aspirasimediarakyat.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk membahas rencana suntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyatakan kesiapannya untuk mematuhi perintah Presiden Prabowo dalam menjalankan rencana tersebut dalam 15 tahun ke depan.
“Sebagai menteri yang bertugas di bidang ESDM, akan menghitung, akan membuat langkah-langkah, akan mengkoordinasikan dengan PLN dan Kementerian Keuangan. Karena kalau kita matikan sekarang, contoh katakanlah [PLTU] Cirebon ya, Cirebon sekarang kita sudah mulai untuk menyusunnya. Nanti kita lihat bagaimana ya,” kata Bahlil usai menghadiri agenda Minerba Expo di Jakarta, Senin (25/11).
Target Ambisius Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto menargetkan suntik mati PLTU akan tuntas dalam 15 tahun ke depan. Target ini terbilang ambisius mengingat kapasitas terpasang pembangkit listrik batubara di Indonesia yang mencapai 20.418,50 megawatt (MW). Dengan kapasitas sebesar itu, PLTU batubara berkontribusi sekitar 29,57% terhadap sistem kelistrikan nasional. Sementara itu, kapasitas terpasang pembangkit listrik hijau pada 2023 baru mencapai 8.786 megawatt (MW).
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kesiapannya untuk menjalankan target tersebut. Mengutip data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) ESDM, terdapat 13 PLTU yang rencananya akan diakhiri masa operasinya sebelum tahun 2030. Bahkan, terdapat salah satu PLTU yang berpotensi pensiun dini pada 2028.
Beberapa PLTU tersebut adalah PLTU Cirebon-1, PLTU Suralaya di Banten, PLTU Paiton di Jawa Timur, dan PLTU Ombilin di Sumatra Barat. Selain disuntik mati, ada juga PLTU yang menjalani program pensiun dini dengan skema coal phase down. Dalam skenario ini, operasi PLTU akan dibiarkan hingga berakhirnya kontrak jual beli listrik.
Tantangan dan Kehati-hatian dalam Pelaksanaan
Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro, menekankan bahwa pemerintah akan berhati-hati dalam menyuntik mati PLTU, terutama yang dimiliki oleh swasta. “Kalau PLTU-nya Pemerintah tidak ada masalah. Tapi, kalau punya swasta mesti hati-hati. Kalau swastanya bilang oke, (silakan). Kalau kontraknya belum habis, harus berhati-hati,” kata Purnomo, Jumat (22/11).
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa rencana suntik mati PLTU hingga 2040 membutuhkan biaya yang sangat besar. Berdasarkan analisis IESR, dibutuhkan biaya sekitar USD 26 miliar (Rp 400 triliun) untuk pensiun dini PLTU hingga 2040. Sementara itu, investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi dengan sumber daya terbarukan mencapai USD 1,2 triliun.
“Program ini butuh pendanaan yang sangat signifikan,” ujarnya, Minggu (24/11).
Langkah Strategis Pemerintah
Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pihaknya akan membuat langkah-langkah strategis untuk memastikan rencana suntik mati PLTU berjalan lancar. Koordinasi dengan PT PLN dan Kementerian Keuangan akan dilakukan untuk menghitung dan menyusun langkah-langkah yang diperlukan. “Kami akan menghitung, akan membuat langkah-langkah, akan mengkoordinasikan dengan PLN dan Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memperhatikan beban negara dalam menjalankan program pensiun dini PLTU. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pensiun dini PLTU perlu memperhatikan beban negara agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian.
Rencana suntik mati PLTU yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah ambisius yang membutuhkan koordinasi dan perencanaan yang matang. Dengan kapasitas terpasang pembangkit listrik batubara yang besar, pemerintah harus berhati-hati dalam menjalankan program ini, terutama dalam hal pendanaan dan dampak terhadap perekonomian. Langkah-langkah strategis dan koordinasi yang baik antara Kementerian ESDM, PT PLN, dan Kementerian Keuangan akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
