Aspirasimediarakyat.com – Penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia kembali memicu kegelisahan publik setelah kemunculan iklan mencurigakan di situs internasional Private Islands Online. Dalam iklan tersebut, ditawarkan sebuah gugusan pulau di wilayah Anambas, Kepulauan Riau, dengan rincian yang mencengangkan: satu pulau seluas 141 hektar dan satu lagi 18 hektar. Informasi ini sontak memancing perhatian berbagai kalangan, termasuk pemerintah pusat yang langsung bereaksi.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan telah turun tangan dan akan mengecek lebih lanjut status kepemilikan lahan pulau-pulau yang dimaksud. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan kejelasan penguasaan tanah atas pulau-pulau tersebut. Ia menambahkan, jika terbukti ada penguasaan melebihi batas yang diperbolehkan atau pemanfaatan tak sesuai dengan tata ruang, maka akan dilakukan penertiban.
“Kami akan telusuri siapa yang memiliki hak penguasaan atas pulau tersebut. Jika ada penyimpangan terhadap rencana tata ruang baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, maka itu masuk dalam kategori pelanggaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengidentifikasi bahwa bukan hanya dua, melainkan empat pulau yang sempat muncul dalam listing penjualan daring. Pulau-pulau tersebut adalah Rintan, Mala, Tokong Sendok, dan Nakob — seluruhnya berada di kawasan strategis Kepulauan Anambas, wilayah yang dikenal dengan keindahan alam sekaligus potensi pariwisatanya.
Hasil penelusuran sementara dari Sistem Informasi Geospasial milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut bahwa keempat pulau itu masuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL), bukan kawasan hutan negara. Dalam konteks hukum Indonesia, status APL berarti wilayah tersebut diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan, termasuk potensi pariwisata, namun tetap di bawah pengawasan ketat tata ruang.
Penting untuk diketahui, dalam perundangan Indonesia, pengelolaan dan penguasaan pulau-pulau kecil memiliki batasan yang sangat spesifik. Sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, penguasaan oleh dunia usaha maksimal hanya 70 persen dari luas pulau. Sisanya, 30 persen wajib dikuasai negara dan diperuntukkan sebagai kawasan lindung. Ini menjadi bukti bahwa tidak ada satu pun pulau kecil yang bisa dijual lepas atau dimiliki secara penuh, terlebih oleh pihak asing.
Situasi ini menegaskan adanya celah antara pengawasan regulasi agraria dan eksploitasi digital oleh pihak-pihak yang belum tentu memiliki hak atas tanah tersebut. Keberadaan iklan di situs luar negeri mengindikasikan bahwa platform internasional bisa digunakan sebagai sarana ‘mengaburkan’ kepemilikan, dengan risiko merongrong kedaulatan agraria dan kehutanan Indonesia.
Nusron Wahid menegaskan bahwa pemanfaatan lahan untuk investasi asing pun tidak bisa dilakukan sembarangan. Orang asing dan badan hukum asing yang berdiri di Indonesia hanya memiliki hak pakai, bukan hak milik. Dalam kasus penanaman modal asing (PMA), setiap bentuk pemanfaatan pulau atau wilayah pesisir wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan harus mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh.
Pasal 26A UU Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan dengan tegas bahwa dalam skema PMA, penguasaan wilayah pulau tidak bisa dilepas tanpa adanya izin resmi dari kementerian terkait. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh bentuk kegiatan investasi tidak merugikan kepentingan lingkungan hidup, masyarakat lokal, maupun kedaulatan negara.
Anehnya, hingga saat ini belum jelas siapa pihak yang memasang iklan penjualan pulau-pulau tersebut di laman privateislandsonline.com. Saat ditelusuri lebih lanjut oleh media nasional, situs tersebut sudah tak lagi dapat diakses. Upaya untuk menghubungi alamat surel resmi yang tercantum di platform tersebut pun tak mendapat jawaban.
Pihak kementerian menyatakan bahwa meskipun situs iklan sudah tidak aktif, proses penelusuran terhadap jejak digital dan dokumen yang mungkin dipalsukan akan terus berlanjut. Pengawasan diperketat agar tidak ada pengulangan kasus serupa, yang bisa mencoreng kedaulatan Indonesia di mata hukum internasional.
Fenomena ini menyingkap fakta bahwa masih ada kekosongan atau ketimpangan antara sistem regulasi nasional dan pengawasan terhadap konten digital lintas negara. Situs-situs penjualan properti internasional sering kali tidak diverifikasi dengan ketat, sehingga rawan disusupi oleh pihak-pihak spekulatif yang ingin mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan publik, atau bahkan dari sistem birokrasi yang longgar.
Lebih mengkhawatirkan lagi, apabila spekulasi penjualan pulau ini dilakukan oleh individu atau korporasi yang memang tidak memiliki hak apa pun atas tanah tersebut, maka secara yuridis, mereka bisa dijerat dengan pasal pemalsuan dan tindak pidana agraria. Di sisi lain, jika benar ada perusahaan yang telah mendapatkan izin sebagian lahan pulau tersebut, maka perlu ditelusuri apakah mereka telah melampaui batas pemanfaatan atau menyalahgunakan status hak pakai yang mereka kantongi.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat penting bagi negara untuk memperkuat pengawasan sistem informasi pertanahan, mempercepat digitalisasi sertifikat tanah, serta menyinergikan data antara ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lembaga lainnya.
Dalam konteks geopolitik, wilayah-wilayah pulau kecil strategis seperti Anambas, Natuna, hingga pulau-pulau di Nusa Tenggara memiliki nilai strategis tinggi. Bukan hanya sebagai aset wisata atau ekonomi, tetapi juga sebagai simbol keutuhan wilayah Indonesia.
Pemerintah pun diharapkan tidak hanya merespons reaktif ketika persoalan sudah muncul di media internasional. Harus ada sistem pengawasan aktif terhadap potensi penyalahgunaan peta, data, maupun iklan properti daring yang berkaitan dengan wilayah-wilayah sensitif seperti pulau kecil.
Dalam dunia yang semakin tanpa batas fisik, penguasaan atas ruang digital menjadi bagian penting dari penguasaan atas ruang teritorial. Kasus Anambas ini membuka babak baru dalam tantangan menjaga tanah air — bukan hanya dari penjajahan senjata, tapi dari praktik digitalisasi agraria tanpa batas.
Indonesia perlu tegas, transparan, dan terkoordinasi, jika ingin mempertahankan pulau-pulau kecil sebagai milik rakyat, bukan komoditas daring tanpa kontrol.
