Aspirasimediarakyat.com — Peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Banyuasin pada 10 April 2025 menjadi momentum reflektif yang mempertemukan simbol perayaan dengan tuntutan nyata pembangunan, di tengah dinamika capaian ekonomi, penurunan kemiskinan, serta dorongan integrasi kebijakan daerah dengan agenda nasional yang menuntut konsistensi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Banyuasin yang digelar di Gedung DPRD Banyuasin berlangsung dalam nuansa formal sekaligus penuh makna, mempertemukan unsur pemerintah daerah, legislatif, Forkopimda, serta elemen masyarakat dalam satu forum strategis yang tidak hanya seremonial, tetapi juga sarat pesan pembangunan.
Ketua DPRD Banyuasin, Abdul Rais, SM, memimpin jalannya rapat dengan penekanan pada pentingnya sinergi lintas sektor, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan menuju visi Banyuasin Bangkit, Adil, dan Sejahtera.
Momentum tersebut semakin diperkuat oleh paparan Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., yang menegaskan akar historis pembentukan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang membawa mandat besar bagi tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam rentang waktu 24 tahun, perjalanan Banyuasin digambarkan sebagai proses dinamis yang tidak terlepas dari tantangan struktural maupun capaian progresif, mencerminkan wajah pembangunan daerah yang terus bergerak, meski tidak selalu berjalan dalam garis lurus.
Penetapan tanggal 10 April sebagai hari jadi melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 memperkuat legitimasi historis sekaligus menjadi titik evaluasi berkala atas capaian dan kekurangan yang masih harus diperbaiki dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Askolani menegaskan bahwa peringatan ini tidak boleh berhenti pada seremoni simbolik, melainkan harus menjadi ruang refleksi atas kualitas kebijakan publik, efektivitas program pembangunan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara konkret.
Ia mengungkapkan bahwa pada akhir masa jabatan periode pertama, indikator makro seperti angka kemiskinan dan pengangguran menunjukkan tren penurunan, sementara pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, meski tetap memerlukan penguatan di sektor riil.
Dalam konteks kebijakan, pemerintah daerah berkomitmen mengintegrasikan program prioritas kabupaten dengan kebijakan provinsi serta agenda nasional, termasuk penyelarasan dengan visi pembangunan yang lebih luas melalui pendekatan lintas sektor.
Pada periode kedua kepemimpinannya, fokus pembangunan diarahkan pada percepatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan berbasis masyarakat.
Banyuasin yang kini tercatat sebagai produsen padi terbesar ketiga di Indonesia menjadi indikator penting bahwa sektor agraria masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah, sekaligus membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan petani jika dikelola secara optimal.
“Komitmen pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan dipandang sebagai fondasi penting dalam memperkuat konektivitas wilayah, membuka akses ekonomi, serta mengurangi kesenjangan antar kawasan yang masih menjadi pekerjaan rumah.”
Dalam pidatonya, Askolani juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan semangat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas sebagai nilai dasar dalam membangun daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, S.H., M.M., memberikan catatan kritis bahwa peringatan hari jadi tidak boleh berhenti pada seremoni, melainkan harus diikuti dengan capaian pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar evaluasi kebijakan, sehingga setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dari tahun ke tahun.
Meskipun usia Banyuasin tergolong muda, capaian penurunan angka kemiskinan hingga satu digit menjadi indikator positif, ditambah potensi sumber daya alam seperti kelapa, kelapa sawit, migas, batu bara, dan sektor perikanan yang menjanjikan.
Namun demikian, potensi tersebut juga membawa tantangan dalam hal pengelolaan yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan, agar tidak terjebak dalam pola eksploitasi yang justru merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
Dalam kerangka kolaborasi, pemerintah provinsi berencana menggandeng berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya, guna memperkuat sinergi pembangunan antar daerah di Sumatera Selatan.
Agenda rapat juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Sriwijaya dan STIK Bina Husada dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sebagai langkah strategis dalam penguatan sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
Kehadiran berbagai pejabat lintas daerah dan unsur masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan Banyuasin tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem regional yang saling terhubung dan membutuhkan koordinasi yang solid.
Dalam perspektif yang lebih luas, peringatan hari jadi ini mengandung pesan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari capaian angka dan proyek fisik, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, memperkecil kesenjangan, serta memastikan distribusi manfaat yang adil, sehingga ruang partisipasi publik tetap terbuka dan transparansi menjadi prinsip yang terus dijaga dalam setiap proses pengambilan keputusan.
