aspirasimediarakyat.com – Puluhan anggota Gabungan Pemuda Peduli Sumatera Selatan (GPP-SUMSEL) berkumpul di depan kantor Polda Sumsel untuk menggelar aksi damai, Kamis (13/03/2025). Aksi ini bertujuan mendesak Polda Sumsel agar melakukan audit harta kekayaan sejumlah pejabat kepolisian di Polres Musi Banyuasin (Muba), termasuk Kapolres, Kasat Reskrim, Kapolsek, dan Kanit Reskrim Keluang. Mereka menduga adanya penerimaan upeti miliaran rupiah setiap bulan oleh para pejabat tersebut.
GPP-SUMSEL tidak hanya menuntut transparansi harta kekayaan pejabat kepolisian, tetapi juga menuntut penegakan hukum terhadap para pemain minyak ilegal atau “toke minyak” seperti Amrul, Heryansyah, dan mantan anggota polisi, Miftahudin. Mereka meminta agar para pelaku dijerat dengan pasal pencucian uang agar efek jera benar-benar terasa.
Dalam orasi mereka, para aktivis GPP-SUMSEL menyayangkan lemahnya penegakan hukum saat ini dibandingkan dengan masa kepemimpinan Kapolda Sumsel terdahulu, Irjen Pol Rahmad Wibowo. Mereka menilai kinerja kepolisian saat ini tidak berwibawa dan hanya berjalan di tempat.
GPP-SUMSEL juga mendesak Kapolda Sumsel untuk menghentikan praktik “tukar kepala” yang kerap terjadi saat terjadi kebakaran sumur minyak ilegal di Kecamatan Keluang. Mereka menilai praktik ini tidak adil karena hanya menyasar pekerja lapangan, sementara aktor intelektual dan pihak yang diduga menerima keuntungan dari bisnis ilegal ini tetap bebas.
“Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami akan menggelar aksi di Mabes Polri untuk mengadukan kinerja Polda Sumsel,” tegas M. Khaliq, salah satu orator aksi. Khaliq menambahkan bahwa masyarakat berharap adanya langkah tegas dari kepolisian untuk menindak oknum yang diduga terlibat dalam praktik ilegal ini dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Dalam aksi ini, para aktivis membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka. Mereka juga berorasi secara bergantian, menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka. Aksi damai ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga. Semua berkumpul dengan satu tujuan: meminta keadilan dan transparansi dari aparat kepolisian.
Polda Sumsel diharapkan dapat menindaklanjuti tuntutan ini dengan serius. Audit harta kekayaan pejabat kepolisian menjadi langkah awal untuk membersihkan institusi dari praktik korupsi. Selain itu, penegakan hukum terhadap para pemain minyak ilegal harus dilakukan tanpa pandang bulu. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan keadilan.
GPP-SUMSEL juga berharap agar Polda Sumsel dapat lebih transparan dalam penggunaan anggaran, termasuk dana-dana yang berasal dari masyarakat. Selama ini, banyak masyarakat yang merasa bahwa dana yang mereka bayarkan tidak digunakan dengan semestinya. Kejelasan penggunaan anggaran ini akan membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Selain itu, GPP-SUMSEL mendesak agar Polda Sumsel dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Banyaknya kasus kebakaran sumur minyak ilegal menunjukkan bahwa masih banyak celah dalam sistem pengawasan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan menjadi langkah awal untuk mengatasi masalah ini.
M. Khaliq menambahkan bahwa GPP-SUMSEL akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka akan menggelar aksi-aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. “Kami tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan,” tegas Khaliq.
Di sisi lain, masyarakat juga diminta untuk berperan aktif dalam mengawasi kinerja aparat kepolisian. Partisipasi aktif masyarakat akan membantu menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik-praktik korupsi dan ilegal.
Aksi damai GPP-SUMSEL ini menjadi bukti bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam ketika menghadapi ketidakadilan. Mereka akan terus berjuang untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak mereka dihormati. Dengan semangat yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan masalah ini dapat segera diselesaikan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat pulih.
