Aspirasimediarakyat.com — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027 sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan sektor komunikasi dan informatika dengan agenda transformasi digital pemerintahan, sebuah proses perencanaan yang tidak sekadar menyusun daftar program, melainkan juga menjadi ruang evaluasi kebijakan publik agar pemanfaatan teknologi informasi benar-benar mampu memperkuat transparansi, efisiensi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat di tengah percepatan era digital.
Forum tersebut dilaksanakan di Virtual Room Kantor Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin pada Selasa, 10 Maret 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Dalam forum tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin mengangkat tema “Akselerasi Program Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju Lebih Cepat dan Sejahtera.”
Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin melalui Kepala Bidang Komunikasi Publik Jerry Rinoldy, S.T., M.T., menjelaskan bahwa forum ini bertujuan merumuskan program serta kegiatan strategis yang mampu mendorong percepatan transformasi digital di daerah.
Menurut Jerry Rinoldy, transformasi digital bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan bagian dari upaya memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa program yang dirancang mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan berbasis digital,” ujarnya.
Dalam paparannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin menargetkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan digital secara bertahap.
Salah satu indikator yang menjadi target adalah peningkatan Indeks Pemerintahan Digital yang diproyeksikan mencapai angka 3,4 pada tahun 2030.
Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia serta penguatan implementasi kebijakan Satu Data Musi Banyuasin.
Program Satu Data tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan data pemerintahan yang lebih terintegrasi dan akurat.
Dalam forum tersebut juga diidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam proses transformasi digital di daerah.
Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata, tantangan keamanan serta privasi data, hingga keterbatasan sistem pengelolaan data pemerintahan.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin merancang sejumlah program strategis sebagai bagian dari rencana kerja tahun anggaran 2027.
Secara keseluruhan, terdapat lima program utama yang akan dijalankan melalui sebelas kegiatan dan tiga puluh tujuh subkegiatan.
Seluruh program tersebut dirancang untuk memperkuat fondasi transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Ketika pemerintah daerah berbicara mengenai transformasi digital, publik tentu berharap bahwa modernisasi birokrasi tidak berhenti pada penggunaan aplikasi atau sistem elektronik semata, melainkan benar-benar mengubah cara kerja pemerintahan agar lebih transparan, efisien, serta mampu menghadirkan pelayanan yang cepat dan akurat bagi masyarakat; karena tanpa sistem data yang terintegrasi, kebijakan publik berisiko berjalan dalam ruang gelap yang dipenuhi informasi terfragmentasi dan keputusan administratif yang tidak berbasis fakta yang kuat.”
Transformasi digital tidak boleh berubah menjadi sekadar slogan modernisasi yang berhenti di ruang presentasi birokrasi.
Teknologi informasi harus benar-benar digunakan untuk membuka transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin juga turut berperan melakukan verifikasi serta memberikan arahan strategis terhadap program yang diusulkan.
Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tri Mulyadi, S.P., M.Si., menjelaskan bahwa seluruh rancangan program yang disusun melalui forum perangkat daerah pada dasarnya merupakan gambaran kebutuhan pembangunan yang ideal.
“Namun pada tahap selanjutnya seluruh usulan tersebut tetap akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun Anggaran 2027,” jelas Tri Mulyadi.
Melalui forum perangkat daerah ini, pemerintah daerah berharap perencanaan pembangunan sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Musi Banyuasin dapat semakin terarah dan terukur, sehingga transformasi digital yang dirancang tidak hanya memperkuat sistem administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan teknologi yang terus bergerak maju.
