Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Stabilitas pasokan energi nasional yang dilaporkan tetap aman di tengah gejolak geopolitik global justru membuka lapisan persoalan yang lebih kompleks, yakni ketergantungan struktural terhadap impor energi seperti LPG, yang secara diam-diam menjadikan ketahanan energi Indonesia berdiri di atas fondasi yang rapuh dan rentan terhadap tekanan eksternal yang sewaktu-waktu dapat mengguncang stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat luas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan langsung kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 27 April 2026.
Dalam paparannya, pemerintah memastikan bahwa pasokan energi nasional, khususnya bahan bakar minyak seperti solar dan bensin, berada dalam kondisi aman dan bahkan berada di atas standar minimum nasional yang telah ditetapkan.
“Dari sisi BBM, baik solar maupun bensin, dari semua spek alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional,” ujar Bahlil kepada wartawan usai rapat, menegaskan bahwa dari sisi kualitas dan ketersediaan, kondisi masih terkendali.
Ia juga menambahkan bahwa stabilitas tersebut tetap terjaga meskipun dunia tengah menghadapi ketidakpastian akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk gangguan jalur distribusi energi di Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur vital perdagangan minyak dunia.
“Alhamdulillah sudah hampir dua bulan ketika kejadian geopolitik di Timur Tengah dan Selat Hormuz, kita masih stabil,” kata Bahlil, menggambarkan daya tahan sistem distribusi energi nasional dalam menghadapi tekanan global.
Selain BBM, kondisi cadangan minyak mentah untuk kebutuhan pengembangan kilang juga dilaporkan masih berada dalam batas aman, bahkan melampaui standar minimum nasional yang telah ditentukan pemerintah.
“Dalam rangka pengembangan refinery, stok crude kita juga di atas standar minimum nasional, jadi relatif tidak ada masalah,” jelasnya, memberikan gambaran bahwa sektor hulu masih dalam kondisi terkendali.
Namun di balik narasi stabilitas tersebut, persoalan mendasar justru muncul pada sektor gas, khususnya liquefied petroleum gas atau LPG yang menjadi kebutuhan rumah tangga sehari-hari bagi jutaan masyarakat Indonesia.
Bahlil mengungkapkan bahwa konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton.
Artinya, sekitar 7 juta ton LPG masih harus dipenuhi melalui impor, sebuah angka yang mencerminkan ketergantungan tinggi terhadap pasar global dan fluktuasi harga internasional.
“Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton. Ini terjadi sejak konversi dari minyak tanah ke LPG,” ujarnya, mengingatkan bahwa kebijakan masa lalu masih menyisakan konsekuensi jangka panjang.
“Ketergantungan ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut kedaulatan energi, di mana kebutuhan dasar masyarakat sangat bergantung pada dinamika pasar global yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah.”
Dalam konteks kebijakan publik, kondisi ini mendorong pemerintah untuk mencari alternatif substitusi guna mengurangi tekanan impor sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batubara berkalori rendah sebagai pengganti LPG, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan ekonomi.
Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif energi rumah tangga yang lebih mandiri dan berbasis sumber daya domestik.
“Sekarang masih dalam pembahasan, ini harus saya finalisasi. Ini salah satu alternatif terbaik untuk mendorong kemandirian energi kita dari sektor LPG,” kata Bahlil, menegaskan bahwa proses kajian masih berlangsung.
Ia juga mengakui bahwa keterbatasan bahan baku LPG dalam negeri, seperti propana dan butana, menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan produksi domestik.
“Produksi kita tidak terlalu banyak, sehingga kita harus mencari alternatif,” ujarnya, menandakan bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan jangka pendek.
Upaya pemerintah yang disebut dilakukan secara intensif, bahkan hingga larut malam, mencerminkan urgensi persoalan yang dihadapi, sekaligus menunjukkan bahwa solusi yang dicari bukanlah perkara sederhana.
“Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya,” kata Bahlil, menggambarkan tekanan kerja dalam merumuskan kebijakan energi nasional.
Dalam perspektif yang lebih luas, situasi ini menunjukkan bahwa ketahanan energi tidak cukup diukur dari ketersediaan stok jangka pendek, melainkan dari kemampuan negara membangun sistem yang mandiri, berkelanjutan, dan tahan terhadap guncangan eksternal.
Stabilitas yang hari ini terlihat tenang dapat berubah menjadi kerentanan apabila struktur ketergantungan tidak segera diatasi melalui kebijakan yang progresif dan terukur.
Publik pun dihadapkan pada realitas bahwa energi, sebagai kebutuhan dasar, tidak hanya soal distribusi dan harga, tetapi juga soal arah kebijakan yang menentukan masa depan kemandirian bangsa.
Dalam kerangka itu, langkah pemerintah untuk mencari alternatif energi harus dilihat sebagai bagian dari upaya jangka panjang yang memerlukan konsistensi, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat, agar ketahanan energi tidak sekadar menjadi jargon kebijakan, melainkan benar-benar menjadi fondasi kuat bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
