Aspirasimediarakyat.com — Pemerintah berkoar bahwa tahun 2026 tidak akan ada kenaikan tarif pajak maupun penerapan pajak baru. Pernyataan ini seolah-olah menjadi kabar baik, padahal rakyat sudah terlalu sering dibuai janji manis yang ujungnya berbau pahit. Dalam ruang sidang Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Selasa (2/9/2025), Sri Mulyani yang kala itu masih menjabat Menkeu, menyebut strategi utama pemerintah adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sekilas terdengar bijak, tapi di balik jargon kepatuhan itu, publik tahu betul betapa aparat pajak pernah menjadi ladang subur garong berdasi menghisap uang negara.
Kini, setelah Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada 8 September 2025, sorotan publik semakin tajam. Posisi bendahara negara bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah kunci brankas republik. Di balik meja mewah menteri, mengendap godaan setan keparat pengumpul harta haram yang menjadikan kebijakan fiskal sebagai alat dagang kuasa. Masyarakat dibuat gelisah: apakah kebijakan yang katanya pro-rakyat ini hanya topeng untuk menutupi kerakusan di balik layar?
Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, mengingatkan pentingnya konsistensi. Ia menyuarakan kepentingan sektor padat karya yang menanggung nasib jutaan tenaga kerja. Jika pajak dinaikkan atau cukai baru digelontorkan tanpa perhitungan matang, ibarat menjerat leher pekerja dengan tali gantungan. “Sektor padat karya ini menopang penerimaan negara, jangan dihancurkan dengan keputusan sembrono,” katanya. Ucapannya menyingkap ketakutan riil: jangan sampai garong berdasi menjadikan tenaga kerja sebagai tumbal kerakusan fiskal.
Apindo memang mendukung langkah pemerintah memperluas basis pajak lewat pemetaan ekonomi bayangan, aktivitas gelap yang sering lolos dari radar negara. Namun masyarakat sadar, siapa pemain utama ekonomi bayangan itu? Apakah rakyat kecil yang jualan di pinggir jalan, atau justru para maling kelas kakap yang menyembunyikan harta di brankas dolar seperti dalam kasus-kasus korupsi? Pertanyaan ini menohok, sebab sejarah menunjukkan ekonomi gelap justru sering dilindungi setan keparat yang bersarang di kursi kekuasaan.
“Pemerintah membanggakan bahwa strategi ini menjaga daya beli masyarakat. Tapi realitas di lapangan, harga kebutuhan pokok terus meroket, gaji pekerja stagnan, dan peluang kerja semakin sempit. Kontras mencolok terlihat jelas: pejabat pajak bergelimang mobil mewah, rakyat hanya bisa menghitung receh untuk membeli beras. Garong berdasi hidup mewah dari tetesan keringat rakyat yang bekerja siang malam.”
Shinta menegaskan, optimalisasi pemungutan pajak lebih tepat ketimbang menambah beban. Namun, rakyat masih bertanya: optimalisasi untuk siapa? Jika optimalisasi hanya berarti rakyat kecil diperas habis-habisan sementara maling kelas kakap lolos dengan suap dan manipulasi, itu bukan kebijakan—itu perampokan legal. Ucapan manis pemerintah bisa berubah jadi jerat maut ketika mafia fiskal bermain.
Ekonom senior Apindo, Wijayanto Samirin, menyoroti Industri Hasil Tembakau (IHT) yang kini digencet cukai tinggi dan serbuan rokok ilegal. Ia mengingatkan, “Timing kenaikan CHT perlu dipikir ulang, kondisi ekonomi lagi sulit, fiskal menantang, dan rokok ilegal makin merajalela.” Suaranya menggema: jangan sampai rakyat pekerja di sektor ini jadi korban bancakan setan keparat yang hanya memikirkan isi brankasnya.
Moratorium kenaikan cukai tiga tahun pun disarankan, agar industri bisa bernapas. Namun, rakyat tentu sadar, moratorium hanyalah jeda, bukan solusi. Jika di balik moratorium itu garong berdasi tetap berkeliaran, maka jeda hanya memberi mereka waktu lebih panjang untuk merencanakan caplokan berikutnya.
