Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Klaim Presiden Prabowo Subianto bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat sekaligus menarik perhatian sejumlah negara asing menempatkan kebijakan ini sebagai simbol ambisi besar negara dalam mendistribusikan kesejahteraan secara langsung, namun juga memunculkan pertanyaan mendasar tentang keberlanjutan fiskal, efektivitas implementasi, serta sejauh mana program tersebut benar-benar mampu mengatasi akar persoalan ketimpangan sosial di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato pada acara groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, yang menjadi panggung untuk menegaskan arah kebijakan ekonomi berbasis intervensi langsung negara terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam forum itu, Presiden menekankan pentingnya membangun kepercayaan diri nasional terhadap program yang dijalankan pemerintah, terutama dalam konteks kebijakan sosial berskala besar seperti MBG yang kini mulai dilirik oleh negara lain.
“Saudara-saudara, kita jangan jadi bangsa yang rendah diri. Banyak negara sekarang belajar MBG dari kita. Di mana ada negara yang bisa memberi makan lebih dari 60 juta orang lima kali seminggu,” ujar Prabowo Subianto, menegaskan posisi Indonesia sebagai pelopor dalam skema distribusi pangan berbasis negara.
Berdasarkan data per 3 Maret 2026, jumlah penerima manfaat program ini telah mencapai 61.239.037 orang. Dari angka tersebut, mayoritas atau sekitar 49.057.682 merupakan siswa sekolah yang menjadi sasaran utama kebijakan.
Cakupan yang luas ini menunjukkan bahwa MBG tidak hanya dirancang sebagai program bantuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan gizi yang lebih terjamin.
Namun, kebijakan ini tidak berhenti pada sektor pendidikan semata. Pemerintah juga memperluas jangkauan program kepada kelompok rentan lainnya, seperti ibu hamil dan lanjut usia, yang selama ini kerap berada di pinggiran prioritas kebijakan publik.
Distribusi bantuan bahkan dilakukan secara langsung ke rumah bagi kelompok yang tidak memiliki akses mobilitas, menandakan adanya pendekatan yang lebih inklusif dalam pelaksanaan program.
“Ibu-ibu hamil diantar makanan, begitu juga orang tua atau lansia yang tidak berdaya. Coba tunjukkan, di negara mana ada seperti ini?” ungkap Presiden, menggambarkan skala dan metode distribusi yang dianggap unik.
“Di sisi lain, program ini juga diklaim memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi sektor pertanian dan perikanan yang selama ini sering menghadapi persoalan fluktuasi harga dan keterbatasan akses pasar.”
Melalui skema MBG, hasil produksi petani dan nelayan memperoleh kepastian serapan, sehingga mengurangi ketergantungan pada tengkulak yang kerap memanfaatkan ketidakseimbangan informasi pasar.
“Petani yang sebelumnya hasil panennya tidak terbeli misalnya saat panen mangga hingga rusak di kebun kini mulai terserap. Tengkulak tidak lagi bisa dengan mudah menjatuhkan harga. Dengan kondisi seperti ini, kesejahteraan rakyat bisa meningkat,” tuturnya.
Kehadiran negara sebagai pembeli sekaligus distributor dalam rantai pasok pangan ini dapat dibaca sebagai upaya mengoreksi mekanisme pasar yang selama ini tidak sepenuhnya berpihak kepada produsen kecil.
Selain dampak terhadap sektor riil, MBG juga memiliki dimensi ketenagakerjaan yang cukup signifikan. Pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai desa menjadi salah satu instrumen untuk membuka lapangan kerja baru.
Menurut Presiden, satu dapur MBG mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Dengan target pembangunan 30.000 dapur, potensi penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 1,5 juta orang.
Angka ini menunjukkan bahwa program sosial dapat dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar sebagai mekanisme distribusi bantuan yang bersifat konsumtif.
Namun demikian, skala besar program ini juga membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, mengingat besarnya dana yang harus dialokasikan untuk menjaga keberlanjutan program.
Presiden sendiri mengakui bahwa pelaksanaan MBG masih menghadapi berbagai kekurangan yang memerlukan evaluasi berkelanjutan. Hal ini menjadi pengingat bahwa implementasi kebijakan publik tidak pernah lepas dari tantangan teknis dan administratif.
“Di tiap desa ada SPPG, ada dapur. Kalau ada kekurangan, kita tindak. Secara garis besar, program ini membangkitkan ekonomi,” ujarnya, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan perbaikan.
Di tengah klaim keberhasilan dan perhatian internasional, publik dihadapkan pada kebutuhan untuk melihat lebih jauh dari sekadar angka penerima manfaat, dengan mempertimbangkan kualitas distribusi, ketepatan sasaran, serta dampak jangka panjang terhadap ketahanan ekonomi masyarakat.
Program MBG, dengan segala ambisi dan skalanya, mencerminkan upaya negara untuk mengubah wajah kebijakan sosial dari sekadar retorika menjadi aksi nyata, namun keberhasilan sejatinya akan ditentukan oleh konsistensi implementasi, integritas pengelolaan, serta kemampuan menjawab kebutuhan riil masyarakat tanpa menciptakan ketergantungan struktural yang justru berpotensi melemahkan daya tahan ekonomi rakyat.
