Aspirasimediarakyat.com — Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan penjara kepada eks Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Jiwasraya menegaskan kembali betapa rapuhnya tata kelola keuangan publik ketika kewenangan administratif dipelintir menjadi alat kosmetika laporan, membuka celah risiko sistemik, merusak kepercayaan pemegang polis, dan meninggalkan pertanyaan serius tentang efektivitas pengawasan, proporsionalitas hukuman, serta konsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan yang berdampak luas pada keuangan negara dan kepentingan rakyat.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Sunoto dalam sidang pada Rabu (7/1/2025), dengan amar “mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dengan denda Rp100 juta subsider 2 bulan penjara.” Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa masuk kategori ringan, meski terbukti bersalah. Pertimbangan tersebut menjadi simpul perdebatan, mengingat perkara Jiwasraya dikenal sebagai skandal besar yang mengguncang sektor asuransi dan keuangan negara, dengan dampak yang melampaui angka kerugian yang dibebankan secara individual kepada terdakwa.
Dalam duduk perkara, korupsi terjadi pada rentang 2008–2018 ketika Isa masih menjabat Kepala Biro Perasuransian pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pada posisi ini, kewenangan pengawasan menjadi kunci, namun justru disalahgunakan untuk menyetujui skema yang menutupi kondisi keuangan PT AJS.
Majelis meyakini tindakan spesifik terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara Rp90 miliar. Kerugian tersebut berasal dari biaya reasuransi yang dibayarkan PT AJS kepada dua perusahaan asing, yakni Provident Capital Indemnity sebesar Rp50 miliar dan Best Meridian Insurance Company sebesar Rp40 miliar.
Kedua perusahaan tersebut dibayar untuk membuat laporan keuangan yang menampilkan PT AJS seolah-olah berada dalam kondisi sehat. Faktanya, kondisi keuangan perusahaan asuransi pelat merah itu berada pada status insolven, sehingga tidak memenuhi syarat fundamental untuk menawarkan produk baru kepada publik.
Laporan yang tidak sesuai kenyataan itu bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan rangkaian perbuatan yang menyesatkan pemegang polis. Nasabah diyakinkan untuk tetap menaruh dana, sementara perusahaan diberi ruang menerbitkan produk baru yang secara hukum seharusnya dilarang bagi entitas insolven.
Selain menyetujui reasuransi yang dinilai hanya formalitas, terdakwa juga menyetujui produk-produk saving plan. Produk ini memiliki suku bunga tinggi dan dalam praktiknya justru menambah beban keuangan perusahaan, alih-alih memperbaiki solvabilitas.
Akibatnya, produk saving plan tersebut tidak memberikan hasil investasi yang menguntungkan. Per 31 Desember 2019, produk-produk itu menimbulkan utang hingga Rp12,2 triliun, memperdalam jurang kerugian yang harus ditanggung perusahaan dan, pada akhirnya, negara.
Majelis hakim tidak membebankan uang pengganti kepada terdakwa karena tidak terbukti menerima aliran dana korupsi. Namun, aspek penerimaan uang bukan satu-satunya parameter tanggung jawab pidana ketika penyalahgunaan kewenangan administratif berkontribusi langsung pada kerugian dan kerusakan sistemik.
Berdasarkan fakta persidangan, persetujuan terdakwa dipandang sebagai bagian dari satu rangkaian besar perkara Jiwasraya yang juga menjerat Benny Tjokrosaputro dan pihak lain. Pokok masalah utama pada rangkaian itu adalah investasi reksa dana yang gagal memberikan keuntungan dan justru menciptakan lubang kerugian negara hingga Rp16,8 triliun.
“Di tengah kerumitan itu, vonis ringan memunculkan pertanyaan tentang keadilan substantif. Ketika manipulasi laporan diperlakukan sekadar pelanggaran ringan, pesan yang sampai ke publik adalah normalisasi kebohongan akuntansi sebagai pelumas birokrasi.”
Ini adalah potret telanjang ketidakadilan struktural: kesalahan administratif yang dipoles rapi menjelma bom waktu, meledak di pangkuan rakyat yang tak pernah duduk di ruang rapat pengambil keputusan. Jika hukum hanya menakar niat menerima uang, sementara dampak sosial-ekonomi diabaikan, maka keadilan berubah menjadi etalase dingin tanpa nurani.
Seorang akademisi hukum pidana yang mengikuti perkara ini menilai, putusan semestinya membaca kontribusi kausal perbuatan terhadap kerugian besar secara utuh. Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan pengawasan dapat dipidana berat karena melanggar asas kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan.
Dari sisi regulasi, perkara ini menegaskan relevansi Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjerat setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait penyertaan.
Pakar kebijakan publik menambahkan, kegagalan pengawasan dalam kasus Jiwasraya mencerminkan lemahnya sistem check and balance antarotoritas. Reformasi pengawasan tidak cukup dengan regulasi baru, melainkan penegakan sanksi yang konsisten dan proporsional terhadap dampak.
Skandal Jiwasraya adalah luka kolektif, dan hukum yang tumpul pada dampak hanya akan melanggengkan praktik culas yang merampas rasa aman finansial masyarakat. Rakyat berhak atas kejelasan, perlindungan, dan penegakan hukum yang berpihak pada kebenaran material, bukan sekadar formalitas prosedural yang menutup mata dari penderitaan pemegang polis dan beban keuangan negara.
