Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Dugaan praktik under invoicing ekspor crude palm oil (CPO) yang menyeret nama perusahaan-perusahaan raksasa sawit, termasuk Wilmar International Limited, kembali membuka tabir panjang persoalan tata niaga komoditas strategis nasional, sebuah sektor yang selama puluhan tahun menjadi mesin penghasil devisa negara tetapi juga kerap dituding menyimpan ruang gelap antara laporan administrasi, perpindahan keuntungan lintas yurisdiksi, dan pertanyaan besar tentang seberapa besar kekayaan sumber daya alam benar-benar kembali kepada rakyat Indonesia.
Sorotan terhadap Wilmar mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan adanya praktik under invoicing dalam ekspor CPO oleh sejumlah perusahaan besar. Dugaan tersebut berkaitan dengan penjualan CPO ke perusahaan perdagangan di Singapura dengan harga lebih rendah sebelum dijual kembali ke pasar internasional, terutama Amerika Serikat, dengan nilai jauh lebih tinggi.
Purbaya menyebut pola perdagangan semacam itu berpotensi mengurangi penerimaan negara. Dalam praktik ekonomi global, skema seperti ini sering dikaitkan dengan transfer pricing, yakni pengaturan harga transaksi antarperusahaan terafiliasi lintas negara yang dapat memengaruhi besaran pajak maupun penerimaan ekspor.
Nama Wilmar, Musim Mas, dan Salim Ivomas Pratama menjadi beberapa perusahaan yang disebut dalam dugaan praktik tersebut. Meski demikian, hingga kini belum ada penetapan pelanggaran hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, sementara pemerintah masih melakukan pendalaman serta koordinasi lebih lanjut terkait data perdagangan dan ekspor.
Menanggapi sorotan tersebut, manajemen Wilmar International Limited menegaskan pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi mengenai dugaan manipulasi pencatatan ekspor maupun transfer pricing. Pernyataan itu disampaikan perusahaan melalui keterbukaan informasi resmi yang dipublikasikan pada Jumat, 29 Mei 2026.
“Wilmar ingin mengklarifikasi, kami belum menerima pemberitahuan resmi mengenai survei yang disebutkan,” demikian pernyataan perusahaan. Wilmar juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang bekerja sama dengan otoritas Indonesia untuk memahami berbagai poin yang menjadi perhatian pemerintah.
Perusahaan menegaskan apabila nantinya menerima pemberitahuan resmi terkait dugaan under invoicing maupun transfer pricing ekspor, mereka akan memberikan pembaruan informasi kepada pasar sesuai ketentuan yang berlaku. Pernyataan itu sekaligus menjadi upaya menjaga stabilitas persepsi investor di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sektor sawit nasional.
Kasus ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, tata kelola ekspor CPO memang berkali-kali menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait kewajiban domestic market obligation (DMO), perizinan ekspor, hingga pengawasan terhadap penerimaan negara dari komoditas strategis.
Polemik tersebut semakin sensitif karena sawit merupakan salah satu penopang utama devisa Indonesia. Nilai ekspor CPO dan produk turunannya mencapai puluhan miliar dolar AS setiap tahun. Namun di balik angka besar itu, muncul pertanyaan klasik yang terus berulang: mengapa negara kaya sumber daya masih sering menghadapi tekanan fiskal, ketimpangan ekonomi, dan penerimaan yang dianggap belum optimal.
Dalam perspektif ekonomi politik, dugaan under invoicing ibarat kebocoran kecil di pipa raksasa yang terus dibiarkan menetes bertahun-tahun. Secara administratif mungkin tampak seperti angka dalam dokumen perdagangan, tetapi dampaknya dapat menjalar ke penerimaan pajak, royalti, hingga kemampuan negara membiayai pelayanan publik.
“Fenomena transfer pricing sendiri bukan isu baru dalam perdagangan global. Banyak negara memperketat regulasi untuk mencegah perusahaan multinasional memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Indonesia pun sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen pengawasan melalui Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, hingga kerja sama pertukaran data perpajakan internasional.”
Meski demikian, kompleksitas rantai perdagangan komoditas global membuat pengawasan sering berjalan seperti mengejar bayangan di lorong panjang. Perusahaan perdagangan, afiliasi lintas negara, hingga perubahan harga internasional dapat menciptakan ruang abu-abu yang membutuhkan audit mendalam dan koordinasi lintas lembaga.
Wilmar sendiri bukan nama kecil dalam industri sawit dunia. Perusahaan ini didirikan pada 1 April 1991 oleh Kuok Khoon Hong dan Martua Sitorus melalui Wilmar Trading Pte Ltd dengan modal awal sebesar SGD100.000 dan hanya lima karyawan.
Bisnis awal Wilmar berkembang dari proyek perkebunan PT Agra Masang Perkasa di Sumatera Barat dengan luas sekitar 7.000 hektare. Dari titik itu, perusahaan perlahan membangun fasilitas penghancur inti sawit di Sumatera Utara dan pengolahan minyak sawit di Dumai, Riau.
Pertumbuhan industri sawit Indonesia sendiri berjalan sangat agresif sejak dekade 1990-an. Perkebunan sawit berkembang menjadi tulang punggung ekonomi di berbagai daerah, membuka lapangan kerja, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai penguasaan lahan, kerusakan lingkungan, hingga distribusi keuntungan ekonomi.
Kini Wilmar berkembang menjadi salah satu perusahaan sawit terbesar dunia dengan operasi di Indonesia, Malaysia, Uganda, Pantai Gading, Ghana, hingga Nigeria. Di pasar domestik, perusahaan dikenal melalui berbagai merek minyak goreng seperti Sania, Fortune, dan Sovia.
Kuok Khoon Hong saat ini menjabat Chairman sekaligus Chief Executive Officer Wilmar Group. Pengusaha lulusan Business Administration dari University of Singapore itu telah berkecimpung di industri agribisnis sejak 1973 dan dikenal memiliki pengalaman luas dalam pengembangan perkebunan serta pengolahan minyak nabati di Asia dan Afrika.
Sementara itu, Martua Sitorus, pengusaha asal Indonesia yang turut mendirikan Wilmar, mundur dari jajaran direksi perusahaan pada 2018. Setelah itu, ia bersama keluarganya mengembangkan KPN Corp yang bergerak di sektor sawit, properti, semen, hingga rumah sakit.
Bagi publik, persoalan yang kini mencuat bukan semata soal siapa pemilik perusahaan atau seberapa besar gurita bisnis yang dibangun, melainkan bagaimana negara memastikan kekayaan alam nasional tidak berubah menjadi sekadar parade angka ekspor tanpa dampak optimal terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah kebutuhan fiskal yang semakin besar, pengawasan terhadap tata niaga sumber daya alam menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa lagi diperlakukan sebagai rutinitas administratif biasa. Negara dituntut hadir bukan hanya sebagai penonton yang mencatat angka ekspor, tetapi sebagai pengelola yang memastikan setiap tetes keuntungan dari bumi Indonesia tidak menguap diam-diam ke luar batas yurisdiksi, sementara rakyat di daerah penghasil masih berkutat dengan jalan rusak, ketimpangan ekonomi, dan akses kesejahteraan yang belum sepenuhnya merata.
Editor: Kalturo
