Aspirasimediarakyat.com — Di tengah gegap gempita narasi pertumbuhan ekonomi yang konon stabil, satu fakta mencengangkan menyeruak: jantung industri Indonesia mulai kehilangan detak. Sektor manufaktur — yang dulu digadang sebagai penggerak utama ekonomi dan penyerap tenaga kerja terbesar — kini menunjukkan tanda-tanda sekarat. Daya dorongnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melemah, serapan tenaga kerja merosot, dan sinyal deindustrialisasi dini makin jelas terasa di lapangan.
Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkap kenyataan pahit. Elastisitas tenaga kerja formal di sektor manufaktur yang pada 2020–2022 masih berada di angka 1,77%, kini terjun bebas menjadi hanya 0,58% dalam periode 2023–2024. Artinya, setiap kenaikan 1% output manufaktur kini hanya mampu menciptakan 0,58% lapangan kerja formal. Untuk pekerja informal, penurunannya lebih tajam: dari 1,89% menjadi 0,06%.
“Sekarang, manufaktur itu hanya menciptakan sebagian kecil lapangan kerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Peneliti LPEM FEB UI, Arshintya Damayati, dalam bincang FactoryHub Bisnis Indonesia, Minggu (12/10/2025). Ia menegaskan bahwa sektor jasa kini justru menjadi penyerap utama tenaga kerja, terutama bagi pekerja informal.
Sinyal ini menandakan perubahan struktur ekonomi yang tidak ideal. Dalam teori pembangunan, perekonomian yang sehat harus bergerak dari sektor pertanian ke manufaktur sebelum beralih ke sektor jasa modern. Namun Indonesia justru melompat langsung ke jasa, meninggalkan manufaktur sebelum sempat matang.
Masalah pertama, kata Arshintya, adalah mismatch keterampilan tenaga kerja. Banyak pekerja lokal tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri modern yang mengandalkan teknologi tinggi. Kondisi ini membuat industri lebih memilih otomatisasi ketimbang mempekerjakan manusia.
Masalah kedua, teknologi. Otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) mendorong industri menjadi semakin padat modal, bukan lagi padat karya. Perusahaan lebih memilih robot yang tak mengenal lelah daripada tenaga kerja yang butuh pelatihan dan upah layak.
Di satu sisi, bangsa ini sedang menyiapkan generasi muda bonus demografi. Namun di sisi lain, lapangan kerja yang seharusnya menjadi wadah mereka justru menghilang. Industri tekstil, alas kaki, dan sektor padat karya lain mulai melemah karena daya beli yang kian menurun.
“Di sinilah paradoks kebijakan ekonomi itu menganga. Negara yang ingin menjadi kekuatan industri malah mempercepat pelariannya ke sektor jasa informal. Sementara negara tetangga seperti Vietnam sudah menyalakan mesin transisi industri ke sektor berteknologi tinggi.”
Arshintya mencontohkan Vietnam sebagai cermin yang patut ditiru. Negeri itu berhasil mengubah basis industrinya dari garmen ke elektronik dan otomotif berkat investasi besar pada pelatihan vokasi dan kemitraan industri. “Transisi di sana tidak menimbulkan lonjakan pengangguran, karena tenaga kerjanya disiapkan,” ujarnya.
Namun di Indonesia, upaya reskilling dan upskilling tenaga kerja masih lamban. Padahal, tanpa kesiapan itu, jutaan pekerja di sektor padat karya terancam kehilangan mata pencaharian.
Data makro turut menegaskan kekhawatiran itu. Pertumbuhan industri manufaktur pada kuartal I/2025 tercatat 4,55%, menurun dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,89%. Kontribusinya terhadap PDB pun hanya 18–19%, jauh dari masa kejayaan era 1980–1990-an yang mencapai 32%.
Inilah alarm bahaya yang semakin keras berbunyi. “Negara lain masih di atas 20%. Idealnya, kontribusi manufaktur kita dijaga di kisaran 20%–25% agar target 2045 tidak terlalu jauh,” tutur Arshintya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pemerintah bahkan menargetkan kontribusi manufaktur mencapai 28%.
Namun, target tinggal angka jika arah kebijakan tak segera diperbaiki. Struktur ekonomi yang rapuh membuat Indonesia terjebak di “jebakan jasa informal”, di mana mayoritas pekerja tidak memiliki perlindungan sosial maupun kepastian karier.
“Inilah titik di mana deindustrialisasi dini bukan sekadar ancaman, tapi kenyataan. Pabrik-pabrik yang dulu menjadi simbol kemandirian kini berubah menjadi gudang kosong, sementara generasi muda beralih ke pekerjaan informal tanpa jaminan.”
Menurut Arshintya, jika pun Indonesia ingin beralih ke sektor jasa, seharusnya yang dikembangkan adalah jasa-jasa modern yang menopang manufaktur, seperti logistik digital, supply chain management, quality assurance, riset dan pengembangan (R&D), hingga layanan purnajual.
Model semacam itu, katanya, justru akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. “Manufaktur ada di tengah smile curve, sedangkan nilai tambah tertinggi justru di ujungnya — di riset dan desain di hulu, serta pemasaran dan layanan di hilir,” jelasnya.
Antagonis kedua muncul di sini — luka lama yang terbuka lagi. Bagaimana bisa bangsa dengan sumber daya melimpah justru kehilangan arah industrinya? Para elite ekonomi terus memuja investasi asing, namun abai membangun fondasi tenaga kerja dan inovasi dalam negeri. Seolah negeri ini tak lebih dari pasar buruh murah dan konsumen abadi produk asing.
Solusinya, kata Arshintya, bukan meninggalkan manufaktur, melainkan memperkuatnya melalui inovasi, riset, desain, dan branding. “Artinya, bukan berarti kita meninggalkan manufaktur, tapi justru memperkuatnya dengan naik ke ujung kurva,” tegasnya.
Langkah itu menuntut keberanian politik dan konsistensi kebijakan — dua hal yang sering kali hilang di republik ini. Bila tidak, 20 tahun ke depan Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam arena industri global.
Dan inilah antagonis terakhir — pukulan penutup yang getir: deindustrialisasi dini bukan sekadar soal pabrik yang tutup, melainkan simbol gagalnya negara menjaga kedaulatan ekonominya. Di saat bangsa lain memperkuat mesin produksinya, kita justru sibuk menambal lubang ekonomi dengan jasa-jasa murah yang tak berdaya. Sebuah pertanyaan pun menggantung di udara: apakah Indonesia rela kehilangan rohnya sebagai negeri industri demi sekadar bertahan dalam pusaran pasar bebas?
