Aspirasimediarakyat.com — Sesuai amanat Jaksa Agung ST Burhanuddin, Korps Adhyaksa menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap setiap perilaku menyimpang aparat penegak hukum dengan menutup rapat ruang bagi “jaksa nakal”, sebuah kebijakan disipliner yang diarahkan untuk menjaga marwah institusi, memastikan proses hukum berjalan objektif, serta memulihkan kepercayaan publik yang menuntut keadilan substantif, bukan sekadar simbolik, di tengah sorotan masyarakat terhadap integritas aparat negara.
Penegasan tersebut diwujudkan melalui langkah administratif cepat dan terukur. Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan menunggu lama ketika ada aparat yang terjerat perkara pidana, demi mencegah gangguan pada proses hukum dan menutup peluang konflik kepentingan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa sanksi pemberhentian sementara dijatuhkan kepada oknum jaksa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap seorang warga negara Korea Selatan. Langkah ini diambil segera setelah status hukum ditetapkan.
Menurut Anang, keputusan tersebut merupakan bagian dari kebijakan institusional untuk memastikan penegakan hukum berlangsung tanpa hambatan administratif. “Keputusan ini diambil agar proses hukum dapat berjalan tanpa gangguan dan menjadi peringatan keras bagi seluruh pegawai Kejaksaan,” ujarnya.
Ketegasan serupa juga terlihat dalam penanganan perkara yang menyeret pejabat di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU). Kejaksaan Agung menilai bahwa langkah cepat diperlukan untuk mencegah dampak lanjutan terhadap tata kelola internal.
“Menyusul penetapan tersangka oleh KPK, Jaksa Agung langsung mengambil langkah drastis dengan mencopot jabatan-jabatan strategis di wilayah tersebut,” kata Anang dalam keterangannya kepada media, menegaskan pola respons yang konsisten.
Pejabat yang dikenai sanksi tersebut meliputi Kepala Kejaksaan Negeri HSU, Kepala Seksi Intelijen, serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Ketiganya dinonaktifkan dari jabatan strukturalnya untuk kepentingan pemeriksaan hukum.
Anang menambahkan bahwa status kepegawaian para oknum tersebut juga dinonaktifkan sementara. “Sudah dicopot dari jabatannya dan dinonaktifkan sementara status PNS pegawai Kejaksaan sampai mendapatkan putusan pengadilan,” ungkapnya.
Langkah pencopotan ini ditegaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional. Kejaksaan Agung menilai bahwa jabatan tinggi tidak boleh menjadi perisai yang kebal terhadap hukum, apalagi ketika menyangkut dugaan tindak pidana.
Kebijakan ini diperluas sebagai standar baku. Setiap kali terdapat oknum jaksa yang terjaring Operasi Tangkap Tangan, baik oleh pengawasan internal maupun lembaga lain seperti KPK, tindakan administratif berupa pemberhentian sementara akan dilakukan tanpa menunda.
“Di tengah tuntutan publik akan penegakan hukum yang bersih, kebijakan tanpa toleransi ini memotong ilusi lama bahwa pelanggaran bisa diselesaikan dengan rotasi jabatan semata; ketika hukum dipermainkan, institusi kehilangan legitimasi, dan keadilan berubah menjadi sandiwara yang menipu akal sehat masyarakat.”
Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kebijakan tersebut berlaku di seluruh tingkatan organisasi tanpa pandang bulu. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum ditegaskan sebagai fondasi reformasi internal.
Langkah bersih-bersih ini juga diarahkan untuk menjaga kepercayaan publik yang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tren membaik. Institusi menyadari bahwa kepercayaan adalah modal utama penegakan hukum.
Upaya tersebut dipandang krusial agar Kejaksaan hanya diisi oleh aparat berintegritas tinggi, profesional, dan taat etik. Reformasi internal diposisikan sebagai prasyarat keberhasilan penindakan eksternal.
Sebagai instrumen pencegahan, Kejaksaan Agung memperketat pengawasan melekat (waskat) di setiap lini kerja. Mekanisme ini dirancang untuk mendeteksi dini potensi penyimpangan dan menutup celah penyalahgunaan wewenang.
Dalam kerangka hukum, kebijakan disipliner ini diselaraskan dengan prinsip praduga tak bersalah dan due process of law. Sanksi administratif diposisikan sebagai langkah sementara untuk kepentingan penegakan hukum yang objektif.
Ketika aparat penegak hukum tergelincir dan dibiarkan, ketidakadilan menjelma sistemik dan merampas hak publik atas kepastian hukum, sebuah kondisi yang tidak boleh diwariskan kepada masyarakat yang berharap negara hadir secara adil.
Rangkaian tindakan ini menunjukkan upaya Kejaksaan Agung menegakkan standar etik dan hukum secara konsisten, sekaligus mengirimkan pesan tegas bahwa reformasi internal bukan slogan, melainkan praktik yang diukur dari keberanian menindak pelanggaran.
Dengan kebijakan yang terukur, pengawasan berlapis, dan komitmen pada akuntabilitas, Kejaksaan Agung berupaya memastikan penegakan hukum berjalan bersih, kredibel, dan berpihak pada rasa keadilan publik yang menuntut kepastian, integritas, dan tanggung jawab institusional.
