Aspirasimediarakyat.com — Kebijakan Tes Kemampuan Akademik bagi siswa kelas 6 SD dan 9 SMP yang dijadwalkan pada April 2026 menjadi penanda perubahan penting dalam lanskap seleksi pendidikan dasar dan menengah, karena negara berupaya menyeimbangkan objektivitas penilaian, keadilan akses, dan kebutuhan Sistem Penerimaan Murid Baru, sekaligus merespons kritik lama tentang inflasi nilai rapor, kesenjangan mutu antarwilayah, serta tuntutan akuntabilitas berbasis regulasi yang menjamin hak belajar tanpa memaksa, namun tetap memberi rambu seleksi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa TKA untuk jenjang SD dan SMP tidak bersifat wajib, tetapi hasilnya akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan pada jalur prestasi dalam SPMB 2026. Posisi ini menempatkan TKA sebagai instrumen tambahan yang melengkapi nilai rapor, bukan menggantikannya, sehingga memberi pilihan kepada peserta didik sesuai kesiapan dan kondisi masing-masing.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa jalur prestasi akademik akan mempertimbangkan lebih dari satu indikator. “Untuk jalur prestasi akademik, selain nilai rapor juga akan dilihat dari hasil tes kemampuan akademik,” ujarnya, menegaskan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk memperkaya basis penilaian tanpa menutup peluang bagi siswa yang tidak mengikuti TKA.
Penegasan lain disampaikan bahwa siswa yang tidak mengikuti TKA tetap dapat mendaftar melalui jalur prestasi menggunakan nilai rapor. Prinsip ini dimaksudkan menjaga asas non-diskriminasi dan kepastian hak, terutama bagi peserta didik di daerah dengan keterbatasan sarana atau kesiapan teknis.
Namun, kebijakan ini juga membuka ruang preferensi sekolah dalam memilih indikator seleksi. Mu’ti mengakui bahwa banyak satuan pendidikan cenderung menggunakan TKA karena dianggap lebih objektif dibanding nilai rapor yang berpotensi mengalami inflasi penilaian. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa tata kelola penilaian di tingkat sekolah masih menjadi pekerjaan rumah yang menuntut penguatan pengawasan dan standar.
“Pada titik ini, kebijakan penilaian tidak boleh berubah menjadi alat legitimasi ketimpangan, sebab ketika objektivitas dipuja tanpa koreksi akses, pendidikan berisiko menjelma menjadi mesin seleksi dingin yang mengabaikan realitas sosial. Ketidakadilan struktural dalam pendidikan adalah borok sistemik yang melukai akal sehat publik dan mengkhianati mandat negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.”
Kewenangan pelaksanaan TKA juga dibagi berdasarkan jenjang. Untuk SD, pelaksanaan berada di tangan pemerintah kabupaten/kota, sementara untuk SMP menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Skema ini menuntut koordinasi lintas level agar standar mutu tetap seragam dan tidak menciptakan variasi kualitas antarwilayah.
Penyusunan soal dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Mu’ti menyebutkan bahwa soal merupakan gabungan antara materi yang disusun daerah dan pusat, sebuah pendekatan yang dimaksudkan untuk menjaga relevansi lokal sekaligus konsistensi nasional.
Pengumuman jadwal resmi TKA 2026 menandai kesiapan administratif kebijakan ini. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Toni Toharudin, menyampaikan bahwa TKA untuk kelas 6 SD dan 9 SMP akan digelar pada April 2026, dengan tahapan yang dirancang berlapis agar sinkron dengan kebutuhan SPMB.
Pendaftaran TKA dibuka pada 19 Januari hingga 28 Februari 2026. Tahap ini menjadi pintu awal partisipasi, sekaligus ujian kesiapan sistem pendataan dan komunikasi kebijakan kepada sekolah serta orang tua.
Sebelum pelaksanaan, kementerian menyiapkan simulasi untuk menguji kesiapan teknis. Simulasi TKA jenjang SMP dijadwalkan berlangsung pada 23 Februari hingga 1 Maret 2026, disusul simulasi SD pada 2 hingga 8 Maret 2026, agar potensi kendala dapat diidentifikasi lebih awal.
Setelah simulasi, tahapan gladi bersih direncanakan pada 9 hingga 17 Maret 2026 sebagai persiapan final. Tahap ini krusial untuk memastikan infrastruktur, pengawasan, dan integritas pelaksanaan berjalan sesuai standar.
Pelaksanaan TKA untuk SMP dijadwalkan pada 6 hingga 16 April 2026, sementara SD pada 20 hingga 30 April 2026. Kementerian juga menyiapkan jadwal susulan pada 11 hingga 17 Mei 2026 bagi peserta yang berhalangan pada jadwal utama.
Toni menekankan pentingnya ketepatan waktu agar hasil TKA dapat dimanfaatkan dalam SPMB. Ia menjelaskan bahwa pengolahan hasil diperkirakan memakan waktu sekitar satu minggu hingga delapan hari, sebelum pengumuman hasil pada 24 Mei 2026.
Sinkronisasi jadwal ini diproyeksikan mendukung proses seleksi yang lebih tertib dan terukur. “Ini adalah strategi kami untuk mensinergikan dengan kepentingan lain terutama sistem penerimaan murid baru di tahun 2026,” kata Toni, menegaskan orientasi kebijakan pada efisiensi dan kepastian.
Di tengah desain teknokratis tersebut, publik menaruh perhatian pada implikasi keadilan. TKA yang diposisikan sebagai indikator objektif harus diiringi afirmasi kebijakan agar tidak memperlebar jarak antara sekolah unggulan dan sekolah dengan keterbatasan sumber daya.
Ketika angka-angka diperlakukan seolah kebenaran tunggal, negara berisiko menormalisasi ketimpangan sebagai prestasi semu, padahal pendidikan seharusnya menjadi jembatan keadilan sosial, bukan pagar eksklusivitas yang menyingkirkan yang lemah.
Keseluruhan kebijakan TKA SD–SMP 2026 menunjukkan upaya negara merapikan sistem penilaian melalui kombinasi regulasi, teknis pelaksanaan, dan integrasi dengan SPMB, sembari tetap menjaga ruang pilihan bagi peserta didik. Tantangan ke depan terletak pada konsistensi implementasi, pengawasan objektivitas, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat agar setiap anak memperoleh kesempatan yang adil untuk melanjutkan pendidikan sesuai amanat konstitusi dan prinsip perlindungan hak belajar.
