Aspirasimediarakyat.com, Semarang — Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Semarang menggelar aksi demonstrasi dengan mendatangi Markas Kodim 0733 Semarang sebagai bentuk tekanan politik dan ekspresi kegelisahan terhadap arah kebijakan nasional, sekaligus menyuarakan tuntutan reformasi institusional yang menyentuh relasi sipil-militer, akuntabilitas kekuasaan, serta keberlanjutan program pemerintah yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sistemik bagi kepentingan publik luas.
Aksi yang berlangsung pada Kamis sore, 9 April 2026, itu dimulai dengan konsolidasi massa di depan Kantor Pos Johar, yang terletak di ujung Jalan Pemuda. Dari titik tersebut, mahasiswa kemudian bergerak menuju Markas Kodim 0733 Semarang sekitar pukul 15.15 WIB.
Pergerakan massa berlangsung tertib namun penuh tekanan simbolik. Jalan Pemuda yang menjadi salah satu pusat aktivitas kota berubah menjadi ruang artikulasi kritik, di mana mahasiswa membawa berbagai tuntutan yang mencerminkan kegelisahan terhadap dinamika politik nasional.
Di depan markas militer tersebut, orasi-orasi mulai menggema. Salah satu tuntutan yang paling mencolok adalah desakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.
“Turunkan Prabowo-Gibran,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando, yang disambut sorakan massa. Seruan ini menjadi simbol akumulasi ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak secara optimal kepada kepentingan publik.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan perkara Nomor 157/PUU-XXIII/2025. Gugatan tersebut berkaitan dengan isu yang lebih luas mengenai batas kewenangan dan independensi institusi negara.
Tuntutan lain yang mengemuka adalah penarikan militer dari jabatan sipil serta ruang-ruang sipil. Isu ini kembali menghidupkan diskursus klasik mengenai batas antara kekuatan militer dan otoritas sipil dalam sistem demokrasi.
Mahasiswa juga meminta pengusutan tuntas kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus, termasuk pihak-pihak yang diduga berada di belakang peristiwa tersebut. Kasus ini dinilai sebagai indikator penting terkait perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum.
Dalam orasi yang disampaikan, massa juga menuntut reformasi kewenangan peradilan militer. Mereka menilai bahwa sistem yang ada saat ini masih menyisakan ruang yang dapat menghambat prinsip keadilan dan transparansi.
Selain itu, tuntutan pencopotan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto turut disuarakan. Seruan ini memperlihatkan bagaimana aksi tersebut tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga menyentuh struktur kepemimpinan tertinggi dalam institusi militer.
“Mahasiswa juga mendesak penghentian segala bentuk represi militer terhadap sipil. Tuntutan ini mencerminkan kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan kekuatan negara yang dapat menggerus ruang kebebasan sipil.”
Seruan “Kembalikan TNI ke barak” menggema secara serentak, menjadi simbol tuntutan agar fungsi militer kembali difokuskan pada pertahanan negara, bukan pada ranah sipil yang seharusnya dikelola oleh otoritas sipil.
Salah satu orator, Septia Linasari (21), mahasiswi Universitas Negeri Semarang, menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai perlu evaluasi menyeluruh. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis yang menurutnya berpotensi menimbulkan persoalan jika tidak dikelola secara tepat.
“Skala prioritas harus jelas. Jangan sampai kebijakan yang ada justru menimbulkan masalah baru yang bersifat sistemik,” ujarnya, menekankan pentingnya perencanaan kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Selain itu, Septia juga mengkritisi program Koperasi Merah Putih yang tengah berjalan. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang, terutama dalam konteks efisiensi anggaran negara yang masih terbebani oleh subsidi energi.
Dalam perspektif kebijakan publik, kritik tersebut mencerminkan tuntutan agar pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas program, terutama yang berkaitan langsung dengan alokasi anggaran dan dampaknya terhadap masyarakat luas.
Aksi ini juga diposisikan sebagai langkah awal. Menurut para peserta, demonstrasi merupakan bentuk tekanan awal yang dapat berkembang menjadi langkah hukum, termasuk pengajuan judicial review, jika tuntutan tidak mendapat respons.
“Aksi ini adalah gertakan awal. Jika tidak direspons, kami akan melanjutkan dengan langkah hukum atau upaya lain,” tegas Septia, menandakan adanya eskalasi strategi gerakan mahasiswa.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi masih menjadi arena kontestasi gagasan dan kritik, di mana mahasiswa memainkan peran sebagai agen kontrol sosial terhadap kebijakan negara.
Namun, di sisi lain, tuntutan yang disampaikan juga mengandung kompleksitas yang memerlukan respons kebijakan yang matang, agar tidak hanya meredam gejolak, tetapi juga menjawab substansi persoalan.
Keterlibatan institusi militer dalam berbagai isu sipil menjadi salah satu titik sensitif yang terus diperdebatkan, mengingat sejarah panjang hubungan sipil-militer di Indonesia.
Dalam kerangka negara hukum, setiap tuntutan yang disampaikan melalui aksi demonstrasi memiliki legitimasi sepanjang dilakukan secara damai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aksi mahasiswa di Semarang ini mencerminkan dinamika demokrasi yang hidup, di mana kritik, tuntutan, dan aspirasi menjadi bagian dari proses koreksi terhadap jalannya pemerintahan.
Gelombang aspirasi yang mengalir dari jalanan hingga ke institusi negara menjadi pengingat bahwa kekuasaan publik tidak berdiri di ruang hampa, melainkan terus diawasi dan diuji oleh kesadaran kolektif masyarakat yang menginginkan tata kelola negara yang transparan, adil, serta berpihak pada kepentingan rakyat sebagai fondasi utama keberlangsungan demokrasi.
