aspirasimediarakyat.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumumkan target ambisius untuk mentransformasi seluruh sertifikat tanah konvensional menjadi digital dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Saat ini, baru sekitar 24% dari total 124 juta sertifikat tanah yang sudah terdigitalisasi. Nusron menegaskan bahwa akselerasi proses ini penting untuk menghadirkan efisiensi, keamanan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat pemilik tanah di Indonesia.
“Kami targetkan tahun ini kalau bisa mencapai 50%, sehingga dalam waktu lima tahun seluruh sertifikat tanah sudah beralih ke sistem digital,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (31/3), seperti dikutip dari Antara. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong modernisasi administrasi pertanahan nasional sekaligus mengurangi berbagai risiko kepemilikan tanah, termasuk yang diakibatkan oleh mafia tanah.
Transformasi sertifikat tanah konvensional menjadi digital menjadi perhatian khusus, terutama untuk sertifikat yang diterbitkan pada periode 1961 hingga 1997. Nusron menyebut bahwa dokumen sertifikat dari masa itu sering kali tidak mencantumkan alamat secara lengkap dan hanya berupa gambar tanah. “Sertifikat seperti ini rentan diambil alih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama di kawasan Jabodetabek, sehingga sering terjadi tumpang tindih,” jelas Nusron.
Digitalisasi sertifikat tanah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akurasi data kepemilikan tanah, tetapi juga memberikan perlindungan lebih terhadap ancaman mafia tanah. Nusron menegaskan bahwa proses transformasi ini merupakan langkah penting untuk menjamin hak-hak masyarakat atas tanah, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap sengketa dan penipuan.
Selain untuk melindungi dari mafia tanah, Nusron juga menekankan bahwa digitalisasi sertifikat tanah dirancang untuk memproteksi dokumen kepemilikan dari risiko bencana. Ia menyebut bahwa ancaman bencana seperti banjir, kebakaran, dan musibah lainnya sering kali menjadi alasan hilangnya dokumen penting milik masyarakat. Dengan adanya digitalisasi, data sertifikat akan tersimpan aman dalam sistem elektronik sehingga meminimalkan risiko kerugian akibat kehilangan dokumen fisik.
Namun, Nusron memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu penyitaan tanah jika belum melakukan proses digitalisasi sertifikat. “Tidak akan ada penyitaan tanah. Tapi kami sangat menganjurkan agar masyarakat segera beralih dari sertifikat analog ke digital untuk memastikan hak-hak atas tanah mereka terlindungi,” tegasnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung program ini dengan aktif berpartisipasi dalam proses transformasi.
Menurut Nusron, pemerintah telah menyiapkan berbagai program sosialisasi untuk mendukung percepatan digitalisasi sertifikat tanah. Salah satu fokus utama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat digitalisasi sertifikat, mulai dari efisiensi dalam proses administrasi hingga keamanan jangka panjang bagi pemilik tanah. Pemerintah juga terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi masyarakat dalam proses konversi sertifikat.
Proses digitalisasi ini melibatkan pengumpulan data, pemindaian sertifikat konvensional, dan integrasi ke dalam sistem elektronik yang dikelola oleh Kementerian ATR/BPN. Nusron menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan proses ini berjalan transparan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. “Kami ingin semua proses dilakukan secara adil, akuntabel, dan tanpa diskriminasi,” katanya.
Meskipun target lima tahun ini dinilai ambisius, Nusron optimistis bahwa dengan dukungan semua pihak, transformasi digital ini dapat terealisasi. Ia juga menilai bahwa percepatan digitalisasi sertifikat tanah menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. “Modernisasi administrasi pertanahan adalah kunci untuk menciptakan ekosistem pertanahan yang lebih aman, efisien, dan terpercaya,” tambahnya.
Selain itu, Nusron juga menyebut bahwa digitalisasi ini akan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan integrasi data tanah di seluruh Indonesia. Dengan adanya basis data yang terpusat dan terdigitalisasi, pemerintah akan lebih mudah memetakan penggunaan lahan, mengelola aset negara, dan menyelesaikan sengketa tanah dengan lebih cepat.
Dengan program yang sedang berjalan, Nusron berharap masyarakat dapat melihat manfaat jangka panjang dari digitalisasi sertifikat tanah. Ia mengingatkan bahwa transformasi ini bukan hanya tentang perubahan administrasi, tetapi juga tentang perlindungan hukum dan keamanan aset bagi setiap pemilik tanah di Indonesia.
Transformasi sertifikat tanah ke format digital menjadi langkah strategis yang tidak hanya menjawab tantangan modernisasi, tetapi juga menjadi solusi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan di Indonesia. Dengan komitmen dan kerja sama semua pihak, Nusron yakin bahwa target lima tahun untuk digitalisasi sertifikat tanah dapat tercapai dengan sukses.
