Aspirasimediarakyat.com, Banyuasin — Di tengah berbagai tantangan yang membayangi sektor perkebunan nasional mulai dari konflik lahan, ancaman kebakaran hutan dan lahan, tuntutan keberlanjutan usaha, hingga kebutuhan menjaga iklim investasi yang sehat, Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit membangun ruang dialog terbuka melalui kegiatan Ngopi Bareng Tahun 2026 yang digelar di PT Sukses Sawit Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (3/6/2026) tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Banyuasin Askolani, didampingi Wakil Bupati Banyuasin Ir. Netta Indian, S.P., serta Sekretaris Daerah Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN.Eng.
Pertemuan itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan, tetapi juga menjadi forum strategis untuk membahas berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian bersama dalam pengelolaan industri kelapa sawit di Banyuasin.
Dalam sambutannya, Bupati Askolani menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial atau pertemuan informal, melainkan sarana penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha.
“Ini bukan sekadar acara ngopi bareng tapi momen untuk kita memudahkan berkoordinasi dan berkomunikasi terkait keberlangsungan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Banyuasin,” ujar Askolani.
Menurutnya, sektor perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Banyuasin.
Askolani juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kontribusi sosial yang telah diberikan perusahaan perkebunan kelapa sawit, khususnya dalam membantu penanggulangan bencana alam dan mendukung sejumlah program pemerintah.
Ia secara khusus menyoroti keterlibatan perusahaan sawit dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu agenda penting pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
“Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah dan tekanan terhadap industri berbasis sumber daya alam yang semakin kompleks, keberhasilan suatu daerah menjaga investasi tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya modal yang masuk, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun kepercayaan, kepastian hukum, stabilitas sosial, serta komunikasi yang sehat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.”
Bupati Banyuasin menegaskan dirinya bersama Wakil Bupati Netta Indian berkomitmen menciptakan lingkungan investasi yang bersih, sehat, dan transparan guna memberikan kepastian kepada para pelaku usaha yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Saya bersama Ibu Netta konsisten menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan transparan. Kami berkomitmen untuk selalu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan perkebunan kelapa sawit,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah berupaya menempatkan dirinya sebagai fasilitator yang mampu menjembatani kepentingan pembangunan ekonomi dengan kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Banyuasin Roni Utama, A.P., M.Si., menjelaskan bahwa forum pertemuan tersebut diselenggarakan untuk menyamakan visi dan persepsi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di sektor perkebunan kelapa sawit.
Menurut Roni, tantangan yang dihadapi industri sawit saat ini tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah, perusahaan, petani, dan berbagai pihak terkait lainnya.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Utama PT Sukses Sawit Gasing, Gita Sapta Adi, yang mengajak seluruh perusahaan kelapa sawit untuk memperkuat kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan usaha yang semakin dinamis.
Ia menilai keberhasilan pengelolaan perkebunan sawit tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan semata, tetapi juga memerlukan dukungan petani dan pemerintah daerah agar tercipta keberlanjutan usaha yang memberikan manfaat bagi semua pihak.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Sumatera Selatan, Alex Sugiarto, turut mengapresiasi hubungan kerja sama yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di Banyuasin.
Menurut Alex, forum komunikasi seperti ini sangat penting karena mampu menjadi ruang bertukar pikiran sekaligus mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi industri sawit.
“Mari kita jaga usaha sawit Indonesia terutama wilayah Banyuasin,” ujarnya.
Dari sisi keamanan investasi, Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas dan memberikan rasa aman bagi dunia usaha, termasuk dalam penyelesaian persoalan konflik lahan yang kerap menjadi tantangan di sektor perkebunan.
Selain itu, Polres Banyuasin juga mulai melakukan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau dengan mengumpulkan data perusahaan sebagai bagian dari strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Dandim 0430/Banyuasin melaporkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kejadian kebakaran di wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit, meskipun musim kemarau tahun 2026 datang lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi dini yang dilakukan, kondisi Banyuasin masih relatif aman dari ancaman karhutla, namun kewaspadaan tetap harus dijaga karena sebagian besar titik api umumnya muncul akibat aktivitas manusia. Di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang, pertemuan antara pemerintah, aparat keamanan, dan pelaku usaha ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan sinergi yang kuat, sebab investasi yang sehat bukan hanya soal angka pertumbuhan dan produksi, melainkan juga tentang kemampuan menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha, perlindungan lingkungan, kepastian hukum, serta kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan pembangunan daerah.
Editor: Kalturo
