Aspirasimediarakyat.com — Penegasan kuasa hukum Roy Suryo yang menutup total kemungkinan perdamaian dengan mantan Presiden Joko Widodo dalam polemik keabsahan ijazah perguruan tinggi kembali membuka ruang perdebatan serius tentang transparansi dokumen publik, akuntabilitas pejabat negara, serta batas antara hak warga untuk menggugat kebenaran administratif dan kewajiban hukum negara menjaga kepastian serta ketertiban demokrasi.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, yang menegaskan bahwa jalan damai tidak akan ditempuh dalam perkara yang menyangkut dugaan keabsahan ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo. Menurutnya, pilihan berdamai justru dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.
Ahmad menyatakan, sejak awal pihak Joko Widodo dinilai tidak pernah menunjukkan itikad untuk berdamai. Oleh karena itu, opsi rekonsiliasi dianggap tidak relevan dalam konteks perkara yang diyakini kliennya menyangkut kepentingan publik dan integritas jabatan tertinggi negara.
“Jika kami memilih perdamaian, itu sama saja dengan mendeklarasikan pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ahmad Khozinudin saat mengajukan permohonan gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta, pada November 2025.
Polemik ijazah Presiden ke-7 RI tersebut kembali mencuat seiring proses hukum yang berjalan dan meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dokumen pendidikan pejabat negara. Isu ini tidak lagi berdiri sebagai sengketa personal, melainkan telah bergeser menjadi perdebatan hukum dan etika publik.
Kuasa hukum Roy Suryo lainnya, Abdul Gafur Sangadji, menguatkan posisi tersebut dengan menegaskan keyakinan kliennya bahwa ijazah yang dipersoalkan tidak sah. Menurut Abdul Gafur, Roy Suryo menolak berdamai karena merasa persoalan ini menyangkut kejujuran negara kepada rakyatnya.
Abdul Gafur menyampaikan, kliennya tidak ingin bangsa Indonesia dibangun di atas dokumen yang masih menyisakan tanda tanya serius. Ia menilai, ijazah tersebut telah menjadi pintu masuk legitimasi politik yang dampaknya dirasakan seluruh rakyat.
Dalam sebuah podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Abdul Gafur mengungkapkan dialog pribadinya dengan Roy Suryo terkait kemungkinan berdamai. Ia menyebut, Roy Suryo secara tegas menolak opsi tersebut tanpa ragu.
“Saya tanya, ‘Mas Roy mau berdamai dengan Pak Jokowi?’ Jawabnya, ‘Enggak. Saya enggak mau damai sama Pak Jokowi,’” tutur Abdul Gafur menirukan pernyataan kliennya.
Ketika ditanya alasan penolakan tersebut, Roy Suryo disebut menjawab bahwa keyakinannya atas dugaan kepalsuan ijazah menjadi dasar sikapnya. Menurutnya, perdamaian justru berpotensi mengaburkan kebenaran yang seharusnya dibuka secara terang kepada publik.
Abdul Gafur juga menyinggung apa yang ia sebut sebagai kejanggalan dan misteri seputar ijazah Jokowi. Ia bahkan menyamakannya dengan dokumen Supersemar yang hingga kini tidak pernah dapat dilihat publik secara utuh.
“Kami termasuk yang beruntung bisa mengakses ijazah Jokowi. Kalau Supersemar, tetap menjadi dokumen legendaris yang tak pernah dilihat orang,” ujar Abdul Gafur dengan nada satir.
Sebagai catatan sejarah, Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret diterbitkan Presiden Sukarno pada 11 Maret 1966 untuk memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto dalam menangani situasi keamanan nasional. Naskah aslinya hingga kini dinyatakan hilang dan tak pernah diverifikasi secara terbuka.
“Perbandingan tersebut digunakan Abdul Gafur untuk menggambarkan kondisi dokumen yang menurutnya sama-sama menyisakan ruang gelap dalam sejarah dan administrasi negara. Ia menilai, ketertutupan semacam ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.”
Ketika dokumen publik menjadi kabur dan diperdebatkan tanpa kejelasan, hukum berisiko berubah menjadi panggung abu-abu tempat kebenaran administratif dan kepentingan kekuasaan saling menutupi, sementara rakyat hanya menjadi penonton yang dipaksa percaya tanpa bukti yang transparan.
Ketidakjelasan semacam ini adalah luka demokrasi yang dibiarkan menganga, karena keadilan administratif yang setengah terang sama berbahayanya dengan kebohongan yang dilegalkan oleh diamnya institusi.
Di sisi lain, sejumlah pakar hukum tata negara menilai bahwa setiap tuduhan harus diuji melalui mekanisme hukum yang sah dan berbasis pembuktian. Mereka menekankan pentingnya menjaga asas praduga sah terhadap dokumen negara hingga ada putusan hukum berkekuatan tetap.
Polemik ini juga menempatkan aparat penegak hukum pada posisi strategis untuk memastikan proses berjalan objektif, profesional, dan bebas dari tekanan politik maupun opini publik yang mengeras di ruang digital.
Ahmad Khozinudin dan Abdul Gafur menegaskan bahwa langkah hukum akan terus ditempuh sesuai prosedur yang berlaku. Mereka menyatakan keyakinan kliennya atas dugaan kepalsuan ijazah menjadi dasar perjuangan yang tidak bisa ditawar.
Perkara ini menjadi ujian bagi negara dalam menegakkan prinsip keterbukaan, supremasi hukum, dan perlindungan hak warga untuk mempertanyakan keabsahan dokumen publik, tanpa mengorbankan stabilitas hukum dan kepercayaan demokrasi yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.
