Aspirasimediarakyat.com, Mataram — Teguran keras Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, terhadap sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga masih mengambil margin tambahan dari belanja bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG), membuka kembali perdebatan mengenai integritas pelaksanaan program strategis nasional yang dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia, namun berisiko kehilangan substansi apabila ruang pelayanan publik justru dimanfaatkan untuk kepentingan keuntungan pribadi.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, sekaligus menjadi instrumen penting dalam menekan angka stunting dan memperbaiki kualitas kesehatan generasi muda.
Di berbagai daerah, program tersebut mulai berjalan melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bertugas memastikan makanan bergizi sampai kepada para penerima manfaat sesuai standar yang telah ditetapkan.
Namun, di tengah harapan besar yang melekat pada program tersebut, muncul kekhawatiran mengenai kualitas pelaksanaan di lapangan setelah ditemukan indikasi praktik pengambilan keuntungan tambahan oleh sebagian pengelola.
Kekhawatiran itu disampaikan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menemui massa aksi yang menginginkan program MBG tetap berjalan pada Senin, 22 Juni 2026.
Dalam pernyataannya, Iqbal mengaku telah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi penyelenggaraan program dan menemukan indikasi bahwa sebagian pengelola masih mencari margin tambahan dari pembelian bahan baku makanan.
Menurut Iqbal, praktik tersebut berdampak langsung terhadap kualitas makanan yang diterima anak-anak karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi standar gizi menjadi tergerus demi keuntungan tertentu.
“Di tengah semangat membangun generasi sehat dan unggul, praktik mencari keuntungan dari anggaran pangan anak ibarat mengambil setetes demi setetes nutrisi dari piring masa depan bangsa, sebuah tindakan yang mungkin terlihat kecil dalam laporan keuangan, tetapi dapat menimbulkan dampak besar terhadap kualitas layanan yang diterima penerima manfaat program.”
“Saya tahu, dan saya sudah turun ke beberapa tempat. Masih ada SPPG yang mencari margin atau untung tambahan dari bahan baku. Akhirnya kualitas menjadi menurun,” kata Iqbal.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah mulai memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG agar tidak menyimpang dari tujuan awal yang telah ditetapkan.
Iqbal menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam program tersebut merupakan uang rakyat yang harus digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
Karena itu, ia meminta seluruh pengelola SPPG yang masih melakukan praktik serupa untuk segera menghentikannya tanpa menunggu tindakan hukum atau sanksi administratif.
“Kalau yang tidak pernah mengambil margin tambahan dari bahan baku, alhamdulillah. Tapi yang masih melakukan, berhenti mulai hari ini. Tobat, istigfar, dan luruskan niat,” tegasnya.
Peringatan tersebut tidak hanya bernuansa moral, tetapi juga menjadi bentuk pengawasan langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Dalam berbagai kebijakan publik, tantangan terbesar sering kali bukan terletak pada perencanaan atau besarnya anggaran, melainkan pada integritas pelaksana di lapangan yang menentukan apakah manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat.
Para pengamat kebijakan publik kerap mengingatkan bahwa program sosial berskala besar membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, transparansi penggunaan anggaran, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.
Tanpa pengawasan yang efektif, program yang lahir dengan niat baik dapat menghadapi risiko penurunan kualitas layanan akibat praktik-praktik yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan.
Iqbal bahkan menegaskan dirinya tidak akan memberikan toleransi kepada pengelola yang masih mengambil keuntungan di luar ketentuan apabila program MBG terus dilanjutkan.
“Kalau program MBG ini dilanjutkan dan masih ada yang mengambil margin lebih dari belanja bahan baku, saya orang pertama yang akan meminta satgas dan BGN menangkap serta menutup SPPG yang melakukan itu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan kualitas makanan dan hak anak untuk memperoleh asupan gizi yang layak tidak dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.
Program Makan Bergizi Gratis sesungguhnya bukan sekadar agenda distribusi makanan, melainkan investasi sosial jangka panjang yang menentukan kualitas generasi mendatang. Setiap bahan pangan yang disajikan kepada anak-anak membawa harapan tentang masa depan yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing. Karena itu, pengawasan terhadap program ini tidak boleh berhenti pada laporan administratif semata, melainkan harus menyentuh kualitas nyata yang diterima penerima manfaat. Di tengah besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk membangun sumber daya manusia, integritas pelaksana menjadi fondasi utama agar tujuan mulia program tidak berubah menjadi sekadar angka statistik, sementara hak anak atas gizi yang layak tetap menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar.
Editor: Kalturo
