Aspirasimediarakyat.com — Bank Indonesia (BI) sudah memangkas suku bunga acuan hingga 150 basis poin sejak 2024. Langkah ini digadang-gadang sebagai penyelamat ekonomi rakyat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan pemangkasan itu hanya berhenti di meja para maling kelas kakap. Rakyat kecil masih dicekik utang berbunga tinggi, sementara garong berdasi berpesta pora menimbun keuntungan.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut transmisi ke pasar uang berjalan mulus. INDONIA, suku bunga pasar uang, turun 114 basis poin. Surat Berharga Negara (SBN) ikut melorot, begitu pula Special Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Data itu disajikan seakan menjadi kabar baik bagi pemerintah. Namun, kenyataan di lapangan, rakyat tetap menjadi korban permainan perbankan yang menjadikan peredaran dana sebagai ladang empuk para setan keparat penyedot uang.
Penurunan yield SBN diklaim mampu menghemat biaya fiskal. Pemerintah bernafas lega, pejabat menyodorkan angka demi angka seolah rakyat ikut merasakan manfaatnya. Namun yang menikmati hasil justru para penguasa modal. Rakyat tetap menanggung cicilan dengan bunga tinggi, sementara garong di balik meja bank menyulap angka-angka itu jadi pesta pora.
BI mencatat SBN tenor 2 tahun turun 1,85%, tenor 10 tahun melorot 94 basis poin. Semua diklaim sebagai keberhasilan kebijakan. Pertanyaannya, apakah petani bisa mengakses pinjaman lebih ringan? Apakah pedagang pasar bisa bernapas lega? Tidak. Angka-angka itu hanya jadi karpet merah untuk para pengumpul harta haram yang menaruh triliunan rupiah di bank.
“Ironisnya, bunga kredit justru nyaris tak bergerak. BI Rate memang turun 125 basis poin, tetapi bunga kredit masih berkisar 9,16%. Penurunannya tipis, jauh dari harapan. Kondisi ini menunjukkan garong berdasi enggan melepaskan jarahan. Mereka menguasai sistem, memastikan keuntungan tetap deras mengalir ke kantong pribadi, bukan ke rakyat.”
Perry menyebut salah satu biang keladi adalah special rate bagi deposan besar. Sebanyak 25% dari total dana pihak ketiga, senilai Rp2.380,4 triliun, dipelihara demi memanjakan raksasa pemodal. Mereka menikmati bunga di atas penjaminan LPS, sebuah surga khusus yang mustahil diakses rakyat kecil.
Inilah wajah asli perbankan. Negeri dibangun dari keringat petani, nelayan, buruh, tetapi hasilnya disedot lintah keuangan yang bercokol di bank-bank besar. Rakyat hanya jadi sapi perah, sementara setan keparat pemilik modal besar tidur di ranjang empuk hasil rampasan.
BI menyebut jika special rate ditekan, bunga kredit bisa turun ke 8,5%. Namun, tidak ada jaminan para garong rela mengorbankan keuntungan. Mereka lebih senang menjerat rakyat dalam utang berbunga tinggi ketimbang berbagi sedikit demi keberlangsungan hidup banyak orang.
Sistem perbankan yang mestinya menopang ekonomi justru berubah jadi arena berburu maling kelas kakap. Mereka menjarah lewat mekanisme legal, diselimuti istilah teknokratis, tetapi hakikatnya sama: merampok uang rakyat dengan seragam dasi dan senyum palsu.
Sementara itu, pemerintah terlihat gagap. Angka-angka yang dipajang dalam rapat DPR hanyalah kosmetik. Para wakil rakyat kerap larut dalam permainan narasi, seakan lupa bahwa di luar gedung megah, rakyat menunggu kepastian. Yang mereka rasakan bukan basis poin, melainkan tagihan bulanan yang terus mencekik.
Ironi semakin jelas ketika perbankan sibuk melayani nasabah kakap ketimbang membuka akses kredit murah bagi UMKM. Petani, nelayan, pedagang kecil hanya bisa menatap nanar, menyaksikan uang negara berputar di lingkaran elit.
“Kredit rakyat tetap mahal, deposito raksasa tetap dimanja. Lingkaran setan ini membuat kesenjangan semakin dalam. Lintah darat modern bersembunyi di balik papan nama bank, dengan restu sistem yang mestinya melindungi rakyat.”
Jika pola ini dibiarkan, negeri akan terus menjadi ladang pembantaian ekonomi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin terjerat utang. Garong berdasi menari di atas penderitaan rakyat, menyedot darah bangsa dengan rakus.
Semua ini memperlihatkan bahwa perbankan bukan sekadar mesin ekonomi, melainkan arena pertarungan antara kepentingan rakyat dan kerakusan pengumpul harta haram. Dan hingga kini, rakyat masih berada di pihak yang kalah telak.
Penegakan hukum semestinya tidak hanya menyasar koruptor birokrasi. Para setan keparat di balik meja bank juga harus diseret. Regulasi ada, tetapi implementasinya sering kalah oleh kekuatan modal.
Jika lingkaran setan ini tidak segera diputus, rakyat akan terus menjadi tumbal abadi. Sistem keuangan yang mestinya menopang bangsa justru menjelma mesin penyedot darah rakyat.
