Aspirasimediarakyat.com — Deklarasi pendirian Partai Gerakan Mandiri Bangsa atau Partai Gema Bangsa dibaca sebagian kalangan sebagai penanda dinamika baru politik nasional, ketika kesehatan demokrasi Indonesia dinilai tengah memasuki masa pancaroba, ruang partisipasi publik menyempit, dan kepercayaan rakyat pada institusi politik terus diuji oleh praktik kekuasaan yang jauh dari meritokrasi, sehingga kemunculan partai baru kembali memantik perdebatan tentang substansi pembaruan, kualitas gagasan, serta relevansinya bagi kepentingan rakyat luas.
Deklarasi partai tersebut mendapat sambutan dari sejumlah tokoh nasional, salah satunya mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2014–2016, Sudirman Said, yang menilai kehadiran Partai Gema Bangsa sebagai sinyal positif di tengah situasi demokrasi yang kehilangan energi aktivisme dan gagasan segar.
Sudirman memandang pendirian partai politik baru bukan sekadar penambahan entitas elektoral, melainkan dapat menjadi medium agregasi ide dan konsolidasi pemikiran bagi kelompok-kelompok yang merasa tersisih dari proses politik formal selama ini.
Dalam pandangannya, ketika para aktivis memilih berserikat melalui organisasi politik, keputusan tersebut merefleksikan sikap yang relevan dan konstruktif, sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan ruang baru untuk memperjuangkan nilai dan agenda kebangsaan secara lebih terstruktur.
Ia juga menyinggung kondisi demokrasi Indonesia yang dinilainya sedang mengalami krisis napas aktivisme, berbeda dengan era awal republik ketika politik dihidupi oleh perdebatan ideologis dan keberanian moral para pendiri bangsa.
Menurut Sudirman, harapan tidak realistis bila publik masih membayangkan dinamika aktivisme politik dengan corak dan intensitas seperti masa Hatta, Sukarno, Yamin, atau Natsir, namun kebutuhan akan politik berbasis gagasan tetap menjadi tuntutan zaman.
Apresiasi khusus disampaikan kepada para pendiri dan penggerak Partai Gema Bangsa yang dinilai berinisiatif menghadirkan wadah baru sekaligus wajah alternatif dalam lanskap politik nasional yang cenderung stagnan.
Ia menyoroti visi partai tersebut yang menempatkan penguatan desentralisasi sebagai agenda utama, sebuah isu yang selama ini sering terpinggirkan dalam praktik kebijakan meski secara konstitusional menjadi fondasi penting penyelenggaraan negara.
Penguatan otonomi daerah, menurut Sudirman, hanya akan bermakna bila diikuti dengan komitmen serius terhadap otonomi fiskal, sehingga daerah memiliki ruang kebijakan dan kapasitas anggaran yang memadai untuk melayani kepentingan publiknya sendiri.
Langkah tersebut dinilainya sebagai sikap dewasa untuk memperbaiki mutu demokrasi dan tata kelola negara, terutama dalam menjawab ketimpangan pusat–daerah yang selama ini menjadi sumber ketidakpuasan sosial dan politik.
“Di tengah wacana tersebut, meritokrasi kembali diangkat sebagai ruh demokrasi yang harus dihidupkan, di mana kepemimpinan lahir dari prestasi, rekam jejak, integritas, dan kapasitas, bukan semata kedekatan atau garis keturunan.”
Pada titik ini, politik yang disandera oleh nepotisme tampak seperti panggung sandiwara murahan, tempat kepentingan sempit dipuja sementara akal sehat publik dipaksa bertepuk tangan, sebuah ironi yang perlahan menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap demokrasi itu sendiri.
Isu meritokrasi dinilai sangat relevan dengan keresahan publik, terutama generasi muda, yang kian sering menyaksikan praktik nepotisme menjadi hal lumrah dalam rekrutmen kekuasaan dan jabatan strategis.
Sudirman menyebut nepotisme sebagai penyakit kronis yang memupus harapan mereka yang bekerja keras dengan profesionalisme dan keringat sendiri, sekaligus mengkhianati prinsip keadilan yang menjadi fondasi negara hukum.
Fenomena ketidakadilan struktural semacam ini bukan sekadar cacat moral, melainkan luka sosial yang dibiarkan menganga dan berpotensi mematikan kepercayaan publik terhadap sistem politik secara keseluruhan.
Dalam acara deklarasi tersebut, Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, secara terbuka menyapa Sudirman Said dan melontarkan ajakan agar tokoh tersebut bersedia memperkuat barisan partai, yang disambut antusias para hadirin.
Sudirman menanggapi suasana itu dengan harapan agar partai baru tidak berhenti pada euforia pendirian, tetapi benar-benar menghadirkan pembaruan dalam praktik politik, etika kekuasaan, dan keberpihakan kebijakan.
Ia menekankan bahwa partai politik seharusnya menjadi darah segar bagi hidupnya kembali jiwa aktivisme, sekaligus instrumen pemulihan kepercayaan publik terhadap demokrasi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara.
Kepercayaan publik, menurutnya, hanya dapat dipulihkan bila demokrasi dijalankan secara konsisten sebagai alat untuk menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945, bukan sekadar prosedur elektoral tanpa substansi bagi kehidupan masyarakat.
