Aspirasimediarakyat.com — Pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan ke-31 Indonesia, pada 8 September 2025, langsung menyulut badai di pasar modal. IHSG anjlok 1,28 persen, seolah memberi sinyal: rakyat dan investor tidak buta, mereka curiga pada siapa pun yang menguasai kunci brankas negara. Sebuah peringatan bahwa posisi bendahara negara bukan sekadar jabatan, melainkan medan pertempuran antara harapan rakyat dengan kerakusan para garong berdasi.
Paradoks pun menyeruak. Di atas kertas, Purbaya adalah teknokrat mumpuni, lulusan Purdue University, pernah memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan lama berkutat di sektor keuangan. Tetapi di mata publik, itu tak lebih dari catatan manis. Kredibilitas diukur dari seberapa jauh ia bisa melawan setan keparat penghisap uang negara, bukan sekadar deretan gelar akademik yang seringkali justru dijadikan tameng untuk melindungi maling kelas kakap.
Investor, yang paham aroma busuk uang negara, langsung mengibarkan bendera kuning. Skeptisisme mereka mencerminkan trauma lama: pejabat berjas rapi seringkali berubah menjadi lintah penghisap darah rakyat, menjadikan kursi kementerian sebagai alat transaksi, bukan pengabdian.
Meski dihujani kritik, Purbaya dengan lantang menepis keraguan. Ia mengaku pernah membantu Presiden SBY dan Jokowi merancang kebijakan fiskal. Sebuah klaim yang seolah menegaskan dirinya bukan orang kemarin sore. Tetapi rakyat tentu tak lupa, kebijakan fiskal di masa lalu pun sering menjadi panggung elit untuk mempermainkan angka, menutup lubang utang dengan tambalan baru, sementara rakyat jelata terus dicekik pajak dan harga kebutuhan pokok.
“Kini Purbaya datang dengan jurus baru: menolak pajak tambahan dan bertaruh pada pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2–3 tahun. Sebuah target ambisius yang, jika gagal, hanya akan menambah deretan utang negara yang sudah menembus Rp 8.113 triliun per Juli 2025. Jumlah ini bukan sekadar angka di kertas. Ia adalah bom waktu yang ditanggung generasi muda, hasil rakus pejabat yang gemar berutang demi mempertahankan citra, sementara rakyat miskin dibiarkan mengais sisa nasi basi di tong sampah kota.”
Pemerintah bahkan sudah merencanakan utang baru Rp 781,9 triliun pada 2026. Utang demi utang ini ibarat pesta pora setan keparat berdasi yang doyan mencaplok masa depan bangsa. Mereka berpesta di gedung ber-AC, sementara di pelosok negeri, anak-anak masih berjalan kaki berjam-jam untuk sekolah dengan perut keroncongan.
Rasio utang terhadap PDB memang disebut aman, 39,96 persen, jauh di bawah ambang 60 persen. Tetapi apakah angka itu bisa menghapus kenyataan bahwa APBN lebih banyak dipakai menutup cicilan utang ketimbang membangun sekolah, rumah sakit, atau sawah irigasi untuk petani? Di sinilah wajah asli para maling kelas kakap: bersembunyi di balik dalih regulasi, padahal sejatinya menjerat rakyat dengan utang berkepanjangan.
Purbaya juga menjanjikan efisiensi belanja negara, reprioritisasi anggaran, dan penguatan lapangan kerja. Tetapi publik sudah bosan mendengar janji. Kata “efisiensi” sering jadi mantra kosong, yang ujung-ujungnya hanya berarti pemangkasan subsidi rakyat kecil, sementara proyek-proyek mercusuar terus digelontorkan untuk menggemukkan kantong para kroni politik.
Salah satu kartu andalan Purbaya adalah program Makan Bergizi Gratis senilai Rp 71 triliun. Di atas kertas, program ini tampak mulia. Tetapi rakyat tentu waswas: berapa persen dana itu benar-benar sampai ke piring anak-anak miskin, dan berapa persen lagi yang akan raib di kantong tikus kantor? Sejarah panjang program bantuan sosial di negeri ini sudah penuh dengan cerita penggarongan sistematis, mulai dari mark-up pengadaan hingga pemotongan di lapangan.
Efek pengganda fiskal yang dijanjikan program ini bisa saja nyata, jika uangnya tidak dikemplang. Tetapi tanpa transparansi, program ini hanya akan menjadi ladang bancakan baru, ladang basah bagi maling berdasi yang menjadikan lapar rakyat sebagai komoditas politik.
“Dalam setiap pernyataan, Purbaya tampak percaya diri. Ia yakin ekonomi bisa pulih hanya dalam dua minggu pasca gejolak pasar. Ia mengaku tahu seluk-beluk pasar karena sudah 15 tahun berkecimpung di dalamnya. Tetapi rakyat tak butuh pamer jam terbang. Yang dibutuhkan adalah bukti bahwa bendahara negara benar-benar berpihak, bukan sekadar memperhalus strategi untuk menenangkan investor sambil tetap membiarkan tikus berdasi berpesta.”
Tantangan terbesar Purbaya bukanlah pasar, melainkan mafia kebijakan yang sudah lama bercokol. Mereka adalah pengumpul harta haram, yang lihai memutar angka-angka APBN untuk menutupi jejak pencaplokan. Mereka adalah wajah kelam birokrasi yang menjadikan setiap pos anggaran sebagai ATM pribadi.
Jika Purbaya hanya menjadi boneka baru di kursi Menteri Keuangan, maka strategi pertumbuhan 8 persen itu hanya fatamorgana. Sebab, apa arti pertumbuhan ekonomi bila hasilnya hanya mampir di rekening para setan keparat yang menguasai tender, proyek, dan konsesi?
Rakyat kecil tidak makan angka pertumbuhan. Mereka butuh harga beras stabil, butuh sekolah gratis, butuh obat di puskesmas yang tak habis karena dipreteli maling kelas kakap. Tanpa itu semua, janji pertumbuhan hanyalah mantra kosong yang memperpanjang derita.
Kini, publik menanti langkah nyata: apakah Purbaya berani menendang para lintah yang menempel di APBN, atau justru ikut menjadi bagian dari mereka? Apakah ia berani menutup celah kebocoran pajak dan menghukum garong yang menggerogoti program bantuan sosial, atau hanya sibuk meracik retorika demi menjaga citra di mata pasar?
Bendahara negara bukan sekadar pengelola angka, tetapi penjaga moral uang rakyat. Dan di negeri yang sudah terlalu lama dijarah oleh garong berdasi, publik berhak curiga pada siapa pun yang duduk di kursi empuk Kementerian Keuangan.
Berita ini membuka ruang klarifikasi bagi Menteri Keuangan dan pihak terkait, sesuai dengan prinsip UU Pers, agar rakyat tidak lagi dikhianati oleh permainan busuk setan keparat yang menjadikan utang sebagai mesin perampokan legal.
