aspirasimediarakyat.com – Baru-baru ini, dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) menjadi sorotan publik. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dua anggota DPR RI dipanggil untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Jumat, 27 Desember 2024.
Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra dan Satori dari Fraksi NasDem memenuhi panggilan penyidikan tersebut dan memberikan keterangan kepada KPK. Menurut mereka, Komisi XI DPR RI juga terlibat dalam kasus Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) tersebut. Namun, Heri enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.
Heri bahkan menyatakan bahwa dana program sosial atau dana CSR BI yang diduga disalahgunakan merupakan program biasa. “Itu kan program biasa, dari mitra setiap komisi. Baiknya nanti ke penyidik,” katanya saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai pemeriksaan pada Jumat, 27 Desember 2024.
Di sisi lain, Satori mengakui bahwa dirinya mendapatkan aliran dana PSBI. Ia menyebutkan bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihannya. “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di Dapil,” kata Satori pada Jumat, 27 Desember 2024.
Satori juga mengungkapkan bahwa dana PSBI mengalir ke seluruh anggota Komisi XI DPR RI. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada suap dalam penggunaan dana PSBI. “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ujarnya.
Namun, Satori tidak menyebutkan yayasan-yayasan apa saja yang menerima dana tersebut dan tidak menjawab ketika ditanya soal nilai dana bantuan CSR tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana CSR.
Apa Itu Dana CSR?
Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis, ikut andil dalam peningkatan kualitas hidup, baik pada pekerja maupun keluarga, komunitas lokal, serta mematuhi hukum. Konsep CSR ini berkembang pada tahun 1980-an hingga 1990-an secara global.
Di Indonesia, CSR telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada Pasal 3 hingga Pasal 7.
CSR dirancang untuk mendukung program yang memiliki manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa CSR memiliki dampak besar dalam kehidupan masyarakat jika disalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
Dugaan Korupsi Dana CSR BI
Kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial dan lingkungan diduga disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. KPK terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini.
Heri Gunawan dan Satori telah memberikan keterangan kepada KPK, namun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana CSR menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Publik menantikan hasil penyelidikan KPK dan berharap agar kasus ini dapat diungkap dengan jelas dan tuntas.
