Aspirasimediarakyat.com — Rapat antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Badan Anggaran DPR pada Kamis (18/9/2025) menghasilkan keputusan yang menyesakkan dada rakyat kecil: defisit RAPBN 2026 dilebarkan dari 2,48% menjadi 2,68%. Angka ini memang masih di bawah batas 3% sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, tapi di balik narasi manis “pro-growth” tersimpan permainan busuk yang kerap jadi pintu masuk para garong berdasi untuk mengeruk uang rakyat tanpa rasa malu.
Purbaya berdalih pelebaran defisit ini diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. “Itu masih 2%-3%, jadi enggak usah takut. Kita tetap hati-hati,” ujarnya dengan enteng, seolah rakyat yang hidup dari upah harian harus percaya begitu saja bahwa utang baru ini kelak berbuah kesejahteraan. Padahal, sejarah telah mengajarkan: setiap rupiah yang dicatat dalam defisit adalah beban yang dipikul rakyat hingga ke anak cucu.
Tambahan belanja negara sebesar Rp56,2 triliun menjadi alasan pelebaran defisit. Dari angka itu, lonjakan terbesar ada pada pos transfer ke daerah, dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. Angka-angka ini terdengar manis, tapi siapa yang bisa menjamin tidak ada maling kelas kakap yang siap mencaplok dana transfer tersebut lewat proyek fiktif, mark up anggaran, atau setan keparat berlabel “biaya administrasi”?
Di sisi lain, target pendapatan negara hanya naik Rp5,9 triliun. Kenaikan penerimaan pajak tampak lesu, sementara penerimaan negara bukan pajak naik Rp4,2 triliun. Jelas terlihat jurang besar: kebutuhan belanja melonjak Rp56,2 triliun, tapi pemasukan hanya ditambal recehan. Hasilnya? Defisit melebar Rp50,3 triliun. Celah empuk bagi lintah penghisap darah rakyat untuk berpesta pora.
Ketua Banggar Said Abdullah bahkan tanpa ragu meminta persetujuan forum atas postur baru itu. Semua peserta mengangguk serempak. Rakyat kecil tidak diberi ruang bersuara, sementara ruang fiskal jadi bancakan elit politik yang bersekutu dengan pengusaha rakus.
Bank Indonesia pun tidak ketinggalan ikut mengalirkan likuiditas. Gubernur Perry Warjiyo terang-terangan mengaku kebijakan moneter diarahkan “all out” untuk pro-growth. Suku bunga sudah diturunkan enam kali hingga menyentuh 4,75%, level terendah sejak 2022. Namun di balik jargon itu, terselip fakta getir: setiap pelonggaran moneter sering kali dinikmati para pemodal besar, sementara pedagang kecil di pasar tradisional tetap kesulitan mengakses kredit murah.
BI bahkan membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp217 triliun untuk menopang fiskal. Lagi-lagi uang negara dialirkan ke kantong perbankan dan pemodal besar, bukan ke perut rakyat yang lapar. Apakah ini benar-benar stimulus ekonomi, atau hanya panggung untuk melestarikan bancakan oligarki?
“Kucuran likuiditas jumbo Rp384 triliun dari kebijakan makroprudensial ditambahkan demi “dorongan kredit”. Namun data menunjukkan kredit perbankan justru melambat. Per Juli 2025 hanya tumbuh 7,03% YoY, jauh lebih rendah dari 12,40% pada Juli 2024. Bukankah ini bukti nyata bahwa guyuran dana triliunan ke bank-bank Himbara lebih sering jadi bancakan internal ketimbang disalurkan ke UMKM atau petani kecil yang kian terhimpit?”
Purbaya mencoba membela diri dengan analogi usang soal ayam dan telur. Menurutnya, pemerintah menambah likuiditas terlebih dahulu, maka ekonomi akan bergerak. Namun rakyat sudah kenyang dengan janji manis. Likuiditas yang katanya untuk “ekonomi” justru berakhir di rekening korporasi besar, sementara pasar rakyat tetap sepi pembeli.
Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan injeksi dana besar ke sistem perbankan nyaris selalu diikuti oleh permainan rente. Bank mengeruk bunga simpanan, sementara bunga kredit untuk rakyat kecil tak kunjung turun signifikan. Inilah bentuk perampokan halus: uang rakyat yang dipajaki, diputar kembali untuk menguntungkan elit.”
Purbaya berdalih penambahan likuiditas tak akan berlebihan, bahkan menyebut base money dua digit cukup mendorong pertumbuhan. Namun rakyat bertanya: pertumbuhan untuk siapa? Apakah untuk anak-anak miskin di desa yang putus sekolah, atau untuk konglomerat yang makin rakus menumpuk harta haram?
Ironisnya, setiap langkah kebijakan selalu dikemas dengan istilah indah: pro-growth, sinergi fiskal-moneter, likuiditas terjaga. Padahal, rakyat melihat kenyataan di lapangan: harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sempit, dan akses kesehatan makin sulit. Di sisi lain, pejabat berdasi tetap berkeliling dengan mobil mewah, makan malam di hotel bintang lima, dan mencaplok kursi komisaris di BUMN.
Defisit anggaran seharusnya menjadi alarm bagi bangsa. Namun di tangan elit rakus, defisit justru dijadikan karpet merah untuk menutup kegagalan, sembari membuka celah baru untuk garong berdasi merampok lewat proyek-proyek negara.
Ketika rakyat menjerit karena subsidi dipangkas, mereka justru bersembunyi di balik angka-angka makroekonomi. Mereka bicara pertumbuhan, tapi rakyat hanya melihat penderitaan. Mereka bicara fiskal sehat, tapi rakyat tahu siapa yang paling banyak menghisap darah dari kebijakan itu.
Lalu siapa yang akan memastikan pelebaran defisit ini tidak berubah jadi ladang garong uang rakyat? Apakah KPK sanggup membongkar permainan licik di balik proyek raksasa APBN? Ataukah aparat hukum hanya jadi penonton yang menutup mata ketika maling kelas kakap berpesta di meja anggaran?
Rakyat tidak bisa lagi sekadar percaya pada janji “pro-growth” atau “sinergi”. Yang mereka lihat adalah kontras telanjang: elit menggelar pesta di atas meja anggaran, sementara rakyat kecil mengais sisa di bawahnya.
Keputusan pelebaran defisit RAPBN 2026 boleh saja disepakati di Senayan, tapi sejarah akan mencatat siapa saja yang membiarkan negeri ini dikebiri oleh para pengumpul harta haram berbaju resmi.
Pada akhirnya, publik berhak menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Karena setiap rupiah dari defisit itu berasal dari keringat rakyat. Dan jika kebijakan ini kembali jadi bancakan para garong berdasi, rakyat berhak menyebutnya pengkhianatan.
Pemerintah, DPR, maupun otoritas terkait diminta untuk menjelaskan secara jujur ke mana aliran dana defisit ini akan berlabuh. Namun satu hal pasti: rakyat tak akan diam bila uang mereka terus dijadikan santapan empuk oleh setan keparat yang mengaku wakil negara.
