SDM, pengelolaan anggaran yang efisien, serta penggunaan metode pelayanan publik yang baru menjadi kunci keberhasilan,” ungkap Agus.
Ia menjelaskan bahwa arahan dari pemerintah pusat melalui Kemendagri menekankan pentingnya percepatan perubahan cara kerja, terutama dalam birokrasi yang rentan terjebak prosedur panjang. Inovasi daerah wajib memberikan dampak langsung dan terukur bagi masyarakat.
Dalam konteks itu, Palembang dinilai mampu menunjukkan contoh bahwa proses inovasi bisa dibangun melalui pelatihan, pendampingan, dan pembiasaan pola kerja yang lebih progresif, bukan semata lewat proyek-proyek bersifat elitis. Di beberapa titik layanan publik, perubahan pola kerja sudah mulai terlihat dalam percepatan proses administrasi dan penggunaan sistem digital.
Meski demikian, realitas di lapangan tetap menunjukkan adanya tantangan serius. Banyak inovasi di daerah lain berhenti di tengah jalan karena minimnya dukungan anggaran jangka panjang atau pergantian pejabat. Kondisi ini menjadi ujian bagi Palembang: apakah inovasi yang ditampilkan mampu bertahan melewati siklus politik?
Pada titik inilah muncul kontras yang perlu dicatat. Ketika sejumlah daerah masih terjebak dalam pola lama—di mana inovasi diberi panggung saat presentasi tetapi dipinggirkan dalam eksekusi—Palembang mencoba memecah kebiasaan itu. Tidak sedikit daerah lain yang ibarat birokrasi tidur panjang: sibuk rapat, kaya dokumen, tetapi miskin implementasi. Kontras inilah yang disorot juri sebagai pembeda yang signifikan.
Validasi juga melihat bagaimana masyarakat dilibatkan dalam program inovasi. Dalam kunjungan tersebut, tim juri menemukan adanya partisipasi langsung dari kelompok tani, komunitas UMKM, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pangan lokal. Pelibatan ini menjadi indikator bahwa inovasi tidak hanya dikerjakan oleh birokrasi tetapi menjadi gerakan masyarakat.
Selain itu, penguatan ekosistem inovasi dianggap penting untuk menyeimbangkan perubahan struktural. Daerah dengan inovasi kuat biasanya memiliki proses internal yang konsisten, mulai dari pelatihan pegawai, integrasi data, hingga tata kelola anggaran yang lebih transparan.
Kegiatan validasi lapangan ini juga menjadi forum evaluasi bagi pemerintah kota. Juri memberikan sejumlah catatan perbaikan yang diharapkan dapat memperkuat inovasi sebelum tahap final IGA 2025 diumumkan.
Dari sisi kebijakan nasional, IGA 2025 merupakan instrumen Kemendagri untuk mempercepat transformasi digital dan mendorong inovasi daerah, sejalan dengan Permendagri tentang inovasi daerah dan upaya meningkatkan indeks SPBE.
Jika Palembang berhasil mempertahankan konsistensinya, kota ini berpotensi menjadi lokomotif inovasi di tingkat provinsi maupun nasional, terutama dalam sektor pangan dan tata kelola pemerintahan.
Namun perjalanan panjang ini belum selesai. Inovasi daerah tanpa pengawasan publik hanya akan menjadi wacana yang kehilangan roh. Sebab dalam ingatan yang tajam, rakyat sudah terlalu sering dibuat percaya pada janji kemajuan yang akhirnya menguap tanpa jejak. Agar Palembang betul-betul menjadi kota berinovasi, bukan kota yang sekadar merayakan label inovatif, maka keberpihakan pada masyarakat harus dijaga, transparansi harus ditegakkan, dan perubahan harus dirawat hingga benar-benar menopang kesejahteraan warga.
