aspirasimediarakyat.com– Kasus dugaan kredit macet yang disalurkan Bank Sumsel Babel (BSB) kepada PT Coffindo sebesar Rp50 miliar pada tahun 2022 berpotensi masuk dalam tindak pidana korupsi. Komjen Pol (Purn) Drs H Susno Duadji, SH, MSc, mengungkapkan bahwa dugaan korupsi sangat menyengat dalam kasus ini, mengingat profil PT Coffindo yang dinilai tidak layak menerima kredit sebesar itu.
Berdasarkan catatan Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI), fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp50 miliar kepada PT Coffindo hanya dijamin oleh tanah seluas satu hektare di Medan dan rumah di Jakarta. Selain itu, PT Coffindo sudah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Mahkamah Agung dengan total utang lebih dari Rp241 miliar. Fasilitas kredit tersebut diduga digunakan untuk menutupi pembayaran bunga di bank lain, mengingat PT Coffindo memiliki pinjaman di empat bank lainnya.
Susno Duadji menyoroti kejanggalan dalam pemberian kredit kepada PT Coffindo. “Perusahaan tersebut berkedudukan di Medan, barang yang dijadikan jaminan kredit sebidang tanah di Medan, Sumatera Utara (Sumut), dan rumah di Jakarta, usaha pun tidak jelas dilakukan di mana. Dari segi Company Profile PT Coffindo dan jaminan kredit sudah aneh kalau diberikan kredit, belum lagi profil direksi dan komisarisnya tidak diketahui,” papar Susno.
Susno mendesak aparat penegak hukum segera mengusut kasus kredit macet senilai Rp50 miliar tersebut. “Harus diusut tuntas oleh Kejati Sumsel, Polda Sumsel dan KPK terkait kredit macet di Bank Sumsel Babel, untuk melihat apakah ada potensi pidana,” ujar Susno. Ia juga menekankan bahwa Bank Sumsel Babel seharusnya lebih mengutamakan pemberian kredit kepada warga dan perusahaan yang berdomisili di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel-Babel) untuk kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumsel dan Babel.
Kritik Terhadap Direksi Bank Sumsel Babel
Susno juga mengkritik tindakan Bank Sumsel Babel yang dianggap mencederai perasaan warga Sumsel-Babel selaku pemilik bank. “Mestinya seluruh direksi lama tidak patut diperpanjang masa jabatannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel-Babel harus membatalkan perpanjangan masa jabatan direksi lama. Ingat, prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan perbankan, salah satu wujudnya dalam bentuk pemberian kredit,” ungkap Susno.
Anggota DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah, SH, MHKes, meminta Gubernur Sumsel dan Gubernur Babel Terpilih Herman Deru dan Hidayat Arsani untuk menganulir atau membatalkan pengangkatan direksi yang terlibat dalam pencairan kredit macet BSB senilai Rp50 miliar. “Pengangkatan direksi terpilih dalam RUPS LB harus dianulir dan dibatalkan untuk meningkatkan citra Bank Sumsel Babel sebagai Bank Pembangunan Daerah yang profesional,” kata Chairul.
Chairul juga menyayangkan sikap Direktur Utama BSB Achmad Syamsudin yang tidak menginformasikan permasalahan kredit macet tersebut kepada OJK Sumsel-Babel dan pemegang saham untuk pencalonan dan pengangkatan direksi. “Harusnya orang yang bermasalah jangan diangkat menjadi direksi karena akibat ketidakhati-hatiannya bank mengalami kerugian. Artinya, dia tidak memiliki kredibilitas, integritas dan kompetensi. Selain itu, dia juga memiliki catatan negatif reputasi keuangan karena mempunyai kredit macet,” tegas politisi asal Partai Demokrat itu.
Saat dikonfirmasi awak media, Penjabat Sementara (Pjs) Sekretaris Perusahaan BSB Ahmad Azhari mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari kasus kredit macet di PT Coffindo. “Akan kami pelajari dulu. Kami tidak berani menjawab karena peristiwanya sudah lama,” ujar Azhari. Dia juga menambahkan bahwa kredit macet di bank sudah biasa terjadi karena banyak faktor yang menyebabkan kredit nasabah menjadi macet.
