Aspirasimediarakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan publik setelah alokasi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencatat angka fantastis. Lembaga legislatif ini dijatah Rp9,9 triliun, jauh melonjak dibanding anggaran APBN 2025 yang hanya sebesar Rp6,69 triliun. Outlook tahun berjalan bahkan mencatat proyeksi Rp9,96 triliun, memperlihatkan tren kenaikan yang konsisten.
Berdasarkan dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026, dana triliunan itu dirinci untuk dua pos besar: belanja operasional dan non-operasional. Belanja operasional mencakup pembayaran gaji, tunjangan anggota DPR, aparatur sipil negara (ASN), staf khusus, tenaga ahli, hingga staf administrasi. Sementara belanja non-operasional diarahkan untuk menunjang fungsi kelembagaan DPR, termasuk administrasi Sekretariat Jenderal dan dukungan pelaksanaan tugas legislasi, pengawasan, serta anggaran.
Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan, sebagian alokasi anggaran diarahkan pada prioritas nasional. Misalnya, fasilitasi partisipasi bermakna dalam penyusunan rancangan undang-undang (RUU) bidang politik, hukum, dan keamanan, serta bidang ekonomi, keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Narasi ini menegaskan adanya ikhtiar DPR menempatkan diri sebagai motor penggerak pembentukan regulasi.
Namun, besarnya angka yang tercatat di RAPBN 2026 berbanding terbalik dengan sorotan publik terhadap gaya hidup dan fasilitas anggota dewan. Salah satunya terkait kebijakan pemberian tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan. Skema ini diberlakukan untuk menggantikan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA) yang dinilai sudah tak layak dipakai.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menegaskan bahwa kondisi fisik rumah jabatan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan. Menurutnya, biaya pemeliharaan kian besar, sementara bangunan tua sering mengalami kerusakan. Keluhan dari anggota DPR soal kebocoran hingga genangan air akibat sungai yang melintasi kompleks disebut menjadi alasan kuat penghentian fasilitas tersebut.
Pernyataan Indra memang menjelaskan aspek teknis, tetapi publik menilai akar persoalan terletak pada ketidaksinkronan kebijakan anggaran dengan prinsip keadilan sosial. Di tengah himbauan pemerintah untuk mengefisienkan belanja negara, pemberian tunjangan rumah hingga puluhan juta per bulan dianggap bertolak belakang.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bahkan melabeli kebijakan ini sebagai pemborosan yang sarat persoalan etika. Sekretaris Jenderal Fitra, Misbah Hasan, mengingatkan bahwa dana sebesar itu dapat dialihkan untuk kebutuhan rakyat banyak. Misalnya, program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang hingga kini masih berjalan lambat.
Lebih jauh, Misbah menyoroti skema lumpsum yang dipakai dalam tunjangan rumah DPR. Ia menilai mekanisme ini tidak transparan dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan karena tidak mewajibkan laporan penggunaan. Dengan kata lain, uang negara yang digelontorkan belum tentu digunakan untuk kebutuhan perumahan anggota DPR sebagaimana tujuan semula.
Dari perspektif hukum keuangan negara, mekanisme penyaluran dana publik seharusnya tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jelas mengamanatkan pengelolaan yang terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika tunjangan rumah justru dibayarkan tanpa pertanggungjawaban detail, hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kesesuaian praktik dengan norma hukum.
Kritik ini semakin relevan mengingat DPR adalah lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah, termasuk soal keuangan negara. Publik berhak bertanya: bagaimana DPR bisa efektif mengawasi jika praktik internalnya sendiri menyimpan potensi konflik etika dan regulasi?
Selain itu, tren kenaikan anggaran DPR perlu dilihat dalam bingkai prioritas nasional. Jika kenaikan lebih banyak terkuras untuk belanja aparatur dan fasilitas anggota, maka legitimasi politik DPR berpotensi semakin melemah. Sebab, rakyat berharap anggaran besar tersebut berbanding lurus dengan kualitas legislasi, bukan hanya kenyamanan personal para legislator.
Dalam konteks regulasi, pemberian tunjangan rumah secara lumpsum juga bisa berbenturan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada umumnya, fasilitas jabatan negara diberikan dalam bentuk natura atau aset milik negara yang penggunaannya diawasi langsung. Skema tunjangan uang tunai tanpa pembatasan jelas membuka celah pengalihan fungsi yang tidak sesuai peruntukan.
Jika merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan, setiap penggunaan dana APBN wajib mengacu pada mekanisme yang baku. Transparansi tidak hanya sebatas laporan umum, melainkan juga bukti detail penggunaan. Dalam konteks DPR, absennya laporan aktual dari anggota terkait tunjangan rumah dapat menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.
Sorotan publik terhadap tunjangan ini juga mencerminkan keretakan kepercayaan antara rakyat dan wakilnya di parlemen. Kekecewaan muncul karena DPR sebagai simbol representasi justru terlihat lebih sibuk mengamankan kenyamanan pribadi ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat luas.
Kritik bukan semata menyasar pada nominal tunjangan, tetapi pada pesan yang ditangkap masyarakat. Di satu sisi, pemerintah menggaungkan efisiensi dan pengetatan belanja. Di sisi lain, DPR justru mendapat alokasi jumbo yang sebagian besarnya bisa dipersepsikan lebih mementingkan kepentingan internal.
Dalam konteks politik hukum, DPR seharusnya menampilkan wajah yang mampu menjaga keseimbangan antara hak sebagai pejabat negara dengan kewajiban moral kepada konstituennya. Setiap kebijakan anggaran yang menyentuh fasilitas anggota akan selalu ditakar publik dengan neraca keadilan sosial.
Oleh karena itu, transparansi dan reformasi kebijakan tunjangan rumah menjadi keharusan. Jika DPR tidak segera memperbaiki mekanisme, kritik publik bisa bertransformasi menjadi krisis legitimasi yang lebih besar. Apalagi, tahun-tahun ke depan akan diwarnai dengan agenda legislasi strategis yang membutuhkan dukungan penuh rakyat.
Pada akhirnya, polemik ini memperlihatkan betapa rapuhnya keseimbangan antara hak dan kewajiban lembaga legislatif. Kenaikan anggaran DPR mungkin dapat dijustifikasi dengan alasan peningkatan fungsi dan peran, tetapi tanpa akuntabilitas yang nyata, narasi tersebut hanya akan dianggap sebagai pembenaran formal semata.
