Aspirasimediarakyat.com — Di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia, ratusan kontainer bermuatan batu bara kini teronggok seperti bangkai ekonomi yang ditelantarkan. Pemeriksaan berlapis dan penahanan massal oleh aparat penegak hukum memicu kepanikan baru di dunia pelayaran. Di tengah gejolak ekonomi global, langkah ini disebut-sebut bisa menjadi “bom waktu” bagi rantai pasok nasional. Para pengusaha menyebut, jika pemerintah terus membiarkan ketidakpastian ini, maka urat nadi logistik negeri bisa terhenti — dan rakyatlah yang menanggung akibatnya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menyuarakan kegelisahan pelaku usaha yang kini berada di persimpangan antara hukum dan kelangsungan ekonomi. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengurai kebuntuan ini sebelum situasi berubah menjadi krisis logistik nasional.
Menurut Adik, ada ratusan kontainer yang kini ditahan aparat, sebagian besar berasal dari Kalimantan. Penahanan dilakukan lantaran ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara isi muatan dengan dokumen manifest serta indikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak valid. Kasus ini memunculkan kecemasan baru karena dampaknya tak hanya dirasakan oleh pemilik tambang, tetapi juga perusahaan pelayaran yang sejatinya hanya berperan sebagai pengangkut.
“Pemilik kargo minerba itu booking sendiri, ambil kontainer dan isi sendiri, lalu menutupnya dengan segel. Setelah itu baru dibawa ke pelabuhan untuk diangkut,” jelas Adik. “Jadi pihak pelayaran tidak punya akses untuk memeriksa isi. Mereka hanya mengangkut sesuai manifest yang diserahkan.”
Namun, sejak maraknya isu izin tambang bodong dan aktivitas pertambangan ilegal, aparat penegak hukum kini memperluas sasaran pemeriksaan hingga ke pengangkut. Akibatnya, setiap kapal pembawa batu bara diperiksa ketat, dan jika ditemukan selisih atau kesalahan dokumen, para pengangkut ikut terancam pidana.
“Kalau terbukti melanggar, pengangkut bisa dijerat hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda Rp10 miliar berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” tegas Adik. “Ini menciptakan ketakutan luar biasa di kalangan pelaku usaha.”
“Dalam seminggu terakhir, banyak perusahaan pelayaran memilih berhenti beroperasi sementara. Mereka menunggu kepastian hukum, takut menjadi korban “salah tangkap administratif” karena membawa barang yang ternyata bermasalah di dokumen. Ketakutan ini menjalar cepat, menciptakan efek domino di pelabuhan-pelabuhan besar.”
“Sekarang banyak pemilik kargo yang menunda pengiriman. Mereka menunggu arahan pemerintah, karena tidak mau menanggung risiko hukum,” katanya.
Dunia usaha menyebut, seharusnya pemeriksaan dilakukan sebelum barang diangkut, bukan sesudahnya. Pemeriksaan di titik awal dinilai lebih adil dan efisien karena mencegah kerugian di hilir. “Kalau sudah sampai pelabuhan bongkar baru diperiksa dan ditahan, dampaknya luar biasa. Semua pihak bisa rugi,” ujar Adik.
Penahanan kontainer batu bara juga menimbulkan kekhawatiran akan kelumpuhan industri. Batu bara merupakan komoditas vital bagi pembangkit listrik, industri semen, dan manufaktur. Jika pasokan tersendat, biaya produksi naik, dan ujungnya rakyat kembali menanggung beban harga.
Dalam situasi seperti ini, Kadin Jatim meminta pemerintah memperjelas standar operasional pemeriksaan muatan tambang. Menurut Adik, aparat harus bisa membedakan antara pelanggaran administratif pemilik tambang dengan tanggung jawab pengangkut yang sekadar menjalankan kontrak logistik.
“Jangan sampai yang tidak bersalah ikut diseret. Pihak pelayaran hanya menjalankan fungsi distribusi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian ini dapat merembet ke sektor ekspor-impor. Jika kegiatan logistik terhambat, maka bahan baku industri dalam negeri juga akan ikut tersendat. “Dampaknya bukan hanya bagi pelayaran, tapi bagi industri nasional secara keseluruhan,” tegasnya.
“Di tengah tekanan fiskal dan krisis energi global, langkah penegakan hukum memang dibutuhkan. Namun, Adik menegaskan bahwa hukum harus dijalankan tanpa menabrak logika ekonomi. Pemerintah diminta tidak hanya fokus menghukum, tetapi juga menjamin keberlangsungan sistem logistik nasional.”
Ketika aparat berjibaku memberantas tambang ilegal, justru pelaku usaha yang patuh aturan ikut terseret. Sebagian pengusaha menyebut kondisi ini seperti “mencekik leher ekonomi dengan tangan penegakan hukum yang gemetar.” Sebab, ketegasan tanpa kejelasan justru mematikan kepercayaan pasar dan memperburuk iklim investasi.
Kadin menilai, pemerintah perlu menetapkan mekanisme baru — seperti single verification system — untuk memastikan izin tambang diverifikasi secara digital sebelum muatan naik ke kapal. Langkah ini akan menutup celah manipulasi dokumen tanpa mengorbankan kelancaran arus logistik.
Di sisi lain, pelaku industri menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan aparat penegak hukum. Ketiga lembaga ini harus satu suara dalam menetapkan standar pemeriksaan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Jika dibiarkan berlarut, potensi kerugian bisa mencapai triliunan rupiah. Pasokan bahan bakar industri dan listrik terancam, ekspor tersendat, dan kepercayaan investor pada sistem logistik nasional menurun drastis.
Pemerintah pusat didesak turun langsung. “Kami tidak menolak penegakan hukum. Kami mendukung penuh tindakan terhadap pelaku tambang ilegal. Tapi jangan sampai tindakan yang baik menjadi bumerang karena salah sasaran,” ujar Adik.
Dan di ujung narasi ini, kalimat keras kembali menggema dari dunia usaha: jangan jadikan hukum sebagai palu yang memukul seluruh kepala tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tidak cermat sama berbahayanya dengan pembiaran. Ratusan kontainer yang kini tertahan bukan sekadar muatan tambang, tetapi simbol kekacauan tata kelola ekonomi yang belum kunjung beres. Jika pemerintah tidak segera bertindak, sejarah akan mencatat bahwa negeri maritim ini pernah melumpuhkan dirinya sendiri di tengah lautan batu bara yang tak pernah benar-benar hitam.
