Aspirasimediarakyat.com — Pada peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Senayan, pidato Presiden Prabowo Subianto menghadirkan pernyataan besar tentang arah pendidikan Indonesia, namun juga memunculkan ironi yang tak bisa disembunyikan. Di tengah gegap gempita tepuk tangan ribuan guru, muncul pertanyaan filosofis tentang bagaimana sebuah bangsa bisa mengklaim pendidikan sebagai “prioritas utama” sementara struktur anggarannya justru bercabang pada kepentingan lain yang membengkak. Inilah paradoks klasik negara berkembang: janji luhur yang melambung di langit, tetapi realitas anggaran menyentuh tanah yang retak. Sebuah ketegangan logis yang mengingatkan bahwa di jantung kekuasaan sering bercokol polesan retorika yang halus, namun membiarkan luka publik tetap menganga.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa anggaran pendidikan memperoleh porsi terbesar dalam APBN. Ia menyebut alokasi pendidikan berada di atas batas minimal 20 persen sebagaimana mandat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “Sesungguhnya elite politik bangsa Indonesia sudah mengambil keputusan politik untuk investasi besar-besaran di bidang pendidikan,” ujarnya.
Ia juga membandingkan besaran anggaran pendidikan Indonesia dengan negara-negara lain. Menurutnya, beberapa negara tetangga menggelontorkan dana lebih besar untuk sektor pertahanan dibanding pendidikan. Prabowo menyebut India, Pakistan, Singapura, hingga Amerika Serikat sebagai negara yang menempatkan sektor pertahanan di posisi tertinggi dalam struktur anggaran nasional mereka.
Namun, fakta APBN 2025 menunjukkan dinamika yang jauh lebih kompleks. Berdasarkan data yang telah diumumkan sebelumnya, Kementerian Pertahanan justru menjadi kementerian dengan anggaran terbesar tahun 2025, yakni Rp 247,5 triliun—melejit jauh dari angka awal Rp 166,3 triliun. Realisasi semester I sudah mencapai Rp 102,3 triliun atau 61,5 persen.
Di posisi kedua terdapat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan outlook belanja Rp 138,5 triliun. Angka ini naik dari Rp 126,6 triliun. Realisasinya pada semester I mencapai Rp 65,9 triliun atau 52 persen.
Setelahnya ada Badan Gizi Nasional (BGN) dengan outlook Rp 116,6 triliun—melonjak drastis dari alokasi awal Rp 71 triliun. Realisasi semester I berada di angka Rp 5 triliun, atau baru 7 persen.
Sementara lembaga-lembaga lain mengalami naik turun, mulai dari Kementerian Kesehatan (Rp 86,1 triliun), Kementerian PU (Rp 85,7 triliun), Kemensos (Rp 79,6 triliun), Kemenkeu (Rp 71,5 triliun), Kemenag (Rp 69,8 triliun), hingga Kemendikdasmen (Rp 47 triliun). Data ini menunjukkan bahwa prioritas anggaran negara tidak sesederhana klaim satu pidato, tetapi merupakan medan tarik-menarik politik, birokrasi, dan strategi keamanan nasional.
“Di tengah optimisme yang dibangun dalam acara tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan pemerintah yang baru mampu memperbaiki sekitar 16 ribu sekolah sepanjang tahun 2025. “Saya mohon maaf, tahun ini kita baru bisa memperbaiki 16 ribu sekolah,” ujarnya. Ia mengakui kondisi masih jauh dari ideal.”
Prabowo menjanjikan bahwa tahun depan jumlah sekolah yang diperbaiki akan meningkat signifikan. Ia menargetkan setidaknya 30 ribu sekolah akan direnovasi pada 2026. “Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kalau sekolahnya bagus dan gurunya sejahtera, anak-anak akan belajar lebih baik,” tegasnya.
Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa fasilitas belajar di banyak daerah masih tertinggal. Ruang kelas rusak, akses listrik tidak stabil, hingga minimnya perangkat teknologi membuat kualitas pendidikan kerap berjalan pincang. Para guru dari wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada pidato seremonial.
Meski demikian, pernyataan maaf Presiden cukup diapresiasi. “Pengakuan langsung dari Presiden bahwa masih banyak PR di bidang pendidikan memberikan rasa jujur yang menyejukkan,” kata Lydia Harun, pengamat kebijakan publik dari Universitas Nasional. Namun ia mengingatkan bahwa transparansi anggaran harus dibuka kepada publik agar klaim tentang prioritas pendidikan tidak berhenti pada angka makro yang kabur.
Ketika Presiden menyebut pendidikan sebagai prioritas, grafik APBN menunjukkan pertumbuhan pesat pada sektor pertahanan dan keamanan. Di tengah proses pembangunan negara, kontras ini menajam—seperti jarak antara janji manis dan kenyataan getir. Dan di situlah publik kembali menyaksikan tarian lama para elit: menempatkan pendidikan sebagai slogan suci, tetapi mengalirkan triliunan rupiah ke sektor-sektor yang mengukuhkan kekuasaan. Kontradiksi ini adalah pukulan telak bagi rakyat yang menunggu bukti, bukan balutan kata.
Dalam konteks regulasi, kewajiban alokasi 20 persen anggaran pendidikan memang terpenuhi secara agregat. Namun, sebagian besar dana tersebut tersebar ke berbagai instansi, tidak hanya kementerian inti pendidikan. Pengamat fiskal menilai perlu evaluasi menyeluruh untuk memastikan efektivitas penyerapan anggaran, bukan sekadar pemenuhan angka normatif.
Rencana renovasi 30 ribu sekolah pada 2026 menjadi tantangan besar, terutama dari sisi mekanisme pengadaan, pemerataan daerah, serta konsistensi pelaksanaan di lapangan. Banyak proyek renovasi yang tersendat akibat masalah administrasi, proses tender, atau keterbatasan kontraktor di daerah.
Sejumlah guru yang hadir mengungkapkan harapan serupa. “Banyak sekolah di daerah kami yang rusak parah. Kami berharap janji Presiden terealisasi,” kata Yohana Sanga, guru dari Nusa Tenggara Timur.
Analis kebijakan pendidikan menilai, selain renovasi fisik, pemerintah harus memperbaiki distribusi guru, pelatihan kompetensi, dan integrasi teknologi pendidikan agar sistem dapat berjalan berkelanjutan. “Fasilitas penting, tetapi kualitas guru tidak kalah pentingnya,” kata Aditya Wicaksana, peneliti dari Pusat Studi Pendidikan Nasional.
Sementara itu, para ekonom fiskal mengingatkan bahwa lonjakan anggaran besar pada sektor pertahanan perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan persepsi publik yang keliru tentang prioritas negara. Transparansi penggunaan anggaran dianggap sebagai elemen vital dalam membangun kepercayaan publik.
Pada akhirnya, reformasi pendidikan bukan hanya soal angka APBN atau klaim komparatif antarnegara. Yang dibutuhkan adalah konsistensi kebijakan, pemerataan pembangunan, dan komitmen kuat untuk merawat generasi masa depan.
Namun pertanyaan terbesar tetap menggantung: mampukah negara ini menjaga harmoni antara retorika dan realita? Sebab jika tidak, rakyat akan terus menjadi korban dari lingkaran janji yang berulang tanpa hasil. Dan pada titik ini, keberpihakan publik harus diperjuangkan dengan bahasa yang keras: negara tak boleh berubah menjadi menara gading yang sibuk mengukur kebesaran angkanya sendiri, sementara anak-anak belajar di ruang kelas yang roboh, guru bertahan dalam keterbatasan, dan pendidikan nasional berjalan di atas fondasi yang keropos.
