Aspireasimediarakyat.com — Pemerintah menetapkan alokasi belanja prioritas sebesar Rp 2.567,9 triliun dalam APBN 2026, sebuah manuver fiskal besar yang diklaim sebagai fondasi menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan. Namun di tengah angka-angka jumbo itu, publik kembali bertanya soal efektivitas, penyerapan, dan penyaluran manfaat—apakah anggaran akan benar-benar sampai ke rakyat atau kembali menguap di tikungan kebijakan.
Pada saat bersamaan, di balik kalkulasi dingin yang dibacakan dalam forum resmi, mengalir keresahan sosial yang tak pernah sepenuhnya padam: negeri ini seperti tengah menanak nasi dengan periuk bocor—air dituang dari berbagai sisi, tetapi panas tidak pernah cukup untuk mengenyangkan semua orang. Rakyat sudah terlalu sering menjadi saksi bagaimana anggaran raksasa berubah menjadi asap yang tak pernah mengisi piring mereka; dan justru di titik inilah APBN 2026 diuji, apakah ia benar-benar menjadi jembatan kesejahteraan atau sekadar menambah daftar panjang janji yang berderak tanpa nyawa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah mengoptimalkan seluruh potensi fiskal agar program prioritas berjalan efektif. Ia menyebut angka Rp 2.567,9 triliun berasal dari total APBN 2026 sebesar Rp 3.842 triliun. “Ini untuk menjaga momentum ekonomi nasional,” ujarnya dalam Rapimnas Kadin, Senin (1/12).
Airlangga menjelaskan prioritas pertama adalah ketahanan energi, yang menyerap Rp 402,4 triliun. Porsi terbesar itu terutama digunakan untuk subsidi energi, sebagai bantalan daya beli masyarakat. Pemerintah menilai stabilitas energi merupakan syarat fundamental pertumbuhan dan produktivitas nasional.
Prioritas kedua ialah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan anggaran Rp 335 triliun. Program ini kini menjangkau 44 juta penerima dan ditargetkan meningkat menjadi 80 juta penerima pada Mei–Juni 2026. Pemerintah menilai program ini memiliki dampak besar terhadap sektor pangan, pendidikan, dan kesehatan anak.
Pakar kebijakan pangan dari IPB, Asti Rahmadini, menilai bahwa program ini berpotensi memperkuat ekosistem pangan nasional bila distribusinya mengutamakan petani lokal. “Anggaran besar tidak ada artinya bila rantai pasokan masih dikuasai segelintir aktor. Rakyat butuh jaminan bahwa uang negara kembali berputar di desa dan pasar rakyat,” katanya.
Prioritas berikutnya adalah pendidikan, dengan alokasi Rp 757,8 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk pengembangan sekolah unggulan, peningkatan kualitas sekolah rakyat, serta renovasi fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap renovasi tersebut menyelesaikan persoalan ketimpangan infrastruktur pendidikan yang selama ini timpang antarwilayah.
Bidang kesehatan memperoleh anggaran Rp 244 triliun. Fokusnya adalah penguatan layanan dasar dan fasilitas kesehatan, termasuk pemerataan tenaga medis dan peningkatan kapasitas layanan puskesmas. Anggaran ini juga diarahkan untuk memperkuat deteksi dini penyakit menular.
Selain itu, ketahanan pangan mendapat alokasi Rp 164,4 triliun, yang mencakup penguatan produksi nasional dan stabilisasi rantai pasokan. Ini menjadi kunci penting di tengah ancaman perubahan iklim dan volatilitas harga komoditas.
Sektor UMKM dan koperasi dianggarkan Rp 181,8 triliun. Pemerintah mengklaim dukungan ini merupakan penguatan fondasi ekonomi rakyat. Namun, sejumlah pengamat mencatat bahwa efektivitas bantuan UMKM sering terhambat oleh birokrasi dan minimnya akses informasi di daerah.
Di sektor pertahanan, pemerintah mengalokasikan Rp 424 triliun untuk modernisasi alutsista dan peningkatan kapabilitas nasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Dalam konteks perdagangan global, anggaran Rp 57,7 triliun ditujukan untuk akselerasi investasi, peningkatan ekspor, dan perluasan pasar internasional. Pemerintah menargetkan produk nasional mampu menembus pasar baru dan meningkatkan nilai tambah industri domestik.
Pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada, Dimas Santoso, mengingatkan bahwa ekspansi fiskal harus diikuti transparansi penuh. “Anggaran jumbo bukan masalah. Masalahnya adalah memastikan setiap rupiah berpindah dari dokumen negara ke aktivitas nyata yang bisa dilihat dan diukur publik,” ujarnya.
Anggaran raksasa ini masih harus berhadapan dengan jalur distribusi lama yang kadang seperti labirin tak berujung; celah-celah bocor yang dihuni para pemburu rente; dan birokrasi yang gemuk seperti leviathan yang makan lebih banyak daripada memberi makan. Paragraf keras ini menegaskan bahwa tanpa pembenahan struktural, uang negara bisa saja terperangkap dalam pusaran syahwat kuasa, menjauh dari tangan rakyat yang membutuhkan.
Di luar prioritas tersebut, pemerintah juga memperpanjang kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan hingga 2027. Kebijakan itu didukung penyaluran KUR perumahan Rp 130 triliun, yang diharapkan mempercepat penyediaan hunian masyarakat dan mengurangi backlog perumahan nasional.
Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa ekspansi belanja fiskal dalam APBN 2026 tetap membawa risiko: utang harus dikelola secara hati-hati, subsidi harus tepat sasaran, dan program jangka panjang tidak boleh bergantung pada politik populis yang menggerus disiplin fiskal.
Publik juga menyoroti bahwa belanja besar untuk energi seharusnya tidak hanya mengalir ke subsidi, tetapi juga diarahkan untuk transformasi energi bersih. Dalam konteks krisis iklim global, ketergantungan pada energi fosil akan menjadi biaya berat di masa depan.
Selain itu, program MBG memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi tumpang tindih data, fiktifnya penerima, atau deviasi anggaran. Pengamat perlindungan sosial Raden Yulita menilai bahwa akurasi data penerima masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak agar laporan realisasi anggaran dibuka secara berkala dalam format yang mudah diakses masyarakat. Transparansi ini penting untuk memastikan kontrol publik berjalan efektif.
Sekarang muncul satu pertanyaan yang mencuat lebih nyaring dari lainnya: apakah APBN 2026 menjadi pelindung atau sekadar payung yang robek oleh kepentingan elite? Rakyat tidak butuh janji gemerlap, mereka butuh bukti yang menyala. Sebab anggaran negara yang mencapai triliunan rupiah itu tak ada gunanya bila tetap terperangkap dalam gedung-gedung ber-AC, sementara petani, buruh, nelayan, dan pekerja informal masih berjuang mengisi piring hari ini. Inilah seruan bahwa uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan tersesat di kota-kota tembok kaca yang tak pernah tidur.
