aspirasimediarakyat.com – Proyek pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) Bupati OKU Selatan yang menelan anggaran hingga Rp 13 miliar kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Meski pembangunannya telah selesai dan diserahterimakan pada tahun 2024, bangunan tersebut hingga kini belum difungsikan sebagaimana mestinya. Kondisi ini memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) OKU Selatan, Sutaryo.
Sutaryo, yang akrab disapa Ario Semendawai, menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten OKU Selatan yang dinilai kurang matang dalam perencanaan proyek tersebut. Ia menilai pembangunan rumah dinas ini terkesan mubazir dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. “Kami prihatin atas kasus ini. Bangunan megah di Kelurahan Batu Belang, Kecamatan Muara Dua, itu perlu diusut tuntas,” tegasnya.
Proyek ini dikerjakan oleh CV Bintang Daya Pratama berdasarkan kontrak nomor 108/KTR/PPK/CK.1/PU-TR/APBD/OKUS/2024 yang ditandatangani pada 14 Oktober 2024. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 75 hari kalender. Namun, hingga April 2025, progres fisik bangunan masih belum sepenuhnya selesai. Hal ini memunculkan pertanyaan publik terkait kinerja kontraktor dan pengawasan dari pemerintah daerah. “Mangkraknya bangunan ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah,” ujar Delyusar, pegiat LSM Paku Banten Indonesia.
Dalam penelusuran di lapangan, diketahui bahwa proyek ini dimulai pada era kepemimpinan Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo, B.Com. Meski sempat menuai kritik, pembangunan tetap dilanjutkan hingga akhirnya selesai. Namun, proyek ini seolah dipaksakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Padahal, di era Bupati sebelumnya, H. Muhtadin Sera’i, sudah ada rumah dinas yang dibangun di kompleks perkantoran Pemda OKU Selatan.
Setelah Bupati Abusama, SH, terpilih untuk periode 2025-2030, rumah dinas yang baru dibangun tersebut justru mangkrak dan tidak dapat digunakan. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat, mengingat anggaran yang dikeluarkan sangat besar. Banyak pihak mempertanyakan urgensi pembangunan rumah dinas baru, sementara fasilitas serupa sudah tersedia sebelumnya.
Kritik juga datang dari Ardiyan Gama, anggota DPR Daerah OKU Selatan. Dalam kolom komentar di akun Facebook pribadinya, ia menyoroti besarnya anggaran yang dihabiskan untuk proyek ini. “Rumah dinas Rp 8 miliar, taman, pagar, dan lain-lain Rp 5 miliar. Jadi total Rp 13 miliar. Hasilnya? Lihat sendiri,” tulisnya singkat namun tajam.
Masyarakat semakin mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Banyak yang menduga bahwa proyek ini tidak hanya bermasalah dalam perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaannya. Beberapa pihak mendesak agar dilakukan audit menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana.
Selain itu, sejumlah aktivis mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan resmi terkait alasan bangunan tersebut belum difungsikan. Mereka juga meminta agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan anggaran di masa depan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Proyek ini juga menjadi bahan diskusi hangat di media sosial. Banyak warganet yang menyayangkan kondisi ini dan berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Beberapa bahkan mengusulkan agar bangunan tersebut dialihfungsikan untuk kepentingan masyarakat, seperti pusat pelatihan atau fasilitas umum lainnya.
Di tengah kritik yang terus mengalir, pemerintah Kabupaten OKU Selatan diharapkan segera memberikan klarifikasi dan solusi atas permasalahan ini. Transparansi dan tanggung jawab menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Kasus ini menjadi pengingat penting akan perlunya perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat dalam setiap proyek pembangunan. Dengan anggaran yang begitu besar, masyarakat berhak mendapatkan manfaat nyata dari fasilitas yang dibangun menggunakan uang rakyat. Apakah pemerintah akan menjawab tuntutan ini? Waktu yang akan menjawab.
