Oleh: Kalturo, SH., Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Aspirasimediarakyat.com.
Aspirasimediarakyat.com – Seruan #StopBayarPajak yang menggema di media sosial bukan sekadar ledakan emosional warganet, tetapi gejala dari akumulasi ketidakpuasan publik terhadap tata kelola fiskal negara. Unggahan yang menampilkan gaya hidup aparat dengan tagihan makan mewah telah memicu gelombang protes virtual, seolah menjadi simbol ketimpangan antara beban rakyat yang membayar pajak dan elite yang menikmati fasilitas negara.
Fenomena ini tidak bisa dipandang remeh. Gerakan maya yang menuntut berhenti membayar pajak jelas bertentangan dengan kewajiban hukum setiap warga negara. Namun, di balik tagar tersebut tersimpan pesan kuat: ada krisis kepercayaan serius terhadap institusi yang seharusnya mengelola uang rakyat secara transparan dan akuntabel.
Masalah inti terletak pada jurang antara kewajiban rakyat dan hak istimewa pejabat negara. Warga dipaksa menunaikan kewajiban pajak dengan ancaman sanksi hukum jika lalai, sementara kasus tunjangan anggota DPR, fasilitas aparat, hingga pemborosan anggaran terus mencuat. Publik bertanya: adakah keadilan dalam sistem fiskal kita?
Banyak pemberitaan hanya menyoroti riuhnya tagar, tetapi yang jarang disentuh adalah ketidakadilan struktural dalam sistem perpajakan. Misalnya, PPN yang berlaku universal tanpa membedakan secara tegas kemampuan ekonomi, atau tunjangan pejabat yang ditanggung pajak rakyat. Bukankah ini kontradiksi yang mencolok?
Pihak yang seharusnya bertanggung jawab pertama-tama adalah pemerintah sebagai pengelola fiskal, lalu legislatif yang membuat aturan, serta lembaga pengawas yang seharusnya memastikan tidak ada kebocoran. Namun, akuntabilitas masih lemah, sementara publik dipaksa percaya pada sistem yang dianggap timpang.
Jika ditelusuri lebih dalam, seruan boikot pajak merupakan ekspresi dari defisit kepercayaan sosial-politik. Ketika masyarakat merasa pajaknya tidak kembali dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, rasa frustasi tumbuh. Dalam teori kontrak sosial, legitimasi negara rapuh jika rakyat tidak lagi percaya pada imbal balik yang seharusnya mereka terima.
Di sisi kebijakan, masalah ini berakar dari desain fiskal yang kurang sensitif terhadap keadilan sosial. Tarif PPN 11% misalnya, meski legal, sering dipandang tidak berkeadilan karena menambah beban masyarakat kecil. Konsep keadilan distributif dalam perpajakan seolah tertinggal, sementara tunjangan pejabat tetap berjalan mulus.
Dari perspektif politik, isu ini berpotensi menggoyang legitimasi pemerintahan. Tagar boikot pajak mungkin tidak langsung menggerus penerimaan negara, tetapi menjadi indikator politik bahwa jarak antara rakyat dan penguasa kian melebar. Dalam sejarah, krisis fiskal kerap menjadi pemicu krisis politik yang lebih besar.
Kritik yang harus ditegaskan adalah lemahnya transparansi dan akuntabilitas fiskal. Publik jarang mendapatkan laporan yang mudah diakses tentang penggunaan pajak, sementara berita tentang korupsi dana negara terus bermunculan. Bagaimana mungkin masyarakat percaya jika praktik kebocoran dan penyalahgunaan anggaran tetap menjadi headline?
Kritik lain menyasar tunjangan pejabat yang selama ini menimbulkan persepsi tidak adil. Pemberian fasilitas PPh Pasal 21 untuk DPR yang ditanggung negara, misalnya, bertolak belakang dengan semangat efisiensi fiskal. Publik melihat ini sebagai bukti nyata bahwa uang pajak tidak dipakai secara proporsional.
Dengan tajam, dapat dikatakan bahwa seruan boikot pajak lahir bukan dari keinginan menghindar kewajiban, melainkan dari rasa frustrasi kolektif. Inilah alarm keras bagi pemerintah: rakyat bukan menolak pajak, melainkan menolak ketidakadilan dalam pengelolaannya.
Solusi yang realistis harus dimulai dengan reformasi fiskal. Pertama, revisi UU HPP untuk menurunkan PPN agar lebih ramah bagi masyarakat kecil. Kedua, hapus tunjangan yang tidak relevan bagi pejabat negara, dan bentuk Komite Remunerasi Independen agar gaji dan fasilitas pejabat ditentukan secara objektif.
Selain itu, penerapan pajak kekayaan dan windfall profit tax dapat menjadi jalan untuk menyeimbangkan beban fiskal. Pajak kekayaan 2% untuk orang superkaya dan pajak atas keuntungan luar biasa sektor batubara, misalnya, akan mengurangi kesan bahwa negara hanya menekan kelas menengah dan bawah.
Langkah penting lain adalah memperkuat transparansi publik. Laporan realisasi APBN, transfer ke daerah, hingga anggaran program prioritas harus mudah diakses masyarakat. Digitalisasi pengawasan anggaran dapat menjadi solusi untuk menutup celah korupsi dan meningkatkan partisipasi publik.
Penguatan pengawasan oleh KPK, BPK, dan PPATK juga harus diperluas agar setiap aliran dana negara benar-benar terlacak. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, reformasi kebijakan fiskal hanya akan menjadi slogan kosong.
Editorial ini menegaskan bahwa fenomena #StopBayarPajak adalah ekspresi dari hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang dianggap timpang. Negara harus segera merespons dengan kebijakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mengandalkan ancaman sanksi.
Seruan itu memang tidak bisa dibenarkan secara hukum, namun tidak bijak jika hanya dilihat sebagai bentuk pembangkangan warga. Ia adalah potret ketidakpuasan yang berakar pada struktur kebijakan yang gagal memenuhi prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Refleksi pentingnya adalah: pajak sejatinya bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi kontrak moral antara rakyat dan negara. Jika kontrak itu dilanggar dengan korupsi, pemborosan, atau ketidakadilan fiskal, maka wajar jika rakyat bereaksi keras.
Pemerintah perlu membaca tanda zaman. Di era keterbukaan informasi, setiap rupiah yang dikelola negara akan diawasi publik. Transparansi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menjaga legitimasi.
Akhirnya, publik pun perlu tetap rasional dalam menyuarakan kritik. Pajak adalah fondasi negara, namun suara kritis untuk keadilan fiskal harus terus dijaga agar tidak hanya berhenti sebagai tagar di dunia maya, melainkan mendorong perubahan nyata dalam kebijakan publik.
