Aspirasimediarakyat.com — Dalam langkah yang menandai perubahan besar tata kelola ibadah haji Indonesia, Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Keputusan itu diungkapkan langsung oleh Prabowo dalam sidang kabinet paripurna setahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Namun, di balik kebijakan tersebut, terselip kisah diplomasi dan tekanan politik yang tak bisa dianggap ringan.
Prabowo mengaku perubahan itu bukan sekadar kehendak pemerintah Indonesia, melainkan hasil permintaan langsung dari otoritas Arab Saudi. “Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi. Karena mereka bilang, ‘Kami urusan haji dengan Menteri Haji, bukan pejabat setingkat kepala badan’,” ujarnya tegas di hadapan jajaran kabinet. Ucapan ini seolah menggambarkan bahwa diplomasi internasional kerap menembus batas kedaulatan administratif, memaksa negara sebesar Indonesia menyesuaikan struktur birokrasinya demi hubungan bilateral.
Pernyataan Prabowo menimbulkan riak kecil di kalangan birokrat dan publik. Ada yang memandang langkah ini sebagai bentuk realpolitik diplomasi religius, namun sebagian menganggapnya sebagai simbol lemahnya posisi tawar Indonesia dalam urusan keagamaan internasional. “Ya sudah, apa boleh buat, kita menyesuaikan,” kata Prabowo dengan nada datar, seolah mengakui bahwa kompromi adalah bagian dari strategi besar pemerintahan.
Langkah cepat kemudian diambil. Prabowo menunjuk Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya. Keduanya dilantik pada 8 September 2025 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2024–2029. Pelantikan itu menjadi simbol perubahan paradigma: ibadah haji kini bukan hanya urusan manajemen perjalanan, melainkan urusan diplomasi strategis antarnegara.
Gus Irfan —sapaan akrab Irfan Yusuf— dikenal luas sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari. Latar belakang keulamaannya memberi warna baru di kabinet Prabowo yang cenderung berisi kalangan profesional dan militer. Lahir di Jombang, 24 April 1962, Gus Irfan menghabiskan masa mudanya di pesantren Tebuireng, lalu melanjutkan pendidikan tinggi hingga meraih gelar doktor di bidang manajemen pendidikan Islam dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Februari 2025.
Sebelum menjadi menteri, Gus Irfan menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang kini bertransformasi menjadi kementerian. Ia juga pernah menjabat Sekretaris Umum Pesantren Tebuireng, serta aktif di Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU), lembaga yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi warga Nahdliyin. Rekam jejak ini membuat publik menaruh harapan besar pada sosoknya untuk membawa reformasi dalam tata kelola ibadah haji.
Namun, di tengah sambutan positif, muncul kritik tajam dari sejumlah kalangan. Sebagian pihak menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah justru memperlebar jarak birokrasi. Dari perspektif hukum tata negara, pembentukan kementerian baru memang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tetapi langkah ini membuka perdebatan soal efektivitas anggaran dan tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang selama ini membidangi urusan haji.
DPR RI sendiri telah lebih dulu mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam sidang paripurna keempat masa persidangan 2025–2026, pada 26 Agustus 2025. Revisi ini menjadi dasar hukum pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, yang sebelumnya berstatus lembaga non-kementerian. Dalam revisi itu, disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus dikelola secara profesional dan terintegrasi, dengan mandat yang jelas dalam hal diplomasi antarnegara.
“Langkah ini membawa efek domino terhadap kebijakan teknis. Kementerian Haji kini memegang otoritas penuh atas kuota jamaah, penentuan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), serta kerja sama dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Bagi sebagian pengamat, keputusan ini adalah bentuk penegasan arah baru pemerintahan Prabowo yang ingin memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi keagamaan internasional, di tengah semakin intensifnya kompetisi geopolitik di dunia Islam.”
Namun di sisi lain, pengawasan publik tetap diperlukan. “Setiap penambahan struktur kementerian berpotensi menambah beban fiskal negara,” ujar seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Dengan target efisiensi anggaran yang ketat, publik berharap kementerian baru ini tidak sekadar menjadi wadah politis, tetapi benar-benar membawa reformasi menyeluruh dalam manajemen haji.
Di sinilah titik persoalan mulai mengemuka: rakyat kecil menaruh harapan besar agar biaya haji dapat turun, namun pembentukan kementerian baru justru berpotensi menambah beban anggaran melalui belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, serta biaya administrasi yang tidak sedikit. Gus Irfan pun tak menampik tantangan tersebut. “Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berupaya agar biaya haji lebih bersahabat bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya usai pelantikan dengan nada realistis.
Kenyataan pahit masih berbicara lantang: setiap tahun biaya haji terus merangkak naik, sementara janji efisiensi tinggal slogan kosong yang terhempas di meja birokrasi. Gelombang kritik pun mengalir deras dari berbagai organisasi masyarakat Islam yang menilai pembentukan kementerian baru seharusnya diikuti dengan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana haji yang selama ini mencapai ratusan triliun rupiah. Tak sedikit pihak juga menyoroti potensi konflik kepentingan antara pejabat politik dan otoritas keagamaan dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan dana umat tersebut.
Namun di balik kritik, tidak sedikit yang memandang langkah Prabowo sebagai titik balik reformasi tata kelola ibadah haji Indonesia. Dalam konteks hubungan internasional, Indonesia kini memiliki posisi tawar yang lebih jelas di mata Arab Saudi. Prabowo tampaknya memahami betul bahwa urusan haji bukan sekadar soal spiritualitas, tetapi juga ekonomi, politik, dan martabat bangsa.
Kementerian Haji dan Umrah di bawah Gus Irfan kini memikul beban berat untuk menjawab ekspektasi itu. Tantangan besar menanti: memastikan pelayanan jamaah lebih transparan, menekan potensi penyimpangan biaya, dan memperkuat digitalisasi data jamaah. Pemerintah berjanji akan melakukan transformasi total agar ibadah haji menjadi lebih efisien dan akuntabel.
Namun sejarah mengingatkan, bahwa setiap lembaga baru di Indonesia seringkali terjebak dalam labirin birokrasi dan politik patronase. Gus Irfan, dengan latar pesantren dan kedekatan dengan Presiden Prabowo, akan menjadi ujian pertama bagi kementerian ini: apakah ia mampu berdiri di atas prinsip, atau justru terseret dalam arus politik kekuasaan.
Dan pada akhirnya, kebijakan ini akan diuji bukan oleh pidato presiden atau pelantikan pejabat, melainkan oleh rakyat kecil yang menabung bertahun-tahun demi menunaikan ibadah haji. Mereka yang hanya ingin diberangkatkan tepat waktu, dengan biaya yang terjangkau dan pelayanan yang manusiawi.
Langkah Prabowo mendirikan Kementerian Haji dan Umrah mungkin lahir dari diplomasi, tapi nasibnya akan ditentukan oleh integritas. Jika gagal, sejarah akan mencatatnya bukan sebagai reformasi, melainkan sekadar perluasan birokrasi atas nama ibadah suci.
