Aspirasimediarakyat.com — Pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang yang mempersilakan masyarakat mengunggah menu Makan Bergizi Gratis yang tidak layak ke media sosial menjadi penegasan bahwa pengawasan publik diposisikan sebagai bagian dari mekanisme kontrol program negara, sekaligus membuka ruang diskusi tentang transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum warga di tengah besarnya skala pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.
Penegasan itu disampaikan Nanik seusai menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (3/3/). Ia menekankan bahwa unggahan masyarakat justru membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan pengawasan.
“Kami sangat terbantu kalau masyarakat meng-upload menu. Tapi tolong sebutkan sekolah di mana, SPPG desa mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Hari itu juga kita tindak lanjuti,” kata Nanik kepada wartawan.
Menurutnya, informasi yang lengkap akan mempercepat proses verifikasi di lapangan. BGN, lanjut dia, akan segera menindak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti tidak memenuhi prosedur dan ketentuan dalam pengolahan hingga penyajian makanan.
“Yang tidak benar menunya kita suspend dapurnya, kita tutup dapurnya,” ujarnya tegas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sanksi administratif dapat dijatuhkan apabila ditemukan pelanggaran standar operasional.
Secara nasional, jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai lebih dari 24 ribu unit, dengan target pembentukan sekitar 30 ribu unit. Skala yang masif ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan kualitas dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Nanik mengakui keterbatasan sumber daya pengawasan. Saat ini, jumlah pengawas SPPG di BGN hanya 70 orang. “Kita punya pengawas hanya 70 orang di BGN. Bagaimana mau ngawasi 30 ribu lebih dapur nanti? Sekarang 24 ribu,” katanya.
Keterbatasan tersebut mendorong BGN mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan. Partisipasi publik dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga integritas program yang menyasar kebutuhan gizi anak-anak sekolah.
Namun ia mengingatkan agar masyarakat menyertakan informasi yang akurat dalam setiap unggahan. “Tolong disebutkan alamatnya di mana, SPPG-nya di mana, kapan? Jangan video yang sudah tahun lalu diviralkan lagi. Kalau itu kan berarti punya tujuan-tujuan lain,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menyinggung potensi disinformasi yang dapat merusak kepercayaan publik. Verifikasi waktu dan lokasi menjadi kunci agar pengawasan berbasis media sosial tidak berubah menjadi ruang spekulasi.
Dalam konteks hukum, muncul kekhawatiran bahwa warga yang mengunggah menu tidak layak dapat terjerat pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Nanik menepis kekhawatiran tersebut dan menegaskan tidak ada pelarangan bagi masyarakat untuk menyampaikan temuan.
Transparansi tidak boleh dipersempit menjadi ancaman hukum bagi warga yang bersuara jujur. Kritik yang disertai data dan fakta adalah bagian dari kontrol sosial yang dijamin dalam negara demokratis.
Di tengah pelaksanaan program berskala nasional dengan puluhan ribu dapur aktif dan jutaan porsi makanan didistribusikan setiap hari, tantangan pengawasan ibarat mengawasi samudra dengan perahu kecil—ketika standar mutu harus dijaga, keamanan pangan dipastikan, dan akuntabilitas anggaran ditegakkan, sementara jumlah pengawas terbatas dan potensi penyimpangan selalu ada, maka partisipasi masyarakat menjadi jaring pengaman tambahan yang krusial agar program tidak sekadar menjadi angka statistik dalam laporan, melainkan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi anak-anak penerima.
Program pemenuhan gizi menyentuh hak dasar anak atas kesehatan dan perkembangan optimal. Oleh karena itu, standar kebersihan, kualitas bahan, dan kecukupan nutrisi harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.
Jika ada dapur yang lalai, sanksi administratif berupa penghentian operasional menjadi langkah korektif yang tegas. Mekanisme tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG.
Pengawasan publik melalui media sosial juga harus diimbangi dengan tanggung jawab etis. Informasi yang keliru atau video lama yang diviralkan ulang berpotensi menimbulkan persepsi negatif yang tidak sesuai dengan kondisi faktual.
Di sisi lain, negara wajib memastikan bahwa warga yang menyampaikan kritik konstruktif tidak dibungkam oleh ketakutan kriminalisasi. Perlindungan terhadap pelapor menjadi bagian dari tata kelola yang sehat.
Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi MBG menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan proyek sosial yang menuntut kolaborasi antara pemerintah dan warga agar kualitas layanan tetap terjaga, anggaran digunakan secara tepat, dan tujuan peningkatan gizi generasi muda benar-benar tercapai demi kepentingan rakyat luas.
