Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Dua artikel tajam dari sebuah majalah internasional ternama yang menyoroti arah ekonomi dan demokrasi Indonesia bukan sekadar kritik dari luar pagar negeri, melainkan alarm keras yang memantulkan kembali kegelisahan lama di dalam negeri sendiri: apakah republik ini masih berjalan di jalur demokrasi konstitusional, atau perlahan meluncur ke arah kekuasaan yang makin terpusat, mahal secara fiskal, dan kian sulit disentuh kritik.
Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti, mengaku tidak terkejut dengan isi dua laporan terbaru majalah The Economist yang terbit pada 14 Mei 2026.
Dalam dua laporan berbeda berjudul Indonesia’s President is Jeopardising the Economy and Democracy serta Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country is on a Risky Path, media asal Inggris itu menyoroti arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berisiko terhadap stabilitas ekonomi dan kualitas demokrasi.
Bagi Bivitri, substansi kritik tersebut sejatinya bukan barang baru. Menurutnya, suara serupa telah lama bergema di ruang publik nasional, hanya saja kali ini gema itu datang dari luar negeri dan memantul lebih jauh.
“Tidak mengejutkan sama sekali,” ujar Bivitri, seraya menilai bahwa kritik dari media internasional justru memberi gambaran lebih luas kepada publik global tentang kondisi aktual Indonesia.
Dalam pandangannya, ada perbedaan mendasar antara kritik domestik dan kritik internasional. Kritik dari dalam negeri kerap berhadapan dengan tekanan sosial maupun politik, sedangkan suara dari luar relatif lebih kebal terhadap intimidasi.
“Pernyataan itu menyentuh isu yang lebih sensitif: kebebasan berekspresi. Dalam negara demokrasi, kritik seharusnya diposisikan sebagai vitamin institusi, bukan ancaman bagi kekuasaan.”
Bivitri juga menilai laporan tersebut menjadi kontra-narasi terhadap pidato-pidato resmi Presiden Prabowo dalam forum internasional, yang selama ini menampilkan optimisme atas capaian pemerintahannya.
“Tidak semua orang tahu bagaimana situasi riil di Indonesia,” kata Bivitri, sembari menyinggung narasi keberhasilan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis atau MBG yang kerap dipromosikan pemerintah.
Program MBG sendiri menjadi salah satu titik kritik utama yang disorot The Economist. Program tersebut dinilai berpotensi membebani anggaran negara apabila tidak dikelola secara disiplin dan berbasis kalkulasi fiskal yang hati-hati.
Data fiskal menunjukkan bahwa defisit anggaran Indonesia pada 2025 disebut mendekati 2,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Angka itu masih berada di bawah ambang batas 3 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, namun dinilai mulai menyempitkan ruang manuver fiskal pemerintah.
Dalam konteks tata kelola negara, persoalan defisit bukan semata soal angka, melainkan tentang kredibilitas kebijakan. Negara yang terus memperbesar belanja harus mampu menunjukkan hasil yang terukur, bukan sekadar retorika pembangunan.
Selain isu ekonomi, The Economist juga menyoroti kecenderungan pemerintahan yang dinilai semakin otoriter. Bivitri menyebut bagian ini sebagai kritik yang paling serius karena menyentuh jantung demokrasi.
Salah satu isu yang disorot adalah dugaan menyempitnya ruang sipil, termasuk penyinggungan terhadap kasus teror air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus dari KontraS.
Peristiwa tersebut disebut sebagai contoh bahwa ketegangan antara kekuasaan dan masyarakat sipil masih menjadi pekerjaan rumah besar demokrasi Indonesia.
Meski demikian, Bivitri mengaku pesimistis kritik internasional akan mengubah arah kebijakan pemerintah secara signifikan. Menurutnya, jika pun ada respons, sifatnya hanya kosmetik.
Ia menyebut kemungkinan perubahan kecil seperti reposisi figur tertentu di lembaga negara tidak akan cukup menjawab problem struktural yang telah berkembang.
Pandangan berbeda datang dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah. Ia justru membela kebijakan Presiden Prabowo, khususnya program MBG yang dianggap sebagai investasi jangka panjang.
Menurut Fahri, pendekatan The Economist terlalu berorientasi pada akuntansi jangka pendek dan gagal memahami logika pembangunan manusia sebagai fondasi ekonomi masa depan.
Ia bahkan memperkenalkan istilah “Prabowonomics”, yang menurutnya merupakan gagasan ekonomi khas Prabowo: disiplin fiskal tetap dijaga, tetapi belanja negara dikelola secara ekspansif dan terukur demi pembangunan sumber daya manusia.
Di tengah silang pendapat itu, pertanyaan publik menjadi semakin relevan: apakah kritik internasional akan memengaruhi investor? Bivitri meragukannya. Menurut dia, investor besar tidak menunggu artikel media untuk mengambil keputusan.
Mereka, kata dia, bekerja berdasarkan data, laporan konsultan, informasi kedutaan, serta pembacaan langsung terhadap stabilitas hukum, ekonomi, dan politik suatu negara.
Dengan demikian, artikel The Economist lebih tepat dipandang sebagai ringkasan keras bagi publik umum—sebuah cermin yang dipasang di depan wajah bangsa agar semua pihak melihat dengan jujur kondisi yang sedang dihadapi.
Sorotan dunia internasional terhadap Indonesia semestinya tidak dibaca sebagai serangan terhadap kedaulatan, melainkan sebagai momentum refleksi kolektif bahwa demokrasi yang sehat tidak lahir dari tepuk tangan seragam, melainkan dari keberanian menerima kritik, memperbaiki kebijakan, menjaga ruang sipil tetap hidup, serta memastikan bahwa setiap keputusan negara—baik soal anggaran, kekuasaan, maupun pembangunan—tetap berpihak pada rakyat yang memberi mandat, bukan sekadar memperkuat singgasana kekuasaan.
Editor: Kalturo