Wijayanto menambahkan perlunya kebijakan jangka panjang yang komprehensif. Tapi rakyat sudah muak dengan kata “komprehensif” yang selalu dipakai pejabat untuk menutupi kerakusan. Kebijakan komprehensif apa yang bisa dipercaya, ketika sejarah penuh dengan cerita pejabat yang menyulap regulasi jadi mesin pencetak uang haram?
Sementara itu, di jalanan, rakyat terus bergelut dengan kelaparan. Anak-anak putus sekolah karena tak sanggup bayar iuran, petani gulung tikar karena pupuk mahal, dan buruh diperas habis tenaga dengan upah tak sebanding. Semua ini terjadi sementara garong berdasi memelihara dolar di brankas, bersulang di hotel mewah, dan berbicara soal reformasi pajak. Kontras ini adalah luka bangsa.
Janji tidak menaikkan pajak pada 2026 bisa jadi hanya permainan kata. Negara ini sudah terlalu sering melihat bagaimana janji manis berujung pada keputusan pahit. Ingatan publik masih segar pada berbagai kasus suap, mafia pajak, dan penyalahgunaan kewenangan yang membuat rakyat muak. Masyarakat tidak lagi butuh janji, mereka menuntut bukti nyata.
Bahasa rakyat sederhana: cukup sudah! Jangan lagi uang negara dicaplok untuk membiayai kemewahan maling kelas kakap. Jangan lagi harta rakyat digarong di balik jargon reformasi. Yang dibutuhkan sekarang bukan retorika, melainkan tindakan keras memberantas setan keparat yang bersembunyi di balik jas, dasi, dan jabatan.
Jika pemerintah serius, maka pembersihan harus dimulai dari dalam. Aparat pajak yang pernah menjadi sarang garong berdasi harus dirombak total. Penegakan hukum terhadap mafia fiskal harus menyentuh akar, bukan hanya kambing hitam bawahan. Jangan sampai rakyat kembali ditipu dengan drama penangkapan, sementara aktor utama tetap berkeliaran.
“Rakyat menunggu langkah nyata Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu baru. Akankah ia benar-benar mengunci brankas negara dari cengkraman setan keparat, atau justru menjadi bagian dari lingkaran busuk yang selama ini merampok bangsa? Pertanyaan itu menggantung, menuntut jawaban dengan kerja, bukan kata-kata.”
Dalam hukum, setiap kebijakan fiskal harus berlandaskan UU Pajak dan UU Keuangan Negara. Namun dalam kenyataan, hukum sering ditelikung demi kepentingan kelompok kriminal berdasi. Ketika hukum tunduk pada uang, maka negara sejatinya sudah jatuh dalam genggaman para garong. Inilah momok paling menakutkan: korupsi yang merajalela di balik regulasi.
Kebijakan pajak sejatinya adalah instrumen untuk kesejahteraan rakyat. Tapi selama aparat pajak dan pejabat fiskal masih menjadi lintah penghisap darah rakyat, maka setiap kebijakan hanya menjadi alat legitimasi perampokan. Pajak bukan lagi milik rakyat, melainkan bahan pesta pora setan keparat yang bersekutu dengan pengusaha rakus.
Pernyataan Apindo yang menuntut konsistensi seharusnya menjadi pengingat: tanpa integritas, konsistensi hanyalah ilusi. Dunia usaha butuh kepastian, rakyat butuh keadilan. Namun semua itu mustahil tercapai jika maling berdasi tetap menguasai meja kebijakan.
Pemerintah boleh saja berjanji manis bahwa 2026 tanpa kenaikan pajak. Tapi rakyat akan terus waspada. Mereka tahu bahwa janji hanyalah selimut tipis untuk menutupi bau busuk korupsi. Pertanyaannya kini: beranikah pemerintah membuktikan ucapannya, atau semua ini hanya sandiwara baru untuk memberi ruang kepada garong berdasi mengatur strategi berikutnya?
