Jakarta, aspirasimediarakyat.com- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali melakukan langkah efisiensi anggaran negara dengan memangkas anggaran perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menekan pengeluaran dan mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.
Dalam surat bernomor S-1023/MK.02/2024 yang diterbitkan pada 7 November 2024, perintah penghematan anggaran ini merupakan kelanjutan dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dalam perjalanan dinas. “Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2024,” tulis Sri Mulyani dalam surat yang diterima kumparan.
Perjalanan Dinas Penting Masih Diizinkan
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Bappenas Teni Widuriyanti mengatakan bahwa dengan adanya perintah ini, Bappenas akan menyortir perjalanan dinas, memastikan hanya perjalanan dinas yang benar-benar penting yang akan digelar. “Kalau perjalanan dinas kan cuma 50 persen, yang enggak penting-penting di sisir lagi aja, kalau enggak terlalu mendesak,” kata Teni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan.
Meskipun ada pemangkasan, Teni memastikan bahwa saat ini belum ada agenda Bappenas yang dibatalkan akibat terbitnya aturan tersebut. “Enggak, enggak ada, (agenda akhir tahun yang dibatalkan),” imbuh Teni.
Bisnis Hotel Terimbas
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengungkapkan adanya potensi penyusutan keuntungan hotel sebagai imbas dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas PNS. Ia menyebutkan bahwa usaha hotel bisa mengalami kerugian minimal 50 persen, mencapai Rp 8,2 triliun. Padahal, pasar pemerintah setiap tahunnya dapat menyumbang keuntungan ke sektor perhotelan hingga Rp 16,5 triliun.
“Kalau kami hitung dari data kami, dari data jumlah kamar dan ini rata-rata okupansi, kami lihat itu potensi penyusutannya mencapai Rp 8,2 triliun. Itu seluruh Indonesia karena kalau dari pasar pemerintah itu setiap tahun itu sekitar Rp 16,5 triliun,” ungkap Yusran kepada kumparan pada Sabtu (16/11).
Yusran juga menyebutkan bahwa pembatalan kegiatan pemerintah yang akan diselenggarakan di hotel masih terjadi di beberapa daerah, seperti Bogor, Jakarta, Makassar, dan Bandung. “Hampir umum rata-rata setiap daerah pasti ada cancellation,” lanjutnya.
Karena itu, PHRI akan mengambil langkah dengan menyampaikan situasi yang sedang terjadi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto. Yusran mengungkapkan bahwa situasi serupa juga sempat terjadi pada tahun 2015 ketika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) membatasi pertemuan atau rapat di luar kantor melalui Permen PAN & RB No. 6 Tahun 2015.
“Kita akan menyampaikan juga ke Menteri Keuangan, kita akan bersurat ke Pak Presiden juga bahwa keseluruhannya kan permasalahan seperti ini sudah pernah terjadi dulu tahun 2015. Pada saat Menteri Pan-RB dulu melarang kegiatan di hotel jadi sebagai sebagai ilustrasinya,” ungkap Yusran.
Tantangan dan Harapan
Langkah efisiensi yang diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini tentunya membawa tantangan tersendiri bagi sektor perhotelan. Namun, di sisi lain, langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengelola anggaran negara dengan lebih efektif di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian.
Pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi yang tepat agar efisiensi anggaran perjalanan dinas tidak terlalu berdampak negatif terhadap sektor perhotelan dan industri terkait lainnya. Diharapkan juga adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha agar dapat mencari jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak.
Dengan penanganan yang tepat, upaya efisiensi anggaran ini bisa menjadi langkah positif dalam menjaga keseimbangan keuangan negara tanpa mengorbankan sektor-sektor yang turut menyumbang pertumbuhan ekonomi.
