Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah gejolak geopolitik internasional yang berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia dan memengaruhi kebijakan energi nasional, mayoritas masyarakat Indonesia dalam survei terbaru memilih berharap pemerintah mampu menjaga harga bahan bakar minyak tetap terkendali karena mereka meyakini setiap kenaikan tidak hanya menyentuh angka di papan pengumuman, tetapi juga merembet ke biaya hidup, daya beli, stabilitas usaha, hingga ketahanan ekonomi keluarga di berbagai daerah.
Harapan tersebut tergambar dalam hasil survei Adidaya Institute yang dilakukan pada 1–8 Mei 2026 atau sebelum penyesuaian harga BBM nonsubsidi diberlakukan. Temuan itu memperlihatkan bahwa isu energi masih menjadi salah satu perhatian utama masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menyampaikan sebanyak 63,2 persen responden menyatakan tidak setuju apabila pemerintah menaikkan harga BBM sebagai dampak dari lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
“Sebanyak 63,2 persen responden tidak setuju jika pemerintah menaikkan harga BBM. Itu artinya publik memang menaruh harapan yang besar agar Presiden Prabowo tidak menaikkan harga BBM,” ujar Ahmad Fadhli saat memaparkan hasil survei tersebut.
Menurut Fadhli, angka tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga energi dipandang sebagai fondasi penting bagi keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Masyarakat memahami bahwa perubahan harga BBM dapat memicu kenaikan biaya transportasi, distribusi, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.
Temuan lain dalam survei itu juga menunjukkan adanya optimisme terhadap kondisi ekonomi. Sebanyak 61,1 persen responden menilai ekonomi rumah tangga mereka lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan 59,6 persen percaya kondisi ekonomi nasional mengalami perbaikan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Fadhli menilai terdapat hubungan antara tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah dengan persepsi masyarakat mengenai kondisi ekonomi. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi alasan munculnya harapan agar harga energi tetap stabil.
“Di balik angka-angka statistik yang tampak meyakinkan, tersimpan pesan sederhana namun kuat bahwa masyarakat tidak hanya menilai pemerintah melalui grafik pertumbuhan ekonomi atau indikator makro, melainkan melalui harga yang mereka bayar di pompa bensin, biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan rasa aman bahwa kebijakan negara tidak mempersempit ruang bernapas ekonomi rumah tangga.”
Masih dalam survei yang sama, sebanyak 62,5 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap upaya menjatuhkan pemerintahan Prabowo-Gibran melalui tindakan makar. Fadhli menilai hasil tersebut menjadi sinyal bahwa mayoritas responden masih memberikan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional yang sedang berjalan.
Survei tersebut dilaksanakan secara tatap muka terhadap 1.240 responden di 38 provinsi dengan metode probability sampling. Margin of error tercatat sebesar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen sehingga hasilnya memberikan gambaran mengenai persepsi publik dalam periode pengambilan data.
Di sisi lain, penyesuaian harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter memunculkan perhatian dari Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada penetapan harga, tetapi juga mengantisipasi dampak lanjutan terhadap pola konsumsi masyarakat.
Menurut Meitri, selisih harga yang cukup lebar antara Pertamax dan Pertalite dapat mendorong migrasi pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Apabila perpindahan tersebut terjadi secara besar-besaran, kuota subsidi energi berpotensi mengalami tekanan yang lebih tinggi.
“Kami memahami bahwa penyesuaian harga Pertamax dilakukan mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga semata,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa efek berantai dari perubahan harga justru menjadi tantangan utama yang harus dipetakan secara serius. Distribusi BBM subsidi, menurutnya, harus dijaga agar masyarakat yang memang berhak tidak kehilangan akses akibat meningkatnya permintaan.
Meitri juga meminta pemerintah segera melakukan pemetaan dampak terhadap konsumsi nasional sekaligus memperketat pengawasan distribusi untuk mencegah penyalahgunaan dan penimbunan yang dapat memperburuk situasi apabila terjadi lonjakan konsumsi Pertalite.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Alasannya, BBM jenis tersebut tidak menjadi bahan bakar utama kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang yang menopang distribusi logistik.
“Dampaknya harusnya relatif minim karena Pertamax tidak dipakai angkutan barang,” ujar Purbaya, seraya menegaskan bahwa efek terhadap inflasi diperkirakan bersifat terbatas.
Di sisi korporasi, PT Pertamina melalui Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M. V. Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan berdasarkan formula yang berlaku serta telah melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan kepastian distribusi BBM berkualitas.
Perbedaan pandangan antara hasil survei, kekhawatiran legislatif, penjelasan pemerintah, dan argumentasi penyedia energi memperlihatkan bahwa persoalan BBM bukan sekadar urusan perubahan nominal per liter, melainkan persimpangan antara stabilitas fiskal, keberlanjutan bisnis, daya beli masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap kebijakan negara. Dalam situasi seperti itu, tantangan terbesar bukan hanya menjaga pasokan energi tetap tersedia, tetapi memastikan setiap keputusan mampu meminimalkan efek domino yang dapat mempersempit ruang hidup masyarakat sekaligus mempertahankan keyakinan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi pusat dari setiap kebijakan ekonomi yang diambil.
Editor: Kalturo
