aspirasimediarakyat.com – Indikator ekonomi terbaru menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia sedang menghadapi tekanan serius. Salah satu tanda paling mencolok adalah terjadinya deflasi pada Februari 2025, dengan penurunan harga sebesar 0,1% secara tahunan. Angka ini menjadi tingkat deflasi tahunan terendah sejak Januari 2000, yang saat itu mencapai 1,1%. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran besar di kalangan ekonom dan pelaku usaha.
Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, mengungkapkan bahwa sejumlah indikator ekonomi telah mengisyaratkan pelemahan daya beli masyarakat. Penurunan harga yang tercatat pada Februari sejalan dengan turunnya indeks keyakinan konsumen, sebagaimana dilaporkan oleh Bank Indonesia (BI). Survei BI menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja berada dalam kondisi yang sulit, sehingga keyakinan konsumen terhadap penghasilan mereka ikut melemah.
“Anggapan itu membuat keyakinan konsumen terhadap penghasilannya ikut melemah,” ujar Christiantoko dalam keterangannya, Minggu (23/3/2025). Akibatnya, banyak masyarakat yang memilih untuk menahan belanja, menciptakan efek domino pada sektor perdagangan. “Jadi jangan heran kalau para pedagang di Tanah Abang pun mulai banyak yang mengeluh sepinya pembeli,” tambahnya.
Survei penjualan eceran BI juga mengungkapkan bahwa beberapa kategori barang mengalami penurunan penjualan signifikan pada Januari 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Produk pakaian, bahan bakar kendaraan, serta peralatan informasi dan komunikasi menjadi sektor yang paling terdampak. BI bahkan memperkirakan indeks penjualan riil akan mengalami kontraksi sebesar 0,5% secara tahunan pada Februari.
Momentum Ramadan dan persiapan Idul Fitri diharapkan dapat menjadi angin segar untuk mendorong konsumsi masyarakat. Namun, Christiantoko menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada momentum tersebut. “Sulit bagi pemerintah untuk membantah bahwa daya beli masyarakat sedang menurun. Bahkan masyarakat sendiri tidak begitu yakin dengan penghasilannya, seperti tergambar dari survei keyakinan konsumen BI,” jelasnya.
Peringatan lain datang dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mencerminkan tingkat konsumsi masyarakat. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa penerimaan PPN pada Januari 2025 hanya mencapai Rp 24,6 triliun, angka terendah dalam 12 tahun terakhir. “Jadi kalau dilihat penerimaan PPN per Januari setiap tahun, tahun 2025 ini yang terburuk. Jenis pajak tersebut merupakan gambaran yang memberikan sinyal menurunnya daya beli masyarakat,” ungkap Christiantoko.
Kondisi ini diperparah oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus berlanjut tanpa jeda. Christiantoko mengingatkan bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 54%. Jika daya beli masyarakat terus melemah, dampaknya akan sangat besar terhadap perekonomian nasional. “Sinyal penurunan daya beli masyarakat ini jangan dianggap remeh,” tegasnya.
Pelemahan daya beli tidak hanya dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga kelas menengah. Penjualan kendaraan bermotor, misalnya, menyusut hingga 10% pada Januari-Februari 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi baik di tingkat ritel, dari dealer ke konsumen langsung, maupun di tingkat pabrik ke dealer, yang mencatat penurunan sekitar 4,5%.
Christiantoko menyarankan pemerintah untuk segera mengambil langkah mitigasi guna menghadapi kondisi setelah Lebaran. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kenaikan yang membebani masyarakat. “Hal ini bisa dilakukan dengan menciptakan alur logistik yang lancar serta menjamin tidak adanya pungutan-pungutan yang berpotensi memberikan dampak pada kenaikan harga barang maupun jasa,” sarannya.
Selain itu, program bantuan sosial (bansos) yang telah dianggarkan harus segera disalurkan untuk menjadi stimulus konsumsi rumah tangga. “Jangan sampai lupa juga penyaluran bansos yang memang sudah dianggarkan. Program ini penting untuk menjadi stimulus konsumsi rumah tangga,” tegas Christiantoko.
Pemerintah juga perlu memperhatikan sektor perdagangan dan usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Dukungan berupa insentif pajak atau subsidi dapat membantu pelaku usaha bertahan di tengah tekanan ekonomi. Langkah ini tidak hanya akan mendorong konsumsi, tetapi juga menjaga stabilitas lapangan kerja.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa daya beli masyarakat adalah salah satu pilar utama perekonomian nasional. Jika tidak segera ditangani, pelemahan daya beli dapat menciptakan efek domino yang merugikan berbagai sektor. Pemerintah harus bergerak cepat untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas.
Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan daya beli masyarakat dapat kembali pulih, sehingga perekonomian nasional tetap stabil. Namun, tanpa tindakan konkret, tekanan ekonomi ini berpotensi menjadi krisis yang lebih besar. Christiantoko menutup dengan pesan tegas: “Pemerintah harus berhenti berdalih dan mulai bertindak.”
