Aspirasimediarakyat.com — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengikuti rapat koordinasi nasional mengenai pengendalian inflasi daerah tahun 2026 dan kesiapsiagaan menghadapi Idul Fitri 1447 Hijriah, sebuah forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, kelancaran arus mudik, serta keamanan wilayah menjelang hari besar keagamaan yang setiap tahun menggerakkan jutaan manusia, ratusan ribu kendaraan, dan denyut ekonomi rakyat yang berputar cepat di sepanjang jalur-jalur transportasi Indonesia.
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual dan diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dari Ruang Rapat Randik Sekretariat Daerah Kabupaten Muba pada Senin, 9 Maret 2026.
Dalam forum tersebut, Pemkab Muba diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah Alva Elan, S.ST., M.P.S.D.A., bersama Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Apriyadi Aziz, S.Sos., M.Si., Kepala Bagian Perekonomian Setda Muba Adi Manopo, S.Pd., M.Pd., serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Pertemuan itu membahas sejumlah agenda penting, mulai dari pengendalian inflasi daerah tahun 2026, kesiapan pemerintah daerah menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran, hingga evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu agenda pembangunan nasional.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian yang memberikan arahan kepada seluruh pemerintah daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika sosial dan ekonomi menjelang Idul Fitri.
Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama masa mudik Lebaran.
“Arus mudik dan arus balik perlu menjadi perhatian khusus. Tanggung jawab wilayah harus benar-benar disiapkan oleh masing-masing pemerintah daerah,” ujar Tito dalam rapat tersebut.
Mobilitas masyarakat menjelang Idul Fitri dikenal sebagai salah satu pergerakan manusia terbesar setiap tahunnya di Indonesia. Lonjakan perjalanan itu membawa konsekuensi besar terhadap transportasi, keamanan wilayah, hingga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
Selain arus mudik, Tito juga meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan pos-pos siaga di jalur transportasi utama, baik jalur darat maupun jalur laut.
Menurutnya, pengawasan terhadap transportasi laut harus dilakukan secara ketat untuk menghindari terjadinya kelebihan kapasitas penumpang yang dapat membahayakan keselamatan.
“Pelabuhan yang berada di bawah kendali pemerintah daerah harus menerapkan standar operasional prosedur secara disiplin. Jangan sampai terjadi overload yang dapat membahayakan keselamatan penumpang,” katanya.
Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap kawasan wisata yang diperkirakan akan ramai dikunjungi masyarakat selama masa libur Idul Fitri.
Tempat wisata yang memiliki potensi kerawanan diminta mendapatkan perhatian khusus, termasuk dalam aspek pengamanan, pengaturan pengunjung, serta kesiapan fasilitas publik.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan kondisi pasar tetap tertib dan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri juga mengingatkan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan, terutama ruas jalan yang menjadi jalur utama arus mudik.
“Jalan yang berlubang pada jalur utama harus segera dirapikan agar tidak menghambat kelancaran arus kendaraan,” kata Tito.
“Dalam perspektif kebijakan publik, pengendalian inflasi dan pengelolaan mobilitas masyarakat menjelang Lebaran merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, karena setiap kenaikan harga bahan pokok dapat langsung mengguncang dapur rakyat, setiap jalan berlubang dapat menjadi jebakan bagi pemudik, dan setiap kelalaian pengawasan dapat berubah menjadi risiko keselamatan bagi ribuan orang yang melakukan perjalanan panjang untuk bertemu keluarga.”
Pengamanan Lebaran bukan sekadar agenda tahunan administratif, melainkan ujian nyata bagi kapasitas negara dalam melindungi rakyatnya ketika jutaan orang bergerak serentak dalam arus sosial dan ekonomi yang sangat besar.
Setelah mengikuti rapat koordinasi tersebut, Asisten II Setda Muba Alva Elan, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin siap menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat.
Ia menyatakan langkah tersebut sejalan dengan instruksi Bupati Musi Banyuasin H. M. Toha Tohet, S.H., dan Wakil Bupati Kyai Abdur Rohman Husen agar seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi lintas sektor.
“Pemkab Muba siap menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri. Sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati, kami akan memperkuat koordinasi dengan seluruh elemen, khususnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk memastikan kesiapan daerah menjelang Idul Fitri,” ujar Alva Elan.
Koordinasi tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta lembaga terkait yang memiliki peran dalam pengendalian inflasi, pengamanan wilayah, serta pengaturan transportasi selama periode Lebaran.
Inflasi bahan pokok menjelang hari raya selalu menjadi persoalan sensitif karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan keluarga.
Ketika harga kebutuhan pokok melonjak tanpa pengendalian yang serius, yang terpukul pertama kali adalah rakyat kecil yang penghasilannya tidak ikut naik. Situasi seperti itu adalah bentuk ketidakadilan ekonomi yang tidak boleh dibiarkan menjadi tradisi tahunan.
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai langkah pengendalian inflasi diharapkan mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok serta memastikan distribusi logistik berjalan lancar.
Forum rapat koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang bertujuan memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.
Rangkaian persiapan menjelang Idul Fitri menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menghadapi tantangan administratif, tetapi juga tanggung jawab sosial yang besar dalam menjaga stabilitas ekonomi, keamanan transportasi, serta kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan pulang kampung, karena bagi jutaan warga Indonesia, mudik bukan sekadar perjalanan tahunan, melainkan ritual emosional yang mempertemukan kembali keluarga, harapan, dan keyakinan bahwa negara hadir menjaga keselamatan serta kesejahteraan rakyatnya di setiap kilometer perjalanan.
