Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Dari seorang tokoh senior yang pernah berada di pusat pusaran reformasi, Amien Rais kembali melemparkan kritik keras terhadap arah perjalanan republik ini, menyoroti merosotnya moralitas kekuasaan, melemahnya kualitas demokrasi, dan menguatnya cengkeraman oligarki yang dinilainya kian menjauhkan negara dari cita-cita luhur untuk menyejahterakan rakyat secara adil dan bermartabat.
Mantan Ketua MPR RI itu kembali tampil di ruang publik melalui sebuah wawancara panjang yang disiarkan di kanal digital, menyampaikan kegelisahan mendalam terhadap arah tata kelola negara.
Di usia 82 tahun, Amien Rais menyatakan dirinya tidak sedang berbicara sebagai pihak yang merasa paling tahu, melainkan sebagai seorang warga bangsa yang merasa perlu menyampaikan kegelisahan setelah mengamati perjalanan demokrasi Indonesia.
“Secara insyaallah jernih dan proporsional, saya melihat pertumbuhan negara kita sebagai negara demokrasi nampaknya bukan semakin bersih dari cacat-cacat moral,” ujar Amien.
Pernyataan itu menjadi pintu masuk bagi kritik yang lebih luas: bahwa demokrasi Indonesia, menurutnya, tidak sedang bergerak menuju pendewasaan, melainkan menghadapi gejala pelemahan nilai.
Ia menyoroti apa yang disebutnya sebagai kecenderungan elite di pucuk kekuasaan yang perlahan kehilangan sensitivitas terhadap realitas sosial mayoritas rakyat yang masih hidup dalam keterbatasan.
Bagi Amien, problem bangsa tidak berhenti pada persoalan prosedural politik. Ia melihat adanya retakan lebih dalam: ketimpangan sosial yang melebar, hukum yang dinilai tidak tegak secara setara, dan dominasi kelompok berkekuatan modal besar.
“Politiknya ada nuansa pecah belah, hukumnya tidak ditegakkan secara adil, dan ekonominya dikuasai oligarki,” katanya.
“Kritik tersebut menyentuh salah satu isu klasik dalam demokrasi modern: apakah negara masih bekerja untuk warga negara, atau justru menjadi arena kompromi kepentingan elite ekonomi dan politik.”
Dalam konteks itu, Amien juga menyinggung paradoks kekayaan sumber daya alam Indonesia. Negeri yang kaya emas, tembaga, timah, batu bara, dan gas alam, menurutnya, belum sepenuhnya mampu mengubah limpahan alam menjadi kesejahteraan rakyat.
Kritik semacam ini sejatinya bukan hal baru dalam diskursus kebijakan publik Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 sejak lama menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Namun dalam praktik, tafsir atas “kemakmuran rakyat” kerap berbenturan dengan realitas distribusi manfaat ekonomi yang tidak selalu merata.
Amien juga memberi perhatian besar pada meningkatnya ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Ia menilai jurang sosial itu kini semakin nyata dan berpotensi memicu ketegangan sosial.
Menurutnya, generasi muda saat ini jauh lebih kritis dibanding masa lalu karena hidup dalam era keterbukaan informasi yang nyaris tanpa sekat.
“Rakyat kita semakin pintar, jangan dicoba dibohongi lagi,” katanya.
Peringatan itu bahkan berkembang menjadi kekhawatiran atas potensi gejolak sosial apabila publik merasa negara tidak lagi berpihak pada rasa keadilan.
“Kalau mereka sampai berkesimpulan rezim ini sudah cukup, lalu rakyat bergerak, nobody knows ke mana arahnya,” ujar Amien.
Di luar soal politik dan ekonomi, ia berkali-kali menekankan bahwa akar persoalan bangsa adalah krisis moral dalam kepemimpinan.
“Tidak ada hukum tanpa moralitas. Tidak ada moralitas tanpa agama,” katanya, menegaskan keyakinannya bahwa hukum tanpa fondasi etika hanya akan melahirkan formalitas tanpa keadilan.
Ia bahkan menyebut birokrasi Indonesia masih bercorak “kleptokrasi”, sebuah istilah keras yang merujuk pada sistem yang dirusak oleh budaya penguasaan sumber daya untuk kepentingan segelintir pihak.
Meski kritiknya tajam, Amien tidak menutup pintu harapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku masih percaya Prabowo memiliki kapasitas kepemimpinan dan wawasan kebangsaan yang kuat.
Namun, ia mengingatkan bahwa ancaman terbesar bagi seorang presiden sering kali bukan lawan politik di luar, melainkan lingkaran dalam yang terlalu dominan mengendalikan akses, informasi, dan pengaruh.
“Kegagalan seorang presiden sering kali datang dari orang-orang di sekelilingnya,” ujar Amien.
Karena itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kabinet dan lingkar inti pemerintahan, termasuk kemungkinan perombakan besar bila diperlukan demi menjaga arah pemerintahan tetap produktif dan berpihak pada rakyat.
Sebagai penutup, Amien menawarkan gagasan pembentukan forum moral nasional yang melibatkan tokoh politik, intelektual, budayawan, dan pemuka agama sebagai ruang refleksi kebangsaan—sebuah usulan yang menunjukkan bahwa kritiknya tidak berhenti pada kegelisahan, tetapi juga menghadirkan jalan pikir. Pesan akhirnya sederhana namun dalam: Indonesia belum kehabisan harapan, tetapi harapan itu hanya bisa hidup jika kekuasaan kembali mendengar nurani, mengutamakan rakyat, dan menolak tunduk pada bisik-bisik kepentingan yang menjauhkan negara dari amanat reformasi.
Editor: Kalturo
