Aspirasimediarakyat.com — Desakan penutupan permanen dapur layanan gizi di Pondok Kelapa 2, Jakarta Timur, yang diduga menjadi sumber keracunan puluhan siswa, menyingkap persoalan serius dalam tata kelola program pemenuhan gizi nasional yang seharusnya menjamin keselamatan publik, namun justru menyisakan celah pengawasan, disiplin standar, dan akuntabilitas yang dipertanyakan.
Peristiwa keracunan yang menimpa 72 siswa pada Kamis, 2 April 2026, segera memantik respons keras dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, yang menilai langkah penghentian sementara operasional oleh Badan Gizi Nasional (BGN) belum mencerminkan ketegasan negara dalam melindungi kesehatan masyarakat.
Dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 6 April 2026, Charles menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan pangan seharusnya tidak lagi diberi ruang beroperasi, karena risiko yang ditimbulkan menyentuh aspek paling mendasar, yakni keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat program.
“Mengingat peristiwa ini menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat program, kami menegaskan bahwa setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya, tanpa pengecualian,” ujar Charles Honoris.
Pernyataan tersebut tidak sekadar menjadi kritik terhadap satu kejadian, melainkan refleksi atas lemahnya penerapan standar keamanan pangan yang semestinya menjadi fondasi utama dalam setiap layanan berbasis konsumsi publik.
Charles menilai, sanksi permanen bukan hanya bentuk hukuman administratif, tetapi juga instrumen moral dan edukatif yang mampu menciptakan efek jera bagi seluruh pengelola SPPG di berbagai daerah agar tidak mengabaikan standar higienitas.
Temuan awal dari BGN menunjukkan bahwa kondisi dapur di Pondok Kelapa 2, termasuk tata letak dan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), belum memenuhi standar yang ditetapkan, sebuah fakta yang menegaskan adanya kelalaian struktural dalam pengelolaan fasilitas layanan gizi.
Kelalaian tersebut, dalam pandangan legislatif, tidak bisa dianggap sebagai kesalahan teknis biasa, melainkan indikasi lemahnya pengawasan dan verifikasi sejak tahap awal operasional hingga pelaksanaan harian.
“Insiden keracunan di Pondok Kelapa ini merupakan bukti nyata kegagalan dalam penerapan standar keamanan pangan, higiene sanitasi, serta pengawasan mutu secara ketat dan konsisten,” kata Charles, menekankan pentingnya disiplin sistemik.
Lebih jauh, ia mendorong agar kebijakan penutupan permanen tidak bersifat kasuistik, melainkan dijadikan standar nasional dalam penegakan aturan terhadap SPPG yang melanggar, sehingga menciptakan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan publik.
Dorongan tersebut sejalan dengan kebutuhan akan sistem regulasi yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif, terutama dalam program yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak usia sekolah.
“Dalam konteks ini, audit menyeluruh terhadap rantai pasok menjadi krusial, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan, guna memastikan tidak ada celah yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat.”
Charles juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem seleksi mitra pelaksana, yang dinilai perlu diperketat agar hanya pihak-pihak dengan kapasitas dan komitmen tinggi terhadap standar keamanan pangan yang dapat terlibat.
“Insiden ini tidak boleh dianggap sebagai kasus terisolasi, melainkan alarm serius untuk mengevaluasi sistem seleksi dan pengawasan mitra pelaksana,” tegasnya, menandai urgensi reformasi sistemik.
Komisi IX DPR, lanjutnya, akan mendorong penguatan fungsi pengawasan lapangan dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif dan sistematis di setiap unit layanan gizi.
Keterlibatan BPOM dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa standar keamanan pangan tidak hanya tertulis dalam regulasi, tetapi juga terimplementasi secara konsisten di lapangan.
Pengawasan yang bersifat preventif, menurut Charles, harus menjadi prioritas utama agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar memberikan manfaat kesehatan, bukan justru menimbulkan risiko baru bagi masyarakat.
“Negara tidak bisa hanya menunggu baru ada tindakan setelah korban berjatuhan,” ujarnya, mengingatkan bahwa respons yang terlambat sering kali membawa konsekuensi yang lebih besar.
Dalam kerangka hukum, peristiwa ini juga membuka ruang evaluasi terhadap efektivitas regulasi terkait keamanan pangan dan perlindungan konsumen, termasuk bagaimana sanksi administratif dan pidana diterapkan secara proporsional dan konsisten.
Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program publik tidak hanya diukur dari cakupan distribusi, tetapi juga dari kualitas pengawasan dan integritas pelaksanaannya di setiap lini.
Kasus Pondok Kelapa 2 menjadi cermin bahwa kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat berubah menjadi risiko apabila tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan akuntabel, sehingga menuntut keseriusan semua pihak dalam memastikan bahwa setiap program berbasis pelayanan publik benar-benar berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
