Aspirasimediarakyat.com — Proses hukum terhadap mantan Wakil Wali Kota Palembang sekaligus Ketua PMI Kota Palembang periode 2019–2024, Fitrianti Agustinda, dan bawahannya, Dedi Sipriyanto, memasuki fase krusial. Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang resmi menyatakan berkas perkara keduanya lengkap dan telah melaksanakan Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, Rabu (6/8/2025).
Perkara ini mencuat dari dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan biaya pengganti darah pada PMI Kota Palembang untuk rentang waktu tahun anggaran 2020 hingga 2023. Dalam penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan, negara disebut mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp4 miliar.
Kepala Kejari Palembang, Hutamrin, dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa Tim Pidana Khusus telah menyelesaikan pemberkasan terhadap dua tersangka tersebut. Tahap II menjadi sinyal dimulainya proses penuntutan dan menjadi titik awal menuju pembuktian di persidangan.
“Kerugian keuangan negara dalam perkara ini sudah ditemukan sebesar Rp4 miliar lebih. Setelah itu langsung kami lakukan pemberkasan, dan sekarang telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Penuntut Umum,” tegas Hutamrin.
Dampak dari penetapan tersebut, baik Fitrianti maupun Dedi kini telah resmi berstatus sebagai tahanan Jaksa Penuntut Umum. Keduanya akan segera dihadapkan ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Jaksa Penuntut Umum kini tengah mempersiapkan surat dakwaan yang akan diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus. Persidangan diperkirakan akan digelar dalam waktu dekat, menandai babak baru dalam pengungkapan kasus yang sempat mengguncang institusi kemanusiaan tersebut.
Dalam proses penyidikan, ditemukan indikasi kuat bahwa dana yang semestinya dikelola untuk layanan kemanusiaan malah digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Modus penyimpangan tersebut akan diuraikan secara lengkap dalam dakwaan yang segera dibacakan Jaksa di persidangan.
“Modus operandinya adalah penggunaan dana yang tidak sebagaimana mestinya oleh para tersangka. Detail perbuatannya akan diungkap dalam dakwaan,” ujar Hutamrin.
Seperti diketahui, Fitrianti Agustinda menjabat sebagai Ketua PMI Kota Palembang dalam periode yang bersinggungan langsung dengan penggunaan dana hibah. Sementara itu, Dedi Sipriyanto berperan sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Umum di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Palembang—unit yang menjadi sentral aktivitas pelayanan dan penerimaan biaya pengganti darah dari masyarakat.
Sistem pengelolaan dana di lembaga nirlaba seperti PMI seharusnya tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri tentang Tata Kelola Hibah Daerah. Namun, praktik yang terjadi justru menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut.
Kasus ini membuka kembali perbincangan publik mengenai lemahnya sistem pengawasan internal dalam pengelolaan dana hibah yang berasal dari masyarakat atau APBD. Apalagi dana tersebut bersumber dari kontribusi warga yang membutuhkan layanan transfusi darah, sehingga semestinya digunakan secara efisien dan amanah.
Pengamat hukum dari Universitas Sriwijaya menilai bahwa tindakan tegas terhadap pelanggaran oleh pejabat publik dalam organisasi kemanusiaan harus menjadi preseden hukum agar tak terulang. “Ini bukan hanya soal hukum pidana, tapi juga mencoreng nilai-nilai etika pelayanan kemanusiaan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kejari Palembang mengisyaratkan bahwa penyidikan belum sepenuhnya berhenti pada dua tersangka. Kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah PMI akan ditelusuri lebih lanjut, sesuai fakta-fakta yang muncul di pengadilan nantinya.
Meski belum diungkapkan secara terbuka, sejumlah pihak disebut telah dimintai keterangan oleh penyidik untuk memperdalam jalur aliran dana selama tiga tahun anggaran tersebut berlangsung.
Sementara itu, publik menantikan jalannya persidangan sebagai pembuktian atas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Dugaan penyimpangan di lembaga kemanusiaan seperti PMI dinilai sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang sangat sensitif.
Kejaksaan pun diminta untuk tidak hanya mengejar vonis semata, tetapi juga mendorong pemulihan aset negara melalui upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam konteks ini, penting pula adanya penataan ulang sistem audit internal pada lembaga-lembaga sosial yang menerima dana dari pemerintah daerah.
Dengan telah masuknya perkara ini ke pengadilan, proses hukum kini sepenuhnya berada di tangan majelis hakim Tipikor. Vonis terhadap kedua terdakwa akan menjadi cerminan sejauh mana hukum mampu menjangkau penyalahgunaan kewenangan di lembaga-lembaga publik, tak terkecuali di sektor kemanusiaan.
Kejaksaan berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas, dan berharap publik terus mengawasi setiap perkembangan proses hukum, agar kasus serupa tidak menjadi pola berulang yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
