Aspirasimediarakyat.com — Ketika rakyat berharap harga haji bisa turun, di Senayan justru berlangsung pertarungan senyap yang tak kalah panas dari sidang politik. Di balik meja rapat Komisi VIII DPR RI, perdebatan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 meletup seperti bara yang disiram bensin. Anggota dewan bersilang pendapat, kementerian bersikeras dengan kalkulasinya, sementara kepentingan rakyat — para calon jemaah — menjadi taruhan di tengah riuh suara dan skors berulang.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, akhirnya membeberkan bahwa rapat yang biasanya memakan waktu hingga dua minggu itu kali ini hanya berlangsung satu hari satu malam. Tapi singkatnya waktu bukan berarti mudah. “Kita sudah rapat penuh satu hari satu malam, bahkan ada tiga kali skors untuk memberi kesempatan berunding,” kata Marwan dalam sidang bersama Kementerian Haji dan Umrah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Skors tiga kali menandakan betapa alotnya proses penetapan BPIH. Setiap jeda dimanfaatkan untuk negosiasi tertutup antarfraksi dan antara Panja DPR dengan pihak kementerian. Di sela-sela rapat, suasana memanas. “Ada yang sampai teriak-teriak, pokoknya cukup seru. Tapi akhirnya kata sepakat tetap bisa dicapai,” ujar Marwan, menyingkap sisi dramatis dari proses yang jarang diketahui publik.
Kesepakatan ini memang luar biasa. Dalam satu malam penuh, angka ratusan triliun rupiah diperhitungkan, dikalkulasi, dan diperdebatkan dengan ketat. Hasil akhirnya: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 H/2026 M ditetapkan sebesar Rp87.409.365 per jemaah, dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung langsung calon jemaah sebesar Rp54.193.807.
Marwan menyebut, komposisi biaya itu diambil dari dua sumber utama: setoran langsung jemaah dan nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Nilai manfaat yang digunakan untuk BPIH 2026 sebesar Rp6,69 triliun, turun dari tahun lalu yang mencapai Rp6,83 triliun,” ujarnya.
Ia menegaskan, penurunan biaya ini bukan sekadar angka simbolik, tapi hasil dari efisiensi dan optimalisasi nilai manfaat haji. Bipih tahun 2026 turun sekitar Rp1,2 juta dibanding tahun sebelumnya, dan BPIH secara keseluruhan turun Rp2,89 juta. “Ini bentuk komitmen bersama DPR dan pemerintah agar pelayanan haji makin berkualitas namun tetap rasional,” kata Marwan.
“Namun, di balik angka dan diplomasi politik itu, ada aroma getir yang tidak bisa dihindari. Para legislator tahu betul, setiap rupiah dari biaya haji adalah jerih payah rakyat kecil yang menabung bertahun-tahun demi bisa ke Tanah Suci. Di sinilah ketegangan sering muncul — antara idealisme melayani dan kenyataan birokrasi yang kerap membebani.”
“Apakah hebatnya Menteri Haji atau hebatnya Ketua Panja?” kelakar Marwan yang sempat memecah ketegangan ruang sidang. Ia memuji kerja cepat Panitia Kerja (Panja) Haji yang dipimpin Abdul Wachid, serta koordinasi apik dengan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf. “Biasanya dua minggu baru selesai, ini satu malam. Saya tidak tahu ini karena hebatnya menteri atau panjanya,” ujarnya sambil tertawa ringan.
Wachid sendiri mengaku sudah lupa berapa kali ia menjadi Ketua Panja Haji. “Sudah keempat kali, mungkin lebih,” katanya, disambut tawa kecil di tengah ketegangan rapat. Tetapi di balik canda itu, terdapat keseriusan dalam menjaga keseimbangan antara kemampuan jemaah dan kebutuhan operasional haji.
DPR RI menegaskan bahwa keputusan final ini diambil setelah memperhitungkan seluruh komponen, mulai dari biaya penerbangan, akomodasi di Makkah dan Madinah, hingga biaya hidup atau living cost. Marwan menyebut, 62 persen dari total biaya akan ditanggung jemaah, sedangkan 38 persen sisanya berasal dari nilai manfaat yang dikelola BPKH.
Panja DPR memastikan pembahasan ini tetap mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menegaskan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. “Ini bukan sekadar angka. Kita bicara tentang hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan terbaik dengan biaya yang wajar,” tegas Marwan.
Namun publik juga diingatkan untuk tidak hanya melihat penurunan biaya sebagai kemenangan semata. Pengawasan terhadap penggunaan nilai manfaat BPKH menjadi penting agar tidak ada kebocoran atau penyimpangan. Laporan BPK beberapa tahun terakhir menunjukkan potensi inefisiensi dalam pengelolaan dana haji, meski tidak sampai pada level pelanggaran hukum.
Di sinilah kontrasnya: di saat DPR dan pemerintah bicara soal efisiensi, di lapangan masih ditemukan keluhan tentang kualitas layanan, keterlambatan penerbangan, dan ketimpangan fasilitas antar-kloter. “Kami akan terus evaluasi, karena setiap rupiah biaya haji adalah amanah umat,” ujar Marwan.
Rapat yang berlangsung marathon itu menjadi simbol ketegangan antara keinginan melayani umat dan kepentingan fiskal negara. Ada yang menyebut, penetapan cepat ini bagian dari upaya menenangkan publik di tengah sorotan tajam soal pengelolaan dana haji.
Tapi di sisi lain, efisiensi ini juga menandakan kemajuan. Untuk pertama kalinya, DPR dan Kementerian Haji mampu menekan biaya tanpa mengorbankan fasilitas utama. Langkah ini bisa menjadi preseden positif menuju tata kelola haji yang lebih transparan.
Bagi sebagian anggota dewan, keputusan ini adalah momentum penting untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil. “Kami tidak ingin haji hanya jadi mimpi bagi yang kaya. Negara wajib memastikan keadilan bagi seluruh umat,” ujar salah satu anggota Panja yang enggan disebut namanya.
Namun, sorotan publik tak berhenti di situ. Banyak pihak menuntut agar pemerintah memperjelas alur pengelolaan nilai manfaat haji dan mengaudit seluruh kontrak dengan pihak ketiga, terutama maskapai dan penyedia akomodasi di Arab Saudi.
Satu hal yang pasti, sidang maraton itu bukan sekadar soal angka — tapi soal amanah. Di tengah teriakan, skors, dan negosiasi alot, rakyat menunggu bukti bahwa jerih payah mereka benar-benar dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Dan di balik semua itu, suara rakyat bergema lirih di luar gedung megah Senayan: jangan lagi haji dijadikan proyek, tapi ibadah yang dimuliakan. Sebab di antara angka-angka yang diturunkan dan nilai manfaat yang diklaim, ada jutaan doa yang menunggu untuk diterbangkan ke Tanah Suci — dengan harapan, bukan kecurigaan.
