Aspirasimediarakyat.com — Percakapan singkat Presiden RI Prabowo Subianto dengan Kepala BNPB Letjen Suharyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengenai biaya pembangunan sumur bor bagi korban bencana di Sumatera membuka ruang tafsir luas di ruang publik, ketika angka Rp100 juta hingga Rp150 juta yang disebut dalam rapat terbatas negara bertemu dengan sensitivitas rakyat terhadap transparansi anggaran, efektivitas belanja kemanusiaan, dan keadilan distribusi bantuan dalam situasi darurat kebencanaan.
Isu tersebut mencuat setelah warganet memperdebatkan pernyataan para pejabat negara, yang dinilai sebagian publik terlalu normatif, sementara sebagian lain melihatnya sebagai gambaran realistis biaya infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana. Pertanyaan mendasar yang muncul bukan semata soal mahal atau murah, melainkan soal apa saja yang sebenarnya tercakup dalam biaya tersebut.
Dalam rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Presiden Prabowo menanyakan secara langsung besaran biaya pembuatan sumur bor. Kepala BNPB Letjen Suharyanto melaporkan kisaran Rp100 juta, sementara KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menambahkan bahwa biaya dapat mencapai Rp150 juta tergantung kondisi tanah dan kebutuhan teknis lapangan.
Presiden menilai angka tersebut tergolong terjangkau untuk konteks penanganan darurat. Namun ia menekankan satu hal krusial: apakah biaya itu sudah termasuk tenaga kerja. Pertanyaan tersebut menegaskan perspektif negara bahwa kerja kemanusiaan tetap harus menghormati hak dan kesejahteraan prajurit yang terlibat langsung di lapangan.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Donny Pramono kemudian memberikan penjelasan rinci untuk meredam spekulasi publik. Menurutnya, biaya Rp150 juta yang dipersoalkan merujuk pada proyek sumur bor di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang mampu melayani hingga 500 kepala keluarga.
Donny menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sumur bor untuk satu rumah, melainkan sistem pompa hidram yang terintegrasi dengan saluran air dan dapat dimanfaatkan pula untuk irigasi. Dalam konteks itu, biaya besar justru mencerminkan daya guna jangka panjang bagi masyarakat luas.
Ia juga menyampaikan bahwa program serupa telah dijalankan di berbagai daerah lain seperti Banyumas dan Karawang. Artinya, proyek ini bukan kebijakan sporadis, melainkan bagian dari program struktural TNI AD dalam mendukung penyediaan air bersih dan ketahanan masyarakat.
Meski demikian, Donny mengakui pernyataan terbuka mengenai angka biaya tanpa penjelasan teknis yang memadai memang berpotensi menimbulkan salah tafsir. Ia menegaskan TNI AD siap membuktikan langsung di lapangan bahwa biaya pembangunan tersebut sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.
“Di tengah polemik tersebut, situasi lapangan di Sumatera menunjukkan realitas yang jauh lebih mendesak. Tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—masih bergulat dalam proses pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang memporak-porandakan infrastruktur dasar warga.”
Prajurit TNI menjadi salah satu tulang punggung penanganan darurat, mulai dari distribusi logistik, evakuasi medis, hingga pemasangan Jembatan Bailey untuk memulihkan akses masyarakat. Kerja fisik yang berat ini berlangsung di tengah keterbatasan fasilitas dan tekanan waktu.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan bahwa prajurit TNI yang bertugas di lokasi bencana menerima uang harian sebesar Rp165 ribu. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa dana tersebut terdiri dari uang makan Rp45 ribu dan uang lelah Rp120 ribu, sesuai ketentuan Kementerian Keuangan untuk kondisi darurat.
BNPB juga mencatat TNI telah mengajukan dana operasional penanganan bencana sebesar Rp84 miliar. Sebagian dana tersebut telah disalurkan ke Mabes TNI dan Kodam terkait, termasuk Kodam Iskandar Muda, Kodam Bukit Barisan, dan Kodam di Sumatera Barat.
Namun dinamika internal pemerintah kembali mencuat ketika KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan keluhannya dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Banda Aceh. Ia menyatakan prajurit di lapangan hanya mendapatkan dukungan konsumsi, tanpa dukungan logistik lain.
Pernyataan tersebut memantik respons spontan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai persoalan itu berkaitan dengan mekanisme permintaan anggaran. Dialog terbuka antarpetinggi negara itu memperlihatkan bahwa koordinasi anggaran bencana masih menyimpan celah yang perlu dibenahi.
Di sinilah ironi kebijakan bencana tampak telanjang: negara membicarakan triliunan rupiah dalam ruang rapat berpendingin udara, sementara di lapangan prajurit dan warga bertarung dengan lumpur, waktu, dan keterbatasan, seakan kemanusiaan harus menunggu giliran birokrasi untuk bergerak.
Ketika anggaran kemanusiaan diperlakukan seperti komoditas tawar-menawar administratif, rasa keadilan publik tercederai, karena bencana tidak mengenal jeda prosedur dan penderitaan rakyat tidak tunduk pada kalender fiskal.
Skema anggaran penanganan bencana yang hanya dapat disalurkan melalui satu pintu, yakni BNPB, sesungguhnya dirancang untuk akuntabilitas. Namun praktik di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi agar fleksibilitas dan kecepatan respons tidak tereduksi oleh sekat administratif.
Isu biaya sumur bor, insentif prajurit, hingga koordinasi lintas kementerian ini menjadi cermin penting bagi negara dalam menata ulang tata kelola kebencanaan. Transparansi, kejelasan komponen biaya, dan komunikasi publik yang utuh menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Persoalan ini pada akhirnya menegaskan bahwa penanganan bencana bukan sekadar soal angka dan laporan, melainkan tentang bagaimana negara hadir secara adil, cepat, dan manusiawi di tengah krisis, memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi air bersih, jembatan, dan harapan bagi rakyat yang terdampak.
